Oleh: Wisnu Dewa Wardhana
Saban hari kita mendengar gaung suara “Reformasi Dikorupsi” di tiap demonstrasi, kita juga melihat simbol resistensi dan perlawanan-betapapun banalnya-berupa template foto hijau-merah jambu, dan gambar Garuda Pancasila berlatar biru tua. Semua menjadi alarm bahaya mengenai betapa gentingnya keadaan politik Indonesia saat ini. Di sisi yang lain, pemerintah terang-terangan menggelontorkan manuver-manuver yang sepintas lalu dibalut alibi antek-antek asing pada siapa pun yang mengkritiknya. Tapi bila ditilik lebih jauh sebetulnya adalah strategi untuk mengukuhkan kekuasaan. Banyak dari inisiatif ini mengingatkan kita pada otoritarianisme di era Orde Baru.
Sebut saja program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menguras triliunan anggaran negara, kegagalan berulang proyek food estate, hingga ambisi nikel yang mencederai lingkungan serta hak masyarakat adat. Di samping proyek masif, negara secara struktural juga mengekalkan impunitas dalam aspek hak asasi manusia. Melengkapi celah ini, peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi yang dilakukan berbagai lembaga internasional, juga terus merosot. Berdasarkan data dari International IDEA, di tahun 2024, Indonesia berada di rangking 65, sementara di tahun 2025, turun ke angka 72. Kendati peringkat statistik seperti ini tak selalu bisa dijadikan acuan tunggal dalam menilai negara-negara pasca kolonial, beberapa indikatornya patut diperhatikan. Lantas, mengapa nyaris tiga dekade setelah Reformasi, Indonesia yang telah demokratis, masih berkubang dalam masalah yang sama?
Orde Baru dan Oligarki: Dua Sahabat Karib
Untuk melihat secara struktural bagaimana kita terjebak dalam problem seperti ini, penting untuk memahami bahwa Reformasi-meski tak dinafikan adalah pencapaian besar gerakan sosial di Indonesia-tak terjadi semata karena keberhasilan aktivisme dari kalangan intelektual. Penting juga sebelum membahas sedikit lebih jauh mengenai Reformasi, untuk memahami konteks politik-ekonomi di era Orde Baru, yang lekat dengan kemunculan oligarki di Indonesia.
Oligarki, adalah sejumlah kecil individu, yang memanfaatkan kekayaan terkonsentrasi mereka untuk mendominasi proses-proses politik. Tujuan utama oligarki adalah mempertahankan kekayaan mereka, dengan fokus pada kekuatan oligar yang menggunakan sumber daya materialnya secara politis, untuk menghasilkan keuntungan ekonomi secara masif. Sementara dalam pengartian secara lebih kontekstual, oligarki sebagai sebuah sistem di mana kekuasaan politik terkonsentrasi di tangan sejumlah kecil individu kaya yang menggunakan pengaruhnya untuk membentuk kebijakan publik demi keuntungan finansial mereka sendiri, alih-alih kepentingan umum. Lebih jauh, oligarki juga memiliki kemampuan untuk mempertahankan kekuasaan mereka dengan beradaptasi dalam struktur politik dan ekonomi suatu rezim tertentu.
Genesis oligarki di Indonesia memang tak secara eksklusif muncul di era Orde Baru, namun tak dapat dimungkiri bahwa kapitalisme yang tumbuh subur di era ini adalah katalisator utama yang mendukung munculnya para oligar. Salah satu faktor ekonomi yang mendasarinya adalah lonjakan minyak di era 70 hingga 80-an, di mana Indonesia mendapat durian runtuh dari harga minyak dunia yang meroket. Surplus ini membuka ruang-ruang baru bagi terbentuknya aliansi politik-bisnis, yang dilegitimasi negara dengan kewenangannya untuk menunjuk aktor di sektor-sektor bisnis strategis. Pada periode ini juga lah Soeharto mengukuhkan stabilitas negara sebagai prioritas pertama di atas segalanya, meski pada akhirnya kejayaan ekonomi itu membentuk jurang kesenjangan ekstrem antara elite dan rakyat.
Tak hanya memunculkan kelompok borjuasi besar, Orde Baru juga memusnahkan dan mencerabut gerakan massa yang dianggap subversif dan tak sejalan dengan kebijakan Orde baru. Bentuk negara yang condong ke sifat korporatis memandang semua gerakan yang tidak berasas Pancasila adalah subversif, dan karenanya patut dimusnahkan. Hal ini berdampak pada musnahnya gerakan-gerakan berhaluan kiri dan progresif, seperti gerakan buruh dan gerakan perempuan lainnya.
