CIKARANG PUSAT bekasitoday.com– Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bekasi, bereaksi keras dan menolak Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang di gelar di Sumatera Utara beberapa waktu lalu.
Menurut H Romli, kami DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi, menolak keras KLB dan hasilnya yang di gelar di Sumatera Utara pada hari Minggu 07/03/2021, karena tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat.
“Dari 514 DPC dan 34 DPD semua mendukung AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat hasil dari Kongres ke – 5, 20 Mei 2020 lalu, secara aklamasi dari 514 DPC dan 34 DPD seluruh Indonesia mendukung penuh dan mengangkat Agus Hari Murti Yudhoyono (AHY ) menjadi ketua Umum kami, dan Partai Demokrat telah di daftarkan di Kemenkumham RI, bulan Mei 2020 lalu, “ucapnya Rabu (10/3/2021).
Secara AD/ART pak Moeldoko bukan sebagai kader dari Partai Demokrat dan di angkat menjadi Ketua Umum, dalam AD/ART minimal 5 tahun harus jadi kepengurusan dalam Partai Demokrat, dalam aturan AD/ART Partai Demokrat KLB bisa di gelar jika 2/3 dari DPD dan 50 % dari jumlah DPC hadir dan di setujui oleh Majelis tinggi Partai Demokrat, yang saya dengar yang hadir di sana 34 DPC, jadi dasarnya apa dan tidak memenuhi persyaratan, ini tidak sah dan Ilegal.
“Kadernya dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi, tidak ada yang menghadiri KLB tersebut, dan kemarin seluruh DPD dari 34 DPD, dan 514 PAC melakukan meeteng zoom dengan DPP, dan menyikapi bersama dari seluruh DPD dan DPC terkait KLB yang di gelar di Sumatera Utara, Ketum AHY dan Kader Partai Demokrat sudah mendatangi Kemenkumham RI dan KPU RI, Selasa 09/03/2021, kemarin. Jadi menurut Kami (DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi) KLB Partai Demokrat yang di gelar di Sumatera Utara tidak sah, iIegal dan kami menolak keras hasil dari KLB tersebut, “ungkapnya.
Diketahui, reaksi penolakan berawal dari kubu AHY baik tingkat pusat (DPP) maupun DPD dan DPC, atas KLB (Kongres Luar Biasa), Partai Demokrat kubu Moeldoko yang di gelar di Sibolangit, Deliserdang Sumatera Utara beberapa hari lalu, yang menetapkan Jenderal Purnawirawan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.(Wan).
