CIKARANG PUSAT – Gedung Swatantra Wibawa Mukti menjadi saksi bisu ketika gelombang skeptisisme intelektual bertemu dengan retorika birokrasi. Senin (6/4/2026), ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Kabupaten Bekasi tidak datang untuk sekadar bersilaturahmi. Mereka membawa “rapor merah” bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dalam forum dialog terbuka yang berlangsung panas dan sarat kritik tajam.
Dialog ini merupakan eskalasi dari gerakan #BenahinBekasi yang sebelumnya telah mengguncang jalanan. Para aktivis mahasiswa menilai, di balik megahnya kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, Kabupaten Bekasi justru sedang “sakit” akibat tata kelola yang dianggap serampangan dan tidak menyentuh akar rumput.
Kegagalan Klasik: Infrastruktur Bobrok dan “Ritual” Banjir Tahunan
Koordinator aksi sekaligus Ketua HMI Cabang Bekasi, Adhil Laksono Murti, membuka diskusi dengan pernyataan menohok bahwa Kabupaten Bekasi sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Fokus utama kritik tertuju pada masalah fundamental yang seolah menjadi “penyakit kronis” daerah: jalan rusak, banjir, dan layanan kesehatan yang tertinggal.
“Setiap tahun keluhannya sama. Jalan rusak, banjir, layanan kesehatan bermasalah. Tapi penyelesaiannya tidak pernah tuntas. Ini menunjukkan ada yang salah dalam tata kelola pemerintahan,” tegas Adhil.
Bagi para mahasiswa, kegagalan menangani infrastruktur bukan sekadar masalah teknis, melainkan cerminan dari lemahnya perencanaan strategis. Mereka mempertanyakan ke mana perginya anggaran besar Kabupaten Bekasi jika setiap musim hujan masyarakat harus berjibaku dengan air, dan setiap hari pengguna jalan harus bertaruh nyawa di lubang-lubang jalanan yang tak kunjung diperbaiki secara permanen.
Ironi Kawasan Industri: Pengangguran Lokal dan Dugaan Korupsi
Isu yang tak kalah panas adalah marginalisasi tenaga kerja lokal. Perwakilan GMNI Kabupaten Bekasi, Mustakim, menyoroti kontradiksi tajam antara keberadaan ribuan pabrik dengan tingginya angka pengangguran di Bekasi. Ia mendesak pemerintah untuk menghadirkan kebijakan afirmatif yang berani, bukan sekadar regulasi di atas kertas.
“Kami mendorong adanya langkah konkret dan keberanian pemerintah dalam mengentaskan pengangguran. Jangan sampai warga Bekasi hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri,” cetus Mustakim.
Tak berhenti di situ, mahasiswa juga membidik performa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai minim kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dugaan lemahnya komitmen pemberantasan korupsi pun mencuat ke permukaan, menciptakan mosi tidak percaya yang meluas, bahkan merembet ke organisasi kepemudaan seperti KNPI yang dianggap gagal menjadi jembatan suara pemuda.
Dari Kiriman Pulsa Hingga Sindiran Komunikasi
Salah satu momen paling menarik dalam advokasi ini adalah pengungkapan aksi simbolik mahasiswa yang mengirimkan pulsa dan kuota data ke sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Aksi ini merupakan satire atas “budaya bisu” para pejabat yang kerap mengabaikan surat maupun pesan aspirasi dari masyarakat.
“Jangan sampai pejabat baru bergerak saat masalah sudah besar. Kami sampai kirim pulsa, barangkali selama ini tidak dibalas karena alasan teknis,” sindir Adhil Laksono Murti. Sindiran ini memukul telak lambannya respons birokrasi dalam menangani keluhan mendesak di lapangan.
Mengenal Aliansi Cipayung Plus: Kekuatan di Balik #BenahinBekasi
Gerakan ini menjadi kuat karena didorong oleh tujuh organisasi mahasiswa dengan latar belakang ideologi yang beragam namun satu tujuan:
- HMI (Himpunan Mahasiswa Islam): Organisasi mahasiswa tertua dan terbesar yang fokus pada pengaderan intelektual muslim dan kritis terhadap kebijakan publik yang tidak pro-rakyat.
- GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia): Membawa nafas marhaenisme, GMNI fokus pada pembelaan kaum tertindas dan kedaulatan ekonomi lokal di Bekasi.
- PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia): Berbasis nilai-nilai keislaman moderat dan kebangsaan, aktif mengawal isu sosial dan kesejahteraan masyarakat.
- GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia): Menekankan pada oikumenisme dan nasionalisme, seringkali menjadi penyeimbang dalam diskusi toleransi dan keadilan sosial.
- IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah): Berfokus pada nilai-nilai religiusitas, intelektualitas, dan humanitas dalam setiap gerakan advokasinya.
- Hima Persis (Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam): Dikenal dengan nalar kritis yang tajam dalam membedah regulasi dari perspektif etika dan hukum.
- LMND (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi): Organisasi yang vokal menyuarakan isu-isu kerakyatan, anti-imperialisme, dan pendidikan gratis/murah.
Respons Pemerintah: Janji “Super Team” dan Evaluasi LKPJ
Menanggapi “serangan” bertubi-tubi tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mencoba mendinginkan suasana dengan konsep kepemimpinan kolektif. Ia menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap kritik dan mengibaratkan pemerintahannya sebagai sebuah tim, bukan kerja individu.
“Kita ini bukan superman, tapi super team. Semua harus terlibat untuk membawa Bekasi bangkit, maju, dan sejahtera,” ujar Asep. Ia mengakui ada sekitar 8 hingga 9 poin tuntutan mahasiswa yang menjadi catatan merah dan berjanji akan menindaklanjutinya secara bertahap.
Di sisi legislatif, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menyatakan kesiapannya untuk mengawal aspirasi tersebut melalui fungsi pengawasan. Ia menjanjikan bahwa momentum pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah akan dijadikan instrumen untuk mengevaluasi kinerja pemerintah secara menyeluruh dan terukur.
Tuntutan vs Komitmen Nyata
Dialog ini menghasilkan beberapa poin krusial yang kini menjadi beban moral bagi Pemkab dan DPRD Bekasi:
Daftar Tuntutan Mahasiswa:
- Perbaikan segera infrastruktur jalan rusak dan solusi permanen banjir.
- Peningkatan transparansi dan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
- Kebijakan afirmatif bagi tenaga kerja lokal di kawasan industri.
- Audit menyeluruh terhadap kinerja dan kontribusi BUMD.
- Reformasi komunikasi birokrasi (OPD) agar lebih responsif terhadap publik.
- Komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi di lingkungan pemda.
Komitmen Pemerintah:
- Plt Bupati berjanji menjadikan poin tuntutan sebagai prioritas perbaikan jangka pendek dan menengah.
- DPRD akan menggunakan LKPJ sebagai sarana “sidang” kinerja pemerintah berdasarkan masukan mahasiswa.
Namun, bagi M. Faisal Haq (Ketua PC PMII Bekasi), jargon “Bekasi Bangkit, Maju, Sejahtera” tidak boleh berhenti menjadi slogan di baliho pinggir jalan. Mahasiswa menegaskan bahwa mereka tidak akan pulang ke kampus dengan tenang sebelum janji-janji dalam forum tersebut bertransformasi menjadi kebijakan nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat di pelosok-pelosok Bekasi.
Bola kini ada di tangan pemerintah; apakah mereka akan benar-benar menjadi “Super Team” atau kembali menjadi “Superman” yang hanya muncul dalam narasi fiksi saat kampanye tiba. [bisot]