JAKARTA- bekasitoday.com- Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI di Senayan.
Dalam paparannya, ia menyoroti pergeseran fungsi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), khususnya yang berstatus Berbadan Hukum (PTNBH), yang dinilai semakin berorientasi pada kuantitas mahasiswa demi menopang pendanaan operasional, alih-alih menjaga kualitas riset.
Prof. Didik menyebut fenomena ini sebagai transformasi menuju “industri kursus kuliah massal” yang berpotensi mengancam mutu akademik nasional. Kekhawatiran tersebut muncul dari data penerimaan mahasiswa baru di sejumlah PTN besar yang mencapai belasan hingga puluhan ribu orang setiap tahun. Menurutnya, lonjakan jumlah mahasiswa ini merupakan konsekuensi dari kewajiban PTNBH mencari pendanaan mandiri, sehingga universitas lebih terjebak menjadi institusi pengajar ketimbang pusat pengembangan ilmu pengetahuan.
Kondisi ini, lanjutnya, sangat kontras dengan universitas top dunia yang justru membatasi jumlah mahasiswa untuk menjaga rasio kualitas serta fokus pada penelitian. Dampaknya terlihat jelas: hingga kini belum ada universitas di Indonesia yang mampu menembus peringkat 100 besar dunia, tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Singapura.
Prof. Didik memperingatkan bahwa selama kampus-kampus unggulan di Indonesia tetap mengelola mahasiswa dalam skala masif-antara 60 ribu hingga 80 ribu orang-tanpa penguatan modal riset, harapan untuk bersaing di level internasional akan sulit tercapai. Selain itu, ia juga menyoroti ketimpangan antara PTN dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Kebijakan negara yang membiarkan PTN menyerap mahasiswa secara besar-besaran dinilai perlahan mematikan peran institusi pendidikan berbasis masyarakat sipil.
Sebagai solusi, Prof. Didik mengusulkan penerapan batas maksimal jumlah mahasiswa S1 di PTN serta mengalihkan fokus ekspansi ke program pascasarjana dan riset strategis. Ia juga menekankan pentingnya reformasi sistem insentif dosen serta pemberian insentif fiskal bagi PTS agar ekosistem pendidikan tinggi nasional tetap sehat, inovatif, dan berdaya saing global.(Nr).