Tingginya intensitas hujan di awal tahun 2026 kembali merendam sejumlah titik di Jawa Barat. Menanggapi keluhan warga yang membanjiri media sosial, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menyatakan sikap perang terhadap pengembang perumahan yang tidak bertanggung jawab.
KDM menyoroti banyaknya warga yang merasa tertipu oleh strategi pemasaran pengembang. Banyak konsumen membeli hunian karena iming-iming “kawasan bebas banjir”, namun kenyataannya mereka justru harus menghadapi banjir parah setelah menempati rumah tersebut.
Ketegasan Terhadap Manipulasi Pemasaran
Dalam pernyataan resminya melalui akun Instagram @dedimulyadi71, Dedi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan tinggal diam melihat masyarakat dirugikan oleh janji manis developer.
“Kami akan bersikap tegas pada pengembang yang hanya mencari untung dengan janji palsu kawasan nyaman dan bebas banjir, padahal faktanya berbanding terbalik,” tegas Dedi.
Reformasi Tata Ruang dan Penyelamatan Lingkungan
Sebagai langkah konkret, Pemprov Jabar telah menyiapkan serangkaian agenda jangka panjang untuk membenahi infrastruktur dan regulasi lahan, di antaranya:
- Normalisasi Aliran Air: Melakukan pelebaran sungai dan pembongkaran bangunan liar di sepanjang bantaran sungai.
- Audit Tata Ruang: Menertibkan alih fungsi lahan agar tidak ada lagi proyek perumahan yang berdiri di atas lahan serapan seperti persawahan, rawa, dan kawasan hutan.
- Sinkronisasi Regulasi: Mendorong Bupati dan Walikota se-Jawa Barat untuk segera merevisi aturan tata ruang guna mengunci area konservasi agar tidak berubah menjadi pemukiman.
Solusi Masa Depan: Rumah Vertikal
Menariknya, KDM mengusulkan perubahan paradigma hunian di wilayah padat penduduk seperti Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung Raya. Ia menilai pembangunan rumah tapak (landed house) di wilayah tersebut sudah mencapai titik jenuh dan merusak keseimbangan alam.
Menurutnya, pembangunan rumah vertikal atau apartemen adalah solusi logis untuk menekan risiko banjir sekaligus menyediakan hunian bagi warga di lahan yang semakin terbatas.
“Tidak ada pilihan lain untuk daerah padat selain rumah vertikal. Ini adalah jalan satu-satunya untuk membebaskan masyarakat dari ancaman ‘hantu banjir’ yang terus menghantui setiap tahunnya,” pungkasnya. [bisot]