JAKARTA- bekasitoday.com- Universitas Paramadina menggelar diskusi panel bertajuk “Prospek dan Arah Pasar Modal Indonesia Pasca MSCI dan Moody’s” secara daring pada Rabu (18/2/2026). Forum ini menyoroti kondisi pasar modal nasional yang tengah menghadapi tekanan arus keluar modal asing serta tantangan kredibilitas tata kelola di mata lembaga internasional.
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menegaskan bahwa pasar modal merupakan etalase ekonomi yang paling sensitif terhadap sentimen global. Ia mengibaratkan pasar modal sebagai bendungan besar yang mengairi dunia usaha, sebagaimana sejarah mencatat kesuksesan First Media hingga Gojek yang tumbuh berkat akses modal publik. Namun, Didik memberi peringatan keras bahwa kondisi saat ini mengisyaratkan adanya masalah serius dalam ekosistem ekonomi.
Menurutnya, evaluasi yang dilakukan MSCI terhadap pasar Indonesia adalah sinyal bahwa pasar modal sedang “sakit.” Ia menggambarkan pasar modal seperti “kerang hijau” yang menyerap polusi; jika bergejolak, itu pertanda ekosistem ekonomi tidak sehat. Didik juga menyinggung ketidakpercayaan investor yang kerap dipicu oleh pengelolaan APBN yang dianggap tidak kredibel.
Senada dengan itu, ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, memaparkan data mengkhawatirkan: portofolio investasi Indonesia mencatat angka negatif sebesar 14 miliar USD sejak 2025 hingga kuartal III-2026. Penurunan outlook dari Moody’s pada awal Februari lalu, menurutnya, dipicu oleh fenomena sovereign selling.
“Keriuhan di pasar modal hanyalah puncak gunung es dari persoalan yang lebih besar. Masalah utamanya terletak pada buruknya tata kelola, risiko fiskal, dan kebijakan yang sulit diprediksi, “jelasnya.
Di sisi lain, optimisme tetap disuarakan oleh CEO Investortrust, Primus Dorimulu. Ia menilai kebijakan ekonomi Presiden Prabowo masih berada di jalur yang tepat, dengan pertumbuhan PDB kuartal IV-2025 mencapai 5,39 persen.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya yang melakukan injeksi dana ke perbankan juga dinilai sebagai strategi tepat untuk menutup kesenjangan likuiditas.
Menanggapi evaluasi global, pemerintah kini menyiapkan rangkaian reformasi menyeluruh. Langkah strategis yang akan ditempuh meliputi peningkatan batas minimum kepemilikan saham publik (free float) menjadi 15 persen, transparansi Ultimate Beneficial Ownership (UBO), serta penegakan hukum yang lebih tegas melalui demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Sinergi antara OJK dan lembaga terkait juga akan diperkuat guna mengembalikan kepercayaan investor internasional.(Nr).