JAKARTA- bekasitoday.com– Politisi Partai Gerindra, Vincentia Jenny Retno, melontarkan kritik keras terhadap pernyataan pengamat politik Saiful Mujani yang dinilai mulai mengarah pada narasi inkonstitusional. Jenny menegaskan bahwa ajakan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto di luar mekanisme sah berpotensi merusak tatanan demokrasi dan memicu instabilitas nasional.
Menurut Jenny, pernyataan yang beredar dalam unggahan video tersebut bisa menyesatkan masyarakat karena mengabaikan aturan main dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
“Demokrasi itu ada aturannya. Tidak bisa kita mengajak publik menjatuhkan presiden di luar mekanisme yang sah. Itu bukan kritik, itu bisa menjadi preseden buruk bagi kehidupan berbangsa, “tegasnya dalam keterangan tertulis, Senin (6/4/2026).
Edukasi Politik vs Instabilitas
Politisi asal Jawa Barat ini menyayangkan sikap Saiful Mujani yang dikenal sebagai akademisi senior. Ia menilai, figur intelektual seharusnya memberikan edukasi politik yang mencerahkan dan berbasis data, bukan justru membangun opini provokatif. Jenny menekankan bahwa konstitusi telah menyediakan jalur formal bagi pihak-pihak yang tidak puas terhadap kinerja pemerintahan, mulai dari kritik terbuka di ruang publik, pengawasan melalui parlemen, hingga proses pemilu.
“Kalau semua orang bisa mengajak menjatuhkan pemimpin di luar aturan, lalu untuk apa kita punya konstitusi? Ini berbahaya jika dibiarkan, “ujarnya memperingatkan.
Cegah Polarisasi di Media Sosial
Lebih lanjut, Jenny menyoroti risiko polarisasi yang semakin tajam di tengah masyarakat akibat penyebaran informasi tanpa filter di media sosial. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga nalar kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang bertentangan dengan prinsip demokrasi sehat.
“Silakan berbeda pendapat, silakan mengkritik. Tapi jangan keluar dari koridor hukum. Kita semua punya tanggung jawab menjaga demokrasi ini tetap sehat, “pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pernyataan Jenny menjadi pengingat penting bagi para tokoh publik untuk tetap mengedepankan etika politik dan kepatuhan terhadap hukum di tengah dinamisnya situasi politik nasional 2026.(Nr).