TEGAL bekasitoday.com– Lantaran terdapat dua kejadian menonjol yang menyita perhatian, Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri melakukan diskusi untuk mengantisipasi dan mencegah adanya Potensi konflik antar nelayan asal Jawa Tengah dengan Nelayan di beberapa Daerah.
Kami Sengaja silaturahmi, koordinasi dan Diskusi dengan ketua DPD HNSI Jawa Tengah H. Riswanto Dalam rangka mengantisipasi dan mencegah konflik horizontal antara Nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Perairan Indonesia.
“Kurangnya pemahanan Nelayan terkait Zona penangkapan ikan sehingga menyebabkan sering berdekatan kapal ikan asal Jawa Tengah dengan kapal Nelayan lokal di sejumlah daerah pada saat melakukan penangkapan ikan, dan adanya perbedaan teknologi pengkapan ikan kerap kali selalu menjadi pemicu timbulnya gesekan antar Nelayan yang berujung terjadinya konflik antar Nelayan, “ujar Kanit II Subdit Intelair Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri Kompol Hadi Suryadinata di Kantor KUD Karya Mina Kota Tegal.
Hadi Suryadinata mengatakan antisipasi konflik sosial antar Nelayan di sejumlah wilayah Indonesia agar tidak terulang kembali perlu peran serta Pemerintah dan Instansi terkait untuk melakukan pengawasan, baik itu pada saat penerbitan Surat izin Operasi penangkapan ikan sebelum melaut, serta melakukan giat Patroli dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum terhadap kapal yang melakukan Pelanggaran terkait Zona tangkap.
“Penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai peraturan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang penempatan alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan, zona penangkapan ikan terukur, dan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, ini perlu pernah serta pemerintah, “terangnya.
Sementara, Iptu Indra Waspada mengatakan, perlunya keterlibatan DPD HNSI Jawa Tengah dan Tokoh Masyarakat Nelayan di wilayah Jawa Tengah membantu mengingatkan Nahkoda kapal agar tidak keluar dari Zona Tangkap yang sudah di tentukan Pemerintah, dan menggunakan alat tangkap yang sesuai aturan serta perlunya membangun komunikasi yang intensif dengan Ketua DPD HNSI di sejumlah wilayah, agar Potensi konflik antar Nelayan dapat diminimalis sejak dini.
“Saat ini sudah memasuki tahapan dalam pemilihan Kepala Daerah perlunya perhatian bersama antara Pemerintah, HNSI, dan Tokoh Nelayan di sejumlah Daerah sehingga hal-hal yang menjadi pemicu terjadinya Konflik Nelayan dapat di Deteksi sejak dini, dikarenakan jangan sampai jika terjadi konflik Nelayan akan dimanfaatkan oleh Paslon Kepala Daerah, Elit politik, atau Tim Sukses sebagai isu untuk mencari panggung guna memperoleh perhatian dan mendapatkan suara dari Nelayan yang nantinya akan menggangu situasi Kamtibmas di wilayah perairan pada saat pelaksanaan Pilkada, “jelas Kanit III Subdit Intelair Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri.
Ketua DPD HNSI Jawa Tengah H. Riswanto yang juga sebagai Ketua KUD Karya Mina Kota Tegal sangat berterimakasih kepada Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, yang sudah berkenan berkunjung ke kantor DPD HNSI Jawa Tengah dan memberikan perhatian kepada Nelayan di wilayah Jawa Tengah, kami sangat mendukung program Polair untuk mengantisipasi terjadinya konflik antar Nelayan di wilayah Perairan.
“Kami akan bangun sinergitas antara Polri dan teman-teman Nelayan di Jawa Tengah, agar kedepan kami dapat berkoordinasi, berkomunikasi, agar kejadian-kejadian yang pernah terjadi terkait potensi konflik antar nelayan kedepan tidak terulang kembali, serta kami meminta agar dapat di fasilitasi untuk dapat berkoordinasi dengan nelayan diluar derah Jawa tengah, “tuturnya.
Dirinya juga akan melakukan komunikasi dengan Nelayan di wilayah Jawa Tengah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya menjaga Keamanan dan Ketertiban di wilayah perairan, kami juga akan selalau mengakomodir keluhan nelayan dalam pengurusan izin penangkapan ikan serta dokumen.
“Selain itu, kami akan membangun komunikasi dengan HNSI di sejumlah Daerah agar tidak timbul gesekan pada lokasi zona Penangkapan ikan, kami coba selalu memfasilitasi dialog antara nelayan dengan pemerintah untuk memberikan solusi yang terbaik dalam berbagai hal yang menjadi keluhan nelayan, serta kami melakukan advokasi dan pendampingan hukum bagi nelayan jika terjadi suatu pelanggaran atau mengalami konflik, “katanya.
Diketahui, berdasarkan data pada tahun 2023, terdapat dua kejadian menonjol yang menjadi Perhatian Pimpinan dan Masyarakat, diantaranya pada Senin (27/2/2023) dua kapal ikan asal Jawa Tengah yang diamankan Nelayan Muarakintap, Kabupaten Tanah Laut (Tala) Kalimantan Selatan (Kalsel) KM Jaya Indah II dan KM Tambah Rejeki, dikarenakan menangkap ikan di Pesisir yang berdekatan dengan daerah tangkap nelayan tradisional, dan diduga menangkap ikan menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan aturan, dan pada hari Selasa (22/6/2023) dua kapal nelayan asal Jawa Tengah KM. WAHANA NILAM IV dan KM. AJB-I yang di bakar sejumlah nelayan cumi di Sungai Kakap Kecamatan Kubu Raya, Kalimantan Barat, yang diduga menangkap ikan menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan aturan.
Konflik antar nelayan dapat berdampak terhadap situasi kamtibmas di wilayah Perairan serta berdampak terhadap kerugian Ekonomi baik itu Harta, benda, kerusakan kapal, fisik baik itu luka-luka bahkan dapat berpotensi menyebabkan korban jiwa dan berdampak besar terhadap kehidupan sosial masyarakat.(Marudin).
