JAKARTA- bekasitoday.com- Center for Latin America (CeLA) Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Indonesia dan Solidaritas Global South Menyikapi Situasi Venezuela” pada Kamis lalu. Forum ini menghadirkan Duta Besar Republik Bolivar Venezuela untuk Indonesia, H.E. Enrique Antonio Acuna Mendoza, yang menyoroti eskalasi politik pasca-penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan Ibu Negara Cilia Flores pada awal Januari 2026.
Dalam paparannya, Dubes Mendoza menegaskan bahwa penangkapan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Ia menambahkan, kepemimpinan Venezuela kini dijalankan oleh Wakil Presiden Delcy Rodríguez sebagai Presiden sementara, dengan fokus pada pemulihan stabilitas nasional melalui pembentukan komisi evaluasi serta membuka ruang dialog multilateral, termasuk dengan kalangan akademisi di Indonesia.
Diskusi yang diikuti perwakilan universitas ternama dan Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) turut menyoroti strategi diplomasi publik. Ibu Kesi Yovana menekankan pentingnya memengaruhi opini publik domestik di Amerika Serikat sebagai instrumen penekan kebijakan luar negeri. Menurutnya, jejaring akademik dan kesadaran masyarakat sipil global memiliki potensi besar untuk mendorong resolusi konflik yang lebih adil dan etis.
FGD ini menghasilkan enam poin rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam bentuk policy brief. Rekomendasi tersebut mencakup kecaman terhadap tindakan sewenang-wenang terhadap kepala negara berdaulat, seruan pembebasan Presiden Maduro, hingga dorongan agar isu ini segera masuk dalam agenda pembahasan Dewan Keamanan PBB. Para peserta sepakat bahwa prinsip non-intervensi dan imunitas kepala negara harus ditegakkan demi mencegah preseden serupa di masa depan.
Pihak AIHII menyambut positif inisiatif akademik ini dan mendorong adanya dialog lanjutan dengan Kemlu RI. Sinergi antara pemikiran akademis dan praktisi kebijakan luar negeri diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia yang bebas aktif dalam merespons krisis kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional di panggung global.(Red).