JAKARTA bekasitoday.com– Meski sudah dijatuhi denda ratusan juta rupiah oleh Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2018 lalu, akibat menderek mobil antar jemput perusahaan Objek Vital Negara (Pembangkitan Jawa Bali-red) yang diparkir di dekat area Kantor Pembangkitan Jawa Bali (PJB) yang saat itu kantor PJB masih berada di jalan Muara Raya, tidak membuat pihak Dinas Perghubungan (dishub) DKI jera, mereka kembali melakukan penderekan mobil antar jemput PT.PJB Muara Karang saat sang driver membeli kopi di kantin PJB, Senin (3/10/2022).
Sementara, Driver kendaraan operasional PT.PJB sangat terkejut, mobil yang ditinggal sebentar untuk membeli kopi di derek oleh pihak Dishub DKI.
“Tiba-tiba mobil yang saya tinggal sebentar di derek oleh pihak Dishub DKI, padahal di jalur mobil yang saya tinggal sebentar tidak terdapat larangan rambu parkir, “ujar pria yang akrab disapa Obeng ini.
Seharusnya kata dia, putusan Mahkamah Agung (MA) nomor perkara 2010 K/PDT/2018 yang menjatuhi denda Rp.186 juta kepada Dishub DKI, akibat menderek mobil antar jemput Perusahaan Objek Vital Negara yaitu PT PJB Pembangkit Jawa Bali, yang diparkir dekat Area kantor PT.PJB dijadikan pelajaran sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali.
“Kalau kita harus menaati pengadilan, ya begitu ada putusan pengadilan, maka tanggung jawab Dishub menjalankan, apalagi putusan MA, jadi Dishub harus melaksanakan, “tukasnya.
Dirinya memastikan kasus tersebut tidak mengendurkan Dishub DKI untuk menertibkan parkir liar. Namun, dijadikan pelajaran agar seluruh aparat menaati prosedur agar tidak menimbulkan masalah.
“Kalau kita tertib prosedur maka tugas pun aman karena taat prosedur, tetapi kalau ada prosedur yang terlewat maka disitulah muncul potensi masalah, “pungkasnya.
Diketahui, tahun 2015 lalu, Gubernur DKI Anies Baswedan memastikan bakal mematuhi putusan MA tersebut, dan berjanji bakal dijadikan pelajaran berharga bagi pihaknya untuk menaati prosedur saat melakukan penertiban, termasuk parkir liar.(Ray).
