SUKATANI bekasitoday.com– Situasi di Kabupaten Bekasi Wilayah Utara memanas setelah salah satu tokoh gerakan petani setempat meluapkan kemarahan terkait penyempitan aliran kali Cikarang, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, yang diduga disebabkan oleh pembangunan jembatan perumahan, Rabu (4/9/2024).
Kejadian ini memicu protes keras dari petani, terutama dari komunitas petani yang bergantung pada aliran air kali tersebut untuk mengairi lahan pertanian mereka.
Seperti halnya yang diutarakan Samanhudi, salah satu tokoh gerakan petani yang mengatakan bahwa pembangunan jembatan di atas kali tersebut dilakukan tanpa kajian lingkungan yang memadai, menyebabkan aliran air menjadi terganggu akibat kali yang menyempit.
“Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius bagi para petani karena dapat mengancam sumber pengairan dan kelestarian lingkungan, “ujarnya.
Jerih payah gerakan Petani berjibaku mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi, hingga Kementrian PUPR agar kali Cikarang dapat pasokan air untuk mengairi areal persawahan yang sedang kekeringan, sepertinya tidak dihiraukan pengusaha properti tersebut.
Dengan begitu aliran air dari hulu tidak sampai ke hilir secara maksimal. Hal itu dampak dari pembangunan jembatan yang dilakukan oleh pengambang.
“Mesti luh bisa antisipasi, jangan ganggu kepentingan umum kalau begini ngerugiin orang, udah cape cape dari kementrian lintas kabupaten pencanangan darurat kekeringan. Luh Seenaknya kayak begini, kalau gua bawain petani kemari diberhentikan rugi luh kontraktor, hayu segera perbaiki segera, “ucapnya dengan nada tinggi saat memarahi pelaksana pembangunan jembatan tersebut.
Sang tokoh gerakan petani, yang dikenal vokal memperjuangkan hak-hak petani, mengecam tindakan pihak pengembang perumahan yang dianggap tidak mempedulikan dampak lingkungan. Dalam pernyataannya, dirinya menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem tidak hanya merugikan petani, tetapi juga masyarakat luas yang bergantung pada sungai sebagai sumber air bersih.
“Masyarakat Kabupaten Bekasi, khususnya di wilayah utara, kini menuntut agar pihak berwenang segera turun tangan dan melakukan peninjauan ulang terhadap izin pembangunan perumahan tersebut. Mereka berharap ada solusi konkret agar aliran kali dapat kembali normal dan tidak merusak ekosistem yang sudah ada, “tukasnya.(wan).
