NTT- bekasitoday.com– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna menjawab meningkatnya kebutuhan pembiayaan di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran perbankan di Ruang Rapat Gubernur, Jumat (27/3/2026). Rapat ini turut dihadiri pimpinan bank Himbara dan Bank NTT, serta sejumlah pejabat daerah.
Dalam arahannya, Melki menyoroti tingginya antusiasme masyarakat terhadap akses pembiayaan KUR. Ia menilai kondisi tersebut menjadi sinyal kuat bahwa kebutuhan modal usaha di daerah terus meningkat.
“Kami menerima banyak permintaan dari masyarakat terkait akses KUR. Ini menunjukkan kebutuhan permodalan semakin besar dan harus segera direspons agar pelaku UMKM tetap bisa berkembang, “ujarnya.
Menurutnya, KUR merupakan instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor riil, khususnya UMKM dan industri kecil menengah (IKM). Program ini dinilai sebagai bentuk kehadiran negara dalam membuka akses pembiayaan yang lebih luas, sehingga pelaku usaha mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas.
Melki juga melihat adanya tren positif di kalangan pelaku usaha lokal, terutama pada sektor pengolahan, pertanian, dan peternakan, yang menunjukkan keinginan kuat untuk berkembang. Oleh karena itu, optimalisasi penyaluran KUR dinilai penting agar mampu menjangkau lebih banyak pelaku usaha di berbagai sektor.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, ia menegaskan bahwa UMKM memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dinamika global, termasuk dampak konflik internasional, disebut masih berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi domestik.
“Dalam situasi global yang belum sepenuhnya stabil, UMKM menjadi penopang utama ekonomi. KUR harus kita dorong sebagai salah satu instrumen untuk menjaga daya tahan ekonomi masyarakat, “jelasnya.
Lebih lanjut, Melki menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan dalam mempercepat penyaluran KUR, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam sistem keuangan.
“Perbankan dan pemerintah harus berjalan bersama. Namun, mekanisme pembiayaan tetap mengikuti prinsip perbankan. Kami tidak ingin ada persoalan kredit macet yang justru membebani bank, “tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap skema dan manfaat KUR. Karena itu, pemerintah mendorong peningkatan edukasi dan sosialisasi agar program tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Masih banyak masyarakat yang sebenarnya membutuhkan, tetapi belum memahami akses dan mekanisme KUR. Ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan perbankan, “ujarnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi NTT berharap tercipta kesamaan persepsi dan langkah antara seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat penyaluran KUR secara tepat sasaran. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.(Nr).