JAKARTA bekasitoday.com- Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, melontarkan gagasan alternatif dalam sistem pemilihan kepala daerah yang ia sebut sebagai Pilkada Jalan Tengah. Konsep ini ditawarkan sebagai solusi atas mahalnya biaya politik sekaligus merosotnya kualitas demokrasi lokal akibat praktik politik uang dalam pilkada langsung.
Dua Tahapan Pemilihan.
Prof. Didik menjelaskan bahwa sistem ini menggabungkan peran rakyat dan lembaga perwakilan melalui dua tahapan:
– Tahap pertama: rakyat tetap berperan melalui pemilihan legislatif. Tiga calon anggota DPRD dengan suara terbanyak otomatis ditetapkan sebagai kandidat kepala daerah.
– Tahap kedua: DPRD yang terbentuk memilih satu dari tiga kandidat tersebut untuk menjadi gubernur, bupati, atau wali kota.
Menurutnya, mekanisme ini tetap menjaga kedaulatan rakyat sekaligus memperkecil ruang transaksi politik. Ia menegaskan bahwa konsep ini bukan kemunduran demokrasi, melainkan bentuk demokrasi berlapis (two-step legitimacy) yang bertujuan membersihkan proses pemilihan dari praktik politik uang.
Kritik terhadap Pilkada Langsung.
Dalam paparannya, Prof. Didik menyoroti pilkada langsung yang dinilai melahirkan kompetisi mahal dan sarat praktik kotor.
“Yang terjadi sekarang adalah praktik ilegal, pelacuran politik. Kandidat yang punya uang bisa membeli suara, lalu setelah terpilih berusaha mengembalikan modal dengan cara korupsi. Dari situ muncul ketergantungan pada cukong, “tegasnya.
Usulan Pengawasan Superketat.
Untuk mencegah praktik suap dalam pemilihan oleh DPRD, ia mengusulkan pengawasan berlapis, bahkan menyamakannya dengan mekanisme pemilihan Paus di Vatikan.
Langkah yang ditawarkan antara lain:
– Pengumpulan anggota DPRD di lokasi tertentu.
– Pengawasan oleh KPK dan kejaksaan.
– Pemantauan melalui kamera pengawas.
– Pemungutan suara DPRD dilakukan terbuka dan disiarkan publik.
Ia menilai pengawasan terhadap 50–100 anggota DPRD jauh lebih realistis dibanding mengontrol jutaan pemilih dalam pilkada langsung.
Efisiensi Biaya dan Kualitas Seleksi.
Prof. Didik menekankan bahwa sistem campuran ini lebih efisien secara biaya dan mampu menekan praktik politik uang. Meski partisipasi rakyat bergeser ke tahap awal legislatif, kualitas seleksi kepala daerah dinilai lebih baik karena tidak semata berbasis popularitas, melainkan juga pertimbangan institusional.
“Risiko oligarki tidak hilang, tetapi bergeser ke ruang parlemen yang bisa diawasi lebih ketat, “ujarnya.
Harapan untuk Demokrasi Lokal.
Melalui gagasan Pilkada Jalan Tengah, Prof. Didik berharap Indonesia dapat keluar dari lingkaran setan biaya politik tinggi dan melahirkan pemerintahan daerah yang lebih bersih, efektif, serta berintegritas.(Nr).