JAKARTA- bekasitoday.com- Komitmen menjadikan ekonomi syariah sebagai arus utama pembangunan nasional kembali ditegaskan dalam Sarasehan 99 Ekonom Syariah bertema “Pengarusutamaan Ekonomi Syariah sebagai Pilar Baru” yang digelar di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).
Acara yang diinisiasi oleh CSED INDEF bersama Universitas Paramadina, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Tazkia, Universitas Darussalam Gontor, dan Universitas Trisakti ini mempertemukan 99 ekonom syariah dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga, serta pimpinan kementerian, regulator, pengelola dana umat, dan pelaku industri halal serta keuangan syariah.
Pesan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Dalam keynote speech, Wakil Presiden RI ke-13 sekaligus Ketua Penasihat CSED INDEF, Ma’ruf Amin, menegaskan bahwa ekonomi syariah bukan sekadar alternatif sistem ekonomi, melainkan sistem nilai yang mampu menjawab ketimpangan global dan krisis moral ekonomi modern.
“Ekonomi syariah hadir bukan hanya untuk menciptakan pertumbuhan atau profit, tetapi juga menghadirkan keberkahan, “tegasnya.
Ia menekankan bahwa ekonomi syariah berpijak pada maqashid syariah yang bertujuan menjaga agama, keturunan, dan harta. Tantangan terbesar, menurutnya, bukan pada regulasi semata, melainkan kesadaran kolektif masyarakat. Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar dan potensi zakat, infak, sedekah, wakaf, serta industri halal yang berkembang, disebut memiliki prasyarat untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia.
Peran Koperasi dan Ekonomi Desa.
Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, menyoroti pentingnya koperasi dalam memperkuat sektor riil dan ekonomi desa. Ia menekankan bahwa koperasi bukan sekadar lembaga simpan pinjam, melainkan instrumen produksi dan distribusi. Pemerintah kini mendorong terbentuknya 83.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk memperkuat akses permodalan dan pemasaran UMKM desa. Ferry mencontohkan koperasi pesantren seperti Al-Ittifaq dan Sunan Drajat yang berhasil menggerakkan ekonomi daerah dengan aset triliunan rupiah.
Transformasi dan Layanan Syariah.
Ketua Dewan Komisioner LPS, Prof. Anggito Abimanyu, menekankan bahwa transformasi ekonomi syariah harus dilakukan bertahap dan berkelanjutan. Ia menyoroti pentingnya kualitas layanan bank syariah agar kompetitif di pasar.
Industri Halal sebagai Pilar Pertumbuhan.
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian, Emmy Suryandari, menegaskan bahwa industri halal merupakan pilar baru pertumbuhan ekonomi. Pemerintah telah membangun kawasan industri halal dengan ekosistem terintegrasi, mencakup regulasi, sertifikasi, bahan baku, hingga fasilitas produksi.
Dana Sosial Umat dan Ekosistem Haji-Umrah.
Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan dana sosial umat seperti zakat, wakaf, dan sedekah. Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menekankan perlunya nilai tambah ekonomi dari penyelenggaraan haji. Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, menambahkan bahwa dana kelolaan haji sekitar Rp180 triliun terus dioptimalkan melalui strategi investasi produktif.(Nr).