Konstelasi di Balik Reformasi
Keberadaan oligarki sebagai basis kekuatan ekonomi di balik masa emas Orde Baru, atau lebih enak disebut sebagai masa suram Indonesia-selain kekuatan militer, menjadikan rezim otoritarianisme ini memerintah dengan tangan besi, berdampak pada diberangusnya media massa, serta rentetan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Watak otoriter Orde Baru tak bisa dilepaskan dari formasi kekuatan yang menyokongnya tadi. Maka, di penghujung berakhirnya Orde Baru, dapat diperhatikan pula penyebab ekonomi yang sangat krusial, yakni krisis moneter yang terjadi secara global, yang akhirnya menyebabkan friksi pada konstelasi kekuasaan yang ada kala itu.
Di penghujung era, keretakan dalam basis kekuatan Orba nampak pada faksi di dalam tubuh ABRI, serta usaha Soeharto untuk mendapat simpati dari kelompok Islam modern. Hal ini menyebabkan krisis di dalam lingkaran oligarki, yang pada akhirnya turut mencerai berai tatanan rezim. Sehingga, apabila kembali berbicara mengenai Reformasi atau kejatuhan Orde Baru, kenaifan mengenai keberhasilan suatu kelompok semata saja harus dikesampingkan.
Hal ini dilakukan bukan untuk menegasi usaha-usaha yang dilakukan mahasiswa maupun gerakan aktivisme kala itu, hal ini justru dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor struktural, agar kita tak menaruh beban pada entitas yang salah. Kembali pula pada kemampuan oligarki untuk mengadaptasikan dirinya pada berbagai bentuk rezim, tak mengherankan jika di masa Indonesia yang demokratis, pelik yang sama muncul kembali. Karena sejatinya, keruntuhan Orde Baru tak berarti basis kekuatannya runtuh pula.
Maka, bukan hal yang mengejutkan pula, pasca Reformasi ketika kebebasan bagaikan soda yang lama dikocok dalam botol tertutup meruap laksana kawah, partai-partai politik yang terbentuk berasal dari elite lama dengan nyaris tanpa kebaruan. Meski jatuhnya Orde Baru memberikan napas baru bagi gerakan sipil, kehadiran partai seperti PDI-P, misal, adalah simbol untuk menjaga asa rakyat sipil dapat selalu bernapas dalam nilai-nilai luhur perjuangan. Sayangnya ketika Orde Baru runtuh, partai-partai lain yang lahir pasca-Reformasi gagal membuktikan bahwa Reformasi tidak otomatis merombak komposisi elite politik. Contoh yang lebih gamblang tampak pada Partai Gerindra yang didirikan sekaligus dipimpin oleh Prabowo Subianto, menantu Soeharto sekaligus anak dari priyayi Soemitro Djojohadikusumo yang turut membentuk arah haluan kebijakan pasar Orba. Peristiwa ini menggambarkan bahwa partai baru seringkali merupakan perpanjangan tangan dari elite politik lama, sehingga kualitas demokrasi pasca-Reformasi tetap menyisakan tanda tanya besar.
Residu Orde Baru: Momok yang Kian Eksis
Kini, oligarki yang dipupuk semasa Orba tetap eksis-bahkan mungkin lebih terang-terangan dibanding apa yang selama ini kita saksikan-dan beradaptasi dalam arena-arena politik di Indonesia. Semakin menyaru pula dengan jajaran elite politik; nyaris tak terlihat bedanya. Pasca reformasi, iklim politik yang lebih terbuka bahkan lebih dominan dalam memengaruhi oligarki untuk terlibat dalam kontestasi politik di tingkat lokal, ketimbang untuk alasan ekspansi bisnis.
Fenomena semacam ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi pada motif oligarki untuk terjun ke lanskap politik. Indikasinya adalah, arena politik sebagai lahan kekuasaan telah menjadi ladang yang lebih strategis bagi oligarki untuk mempertahankan dan memperluas kekayaannya.
Residu dan kultur dari Orde Baru kini menjadi momok yang membayangi kehidupan politik. Negara yang predatoris dan iklim oligarkis di Indonesia menjadikan gerakan sosial dengan basis massa yang solid dan kuat sulit dibentuk. Oleh karenanya, alarm bahaya betapa pun mengusiknya, tak bakal dapat dipercikan oleh mereka tanpa kesadaran kita sebagai rakyat untuk membuat obor perlawanan terus menyala.(*)
Bali, 26 April 2026