Kami yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Se-Kabupaten Bekasi yang terdiri dari kampus Universitas Pelita Bangsa (UPB), Stikes Bhakti Husada, STAI El Ghazi, Stebi Global Mulya, Universitas Prima, dan STIE Eka Dharma.
Marpaung Selaku Korlap Aksi: Dalam hal ini kami menyikapi adanya keresahan masyarakat kabupaten bekasi dengan berbagai persoalan yang terjadi mulai dari naiknya harga minyak goreng hingga BBM. Maka dari itu kami sebagai agen perubahan dan kontrol sosial melakukan aksi unjuk rasa sebagai perlawanan terhadap pemerintah yang sudah membuat kebijakan serta tidak memikirkan dampak untuk rakyatnya.
Kamipun meminta kepada DPRD kabupaten Bekasi untuk membuat surat rekomendasi mengenai penolakan naiknya harga minyak, BBM dan PPN yang mencapai 11%. Sehingga ada keselarasan dari pemerintahan daerah yang dalam hal ini DPRD bersama masyarakat kabupaten Bekasi untuk bersama-sama menolak kebijakan tersebut. Lanjutnya.
Irfan Fadillah Selaku Jendral Lapangan mengungkapkan kekecewaannya: “Kenapa harus bersitegang beberapa kali dengan aparat kepolisian dan satpol PP agar massa aksi bisa masuk ke dalam gedung DPRD Kabupaten Bekasi kalau pada akhirnya kami dipertemukan di luar oleh perwakilan DPRD yang diwakili Muhammad Nuh wakil ketua 1 DPRD kab.bekasi”.
“Saya mendukung penuh secara kelembagaan dari semua tuntutan yang diajukan oleh aliansi mahasiswa se-Kabupaten Bekasi dan siap mengeluarkan surat rekomendasi ke Sekertariat Negara. Serta saya akan berkunjung ke kampung Pilar dalam menuntaskan persoalan reforma agraria yang dalam hal ini kasus persengketaan tanah”. Ujar Muhammad Nuh wakil ketua 1 DPRD kabupaten Bekasi.
Marsin Fransisko salah satu peserta aksi berpendapat sekaligus menuangkan kekesalannya terhadap DPRD kabupaten Bekasi yang selama ini hanya sekedar menjadi wacana dalam menuntaskan kasus Reforma Agraria yang terjadi di kampung Pilar Cikarang Utara tetapi tidak ada langkah kongkrit dalam menyelesaikan dan memperjuangkan hak-hak kemanusiaan.
Adapun tuntutan kami dari Aliansi Mahasiswa se-kabupaten Bekasi pada tanggal 11 April 2022 sebagai berikut:
- Menolak Kenaikan Harga Minyak Goreng dan Bahan Pokok lainnya.
- Menolak kenaikan BBM jenis Pertamax dan Pertalite serta gas LPG 3 kg
- Menolak Kenaikan PPN 11 %
- Mendesak pemerintah daerah Kabupaten Bekasi untuk sama-sama menolak kebijakan pusat.
- Tolak Penggusuran dan tegakan Reforma Agraria yang sejatinya untuk Rakyat.
Reporter: Marsin – Bisot
