CIKARANG TIMUR bekasitoday.com-Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa beras yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat melalui Bulog yang bekerjasama dengan PT.Pos Indonesia, bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dan memberikan gizi yang lebih seimbang.
Serta mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), karena dalam jangka panjang penyaluran bantuan pangan secara non tunai diharapkan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan, dan kemampuan ekonomi penerima manfaat.
Lain halnya yang terjadi di desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, dimana diduga KPM harus mengeluarkan uang tebusan untuk pengambilan beras sebesar Rp.20.000/karung. Hal itu dikatakan beberapa KPM, menurutnya, sebelum di lakukan pengambilan beras, Ketua Kelompok datang ke setiap rumah KPM.
“Kedatangan ketua kelompok untuk minta uang sebesar dua puluh ribu rupiah kepada KPM, kami berharap Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak oknum nakal tersebut, “ujar Alandia alias Iyan Gondrong didampingi beberapa orang warga, Senin (25/9/2023).
Dirinya dan warga lainnya merasa resah atas adanya pungutan untuk pengambilan beras program pemerintah tersebut.
“Saya mewakili masyarakat desa Tanjung Baru merasa resah dan keberatan pengambilan beras di kantor Desa Tanjungbaru, yang harus menebus sebesar Rp.20.000/KPM, ini jelas-jelas sudah melanggar aturan dari pemerintah bahwa tidak di bolehkan adanya pungutan atau pungli apapun, “terangnya.
Apalagi saat ini ekonomi warga sedang sulit, dan merasa keberatan karena pungutan uang yang di minta oleh oknum Ketua Kelompok.
”Kami masyarakat hanya bisa mengikuti aturan dari Ketua Kelompok, walau dengan berat hati terpaksa mengeluarkan uang Rp.20.000 untuk pengambilan beras, “ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Yusuf Supriyatna meminta kepada pemerintah atau APH agar bisa menindak tegas untuk oknum-oknum yang sudah menjadikan program pemerintah sebagai ajang bisnis untuk kepentingan diri sendiri.
“Saya berharap pemerintah untuk datang kelokasi melakukan penelusuran adanya pungli penyaluran beras dari pemerintah, “tutur Kepala kordinator Jabar DPP LSM SIRA.
Sampai berita ini ditayangkan, Ketua Kelompok belum dapat dikonfirmasi terkait kebenaran dari informasi tersebut.(Asep).
