BEKASI- bekasitoday.com– Budayawan Bekasi, Abdul Khoir, mengkritik sejumlah pejabat yang mengenakan iket kepala berwarna putih saat rapat paripurna peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-29 Kota Bekasi di DPRD Kota Bekasi.
Kritik tersebut disampaikan Abdul Khoir melalui akun Facebook pribadinya pada Selasa (10/3/2026). Dalam unggahannya, ia mempertanyakan penggunaan warna putih pada iket kepala yang dipakai para pejabat publik dalam acara resmi tersebut.
“Pakaian adat khususnya iket kepala yang dipakai para pejabat publik berimplikasi pada model yang dijadikan referensi masyarakatnya. Iket kepala (tradisional) bagi orang Betawi khususnya Bekasi warnanya hitam atau motif batik warna gelap, “tulisnya.
Menurut Abdul Khoir, secara historis iket kepala yang menjadi bagian dari budaya Betawi Bekasi umumnya berwarna gelap atau hitam. Sementara bagi kalangan ulama, penutup kepala yang lazim digunakan adalah sorban atau sarung jamblang yang diselempangkan di leher.
“Iket kepala menjadi identitas masyarakat Betawi dalam pakaian sehari-hari. Jika digunakan para jawara lebih dominan berwarna hitam. Para pejuang Bekasi juga memakai iket kepala sebagai simbol keberanian. Sedangkan para tokoh dan ulama menggunakan sorban atau sarung jamblang yang diselempangkan di leher, “jelasnya.
Ia menilai penggunaan iket kepala berwarna putih oleh para pejabat tidak sesuai dengan identitas budaya Betawi Bekasi yang selama ini dikenal masyarakat.
“Sebaiknya iket kepala yang digunakan para pejabat sebagai penghargaan pada warisan budaya Betawi, bentuk dan warnanya disesuaikan dengan yang umum digunakan pada zamannya, “tegasnya.
Meski mengkritik, Abdul Khoir tetap menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas upaya menghadirkan unsur budaya Betawi dalam peringatan hari jadi kota tersebut.
“Apapun warna dan bentuknya, saya menaruh hormat pada apresiasi pejabat gubernur dan wali kota Bekasi terhadap budaya Betawi. Cuma sedikit saja… kenapa warna putih sih, prangsanan ora uruf? “tulisnya.
Polemik penggunaan atribut budaya dalam acara resmi ini pun memunculkan diskusi di kalangan masyarakat mengenai pentingnya menjaga keaslian simbol-simbol budaya daerah dalam kegiatan pemerintahan.(Red).