KAB. BEKASI- bekasitoday.com– Kesenjangan pembangunan infrastruktur yang mencolok memicu gelombang aspirasi dari warga Kampung Sembilangan, perbatasan Kecamatan Babelan dan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Mereka menyuarakan wacana untuk memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat dan bergabung ke Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Langkah ekstrem ini muncul sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang dinilai abai terhadap pembangunan di wilayah pesisir utara tersebut.
Janji Manis yang Tak Kunjung Tunai
Kampung Sembilangan, yang wilayah administratifnya terbelah antara Desa Hurip Jaya (Babelan) dan Desa Samudra Jaya (Tarumajaya), disebut menjadi potret nyata ketimpangan pembangunan. Warga merasa wilayah mereka hanya dijadikan komoditas politik setiap kali kontestasi pemilihan gubernur maupun bupati berlangsung.
“Babelan dan Tarumajaya sebaiknya masuk DKJ Jakarta saja. Jawa Barat seolah tidak mampu mengurus kami, “ujar Romy Oktaviansyah, salah satu warga Tarumajaya, Selasa (27/1/2026).
Menurut Romy, kekecewaan warga sudah mencapai titik jenuh. “Sudah berkali-kali ganti gubernur, tapi warga di pesisir utara tetap tidak menikmati pembangunan. Kami sudah bosan dengan janji-janji yang selalu meleset, “tegasnya.
Infrastruktur Desa yang Memprihatinkan
Selain menyasar pemerintah provinsi, kritik tajam juga dialamatkan kepada aparatur desa setempat. Kinerja Pemerintah Desa Hurip Jaya dan Desa Samudra Jaya dinilai stagnan dalam satu dekade terakhir, terutama menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“Sudah menjabat lebih dari 10 tahun, tapi tidak ada perbaikan infrastruktur yang signifikan. Sekarang, jalan utama yang menjadi urat nadi perekonomian warga justru kondisinya hancur, “keluh A. Sahil, warga Sembilangan.
Empat Alasan Rasionalitas Aglomerasi
Bisot, seorang warga Babelan yang mengamati isu ini, menilai wacana perpindahan wilayah tersebut bukan sekadar gertakan politik, melainkan memiliki landasan logis yang kuat. Ia merangkum empat alasan utama:
Kedekatan Geografis & Ekonomi:
Secara fisik dan mobilitas, warga Babelan-Tarumajaya lebih terhubung ke Jakarta Utara dan Timur ketimbang ke pusat pemerintahan Bekasi di Cikarang, apalagi Bandung. Sebanyak 90% arus logistik dan aktivitas kerja warga bermuara di Jakarta.
Kesenjangan Anggaran:
Dengan APBD Jakarta yang besar, warga yakin perbaikan jalan rusak yang terbengkalai bertahun-tahun di Bekasi bisa diselesaikan dalam satu tahun anggaran di bawah manajemen DKJ.
Mandat UU DKJ:
UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ telah mengamanatkan pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi. Jika koordinasi lintas batas terus gagal, integrasi wilayah dianggap sebagai solusi akhir penanganan banjir dan infrastruktur.
Identitas Budaya:
Secara sosiologis, masyarakat setempat merupakan komunitas Betawi pesisir yang memiliki kedekatan identitas budaya dengan Jakarta ketimbang budaya Sunda yang dominan di Jawa Barat.
Hambatan Regulasi dan PAD
Meski aspirasi ini menguat, Bisot mengakui adanya ganjalan besar, terutama terkait potensi kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kabupaten Bekasi tentu akan keberatan melepas Babelan dan Tarumajaya karena wilayah ini memiliki potensi pajak industri dan migas yang besar. Begitu juga Provinsi Jawa Barat yang akan kehilangan populasi dan luas wilayah strategis, “tambahnya.
Hingga saat ini, tuntutan warga Sembilangan masih menjadi tekanan moral bagi pemangku kebijakan. Bagi mereka, bergabung dengan Jakarta atau tetap di Jawa Barat bukan masalah utama, sejauh pemerataan pembangunan bukan lagi sekadar narasi di atas kertas. (Tim).