JAKARTA- bekasitoday.com- Pendiri dan Ketua Dewan Pembina Jaya Center Foundation sekaligus Ketua Umum DPN Kombatan, Budi Mulyawan, SH, menegaskan bahwa air tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Ia menolak pandangan yang menjadikan air tanah sebagai komoditas eksklusif yang hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara rakyat banyak dipaksa membeli air minum dengan harga tinggi akibat dominasi perusahaan besar.
Menurut Budi, persoalan air tanah tidak bisa dipandang semata dari aspek teknis maupun bisnis. Air tanah menyangkut hak hidup masyarakat, keadilan sosial, serta tanggung jawab negara untuk memastikan sumber daya vital tersebut digunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Ia menegaskan, “Air tanah itu anugerah dari Tuhan. Harus bermanfaat bagi orang banyak, bukan dimonopoli oleh segelintir orang atau korporasi.”
Secara hukum, Budi mengingatkan bahwa fungsi air tanah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008, yang menempatkan air tanah sebagai sumber daya strategis dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok sehari-hari, seperti minum, mandi, memasak, dan mencuci. Selain itu, air tanah juga dapat dimanfaatkan untuk pertanian rakyat, sanitasi lingkungan, hingga kepentingan industri dan pariwisata, dengan catatan tidak mengganggu kebutuhan masyarakat.
Budi menyoroti praktik industri air minum dalam kemasan (AMDK) yang menurutnya lebih banyak menguntungkan korporasi, sementara masyarakat tetap menjadi konsumen dengan harga yang terus naik. Ia menekankan bahwa pemanfaatan air tanah untuk bisnis besar harus melalui izin pemerintah, memenuhi standar kualitas, serta menjalani kajian lingkungan dan konservasi.
“Air tanah itu terbatas. Kalau dibiarkan diambil besar-besaran hanya untuk bisnis, yang rugi bukan perusahaan, tapi warga dan generasi mendatang, “ujarnya.
Dalam konteks Jakarta, Budi menilai air tanah harus diprioritaskan bagi warga, bukan untuk memperkaya kelompok tertentu. Ia mendorong pemerintah hadir secara tegas agar penguasaan air tanah tidak jatuh sepenuhnya ke tangan swasta. Lebih jauh, ia mengusulkan agar PAM JAYA tidak hanya fokus pada distribusi air perpipaan, tetapi juga masuk ke bisnis AMDK sebagai strategi besar menghadirkan keseimbangan pasar, mengantisipasi krisis air bersih, serta mengendalikan harga.
“PDAM Jakarta seharusnya tidak hanya berpikir air pipa. PDAM harus masuk bisnis air minum kemasan supaya warga punya pilihan yang lebih baik, dan harga air minum bisa bersaing, “tegasnya.
Budi menekankan bahwa langkah tersebut harus dilakukan dengan kajian serius, tata kelola transparan, dan profesionalitas tinggi. Menurutnya, jika dikelola dengan baik, AMDK produksi PAM JAYA dapat menjadi cadangan strategis saat krisis, sekaligus menjadi harga acuan yang menekan dominasi perusahaan besar. Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa air tanah bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan sumber kehidupan yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat banyak.
“Air tanah itu anugerah Tuhan. Negara harus memastikan air ini dinikmati mayoritas rakyat, bukan dimonopoli oleh segelintir pihak, “pungkasnya.(Nr).