Oleh : IGN Agung Y. Endrawan, SH, MH, CCFA
Apa sebenarnya ukuran keberhasilan sebuah kebijakan efisiensi? Apakah ketika pemerintah berhasil menghemat triliunan rupiah dari belanja negara, atau ketika masyarakat merasakan pelayanan publik menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih berkualitas? Pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi justru menentukan cara memaknai kebijakan efisiensi yang sedang dijalankan pemerintah.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD merupakan langkah strategis untuk memperkuat disiplin fiskal di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan dan ketidakpastian ekonomi global. Kebijakan tersebut layak diapresiasi karena menunjukkan komitmen pemerintah agar setiap rupiah uang negara digunakan secara lebih bertanggung jawab dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
Namun, keberhasilan kebijakan ini hendaknya tidak berhenti pada besarnya angka penghematan. Pertimbangan efisiensi yang hanya diukur dari berkurangnya pengeluaran dapat berpotensi melahirkan persepsi yang keliru, seolah-olah tujuan utama birokrasi adalah membelanjakan anggaran sesedikit mungkin. Padahal, negara tidak dibentuk untuk menghemat uang, melainkan untuk menghadirkan pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan.
Di sinilah hemat kami letak persoalannya yang perlu dipertimbangkan. Selama ini efisiensi lebih sering dipahami sebagai persoalan fiskal, padahal substansinya adalah persoalan tata kelola. Anggaran hanyalah alat, sedangkan tujuan akhirnya adalah pelayanan publik yang lebih baik. Karena itu, penghematan baru memiliki makna apabila mampu mengubah cara kerja birokrasi menjadi lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam administrasi publik, gagasan tersebut dikenal sebagai Value for Money. Prinsip ini mengajarkan bahwa uang negara tidak cukup hanya dibelanjakan secara hemat (economy) atau efisien (efficiency), tetapi juga harus menghasilkan manfaat yang nyata (effectiveness). Dengan kata lain, ukuran keberhasilan bukan terletak pada kecilnya biaya yang dikeluarkan, melainkan pada besarnya nilai yang dihasilkan bagi masyarakat.
Pemikiran itu kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Mark H. Moore melalui konsep Public Value. Menurutnya, organisasi publik dinilai berhasil apabila mampu menciptakan manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar menunjukkan laporan keuangan yang baik. Pemerintah memperoleh legitimasi bukan karena mampu menghemat anggaran, tetapi karena mampu menyelesaikan persoalan publik secara efektif.
Pandangan tersebut sejalan dengan pendekatan Bank Dunia (World Bank) melalui indikator Government Effectiveness dalam Worldwide Governance Indicators. Yang diukur bukan besarnya anggaran yang dihemat, melainkan kualitas pelayanan publik, profesionalisme aparatur berdasarkan meritokrasi keahlian/kompetensi, kualitas kebijakan yang bermanfaat langsung ke masyarakat, dan konsistensi pelaksanaannya. Artinya, birokrasi modern dinilai dari hasil yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar dari kemampuan mengurangi pengeluaran.
Cara pandang ini penting karena masyarakat sesungguhnya tidak pernah menikmati angka efisiensi. Yang mereka rasakan adalah apakah mengurus izin masih memerlukan waktu berminggu-minggu, apakah layanan kesehatan semakin mudah diakses, apakah bantuan sosial diterima tepat waktu, atau apakah dunia usaha memperoleh kepastian dalam berinvestasi. Bagi masyarakat, pelayanan jauh lebih bermakna daripada angka penghematan yang tercantum dalam laporan keuangan pemerintah.
Karena itu, keberhasilan kebijakan efisiensi semestinya tidak diukur dari seberapa banyak anggaran yang berhasil dipangkas, tetapi dari seberapa besar birokrasi berhasil disederhanakan. Semakin sedikit prosedur yang harus dilalui masyarakat, semakin cepat keputusan diambil, dan semakin rendah biaya yang harus mereka keluarkan, semakin tinggi pula manfaat yang dihasilkan oleh kebijakan efisiensi tersebut.
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan efisiensi tidak pernah diukur dari besarnya anggaran yang dipotong, melainkan dari kemampuan birokrasi menghasilkan pelayanan yang lebih baik. Negara-negara yang memiliki tata kelola pemerintahan terbaik justru berlomba memangkas proses, bukan memangkas pelayanan.
Hal tersebut terlihat pada Singapura. Reformasi birokrasi di negara itu dibangun melalui penyederhanaan proses bisnis, integrasi data antar lembaga, dan digitalisasi pelayanan yang berorientasi pada masyarakat. Teknologi tidak sekadar digunakan untuk mengganti dokumen kertas menjadi dokumen elektronik, tetapi untuk menghilangkan tahapan yang tidak perlu, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih transparan.
Pendekatan tersebut sejalan dengan temuan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam Digital Government Outlook 2026. OECD menegaskan bahwa kematangan pemerintahan digital tidak ditentukan oleh banyaknya aplikasi yang dimiliki pemerintah, melainkan oleh kemampuan memanfaatkan teknologi untuk menyederhanakan birokrasi, memperkuat koordinasi, mengintegrasikan data, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan pendekatan tersebut, Singapura menjadi salah satu negara dengan tingkat kematangan pemerintahan digital tertinggi di dunia.
Malaysia juga menempuh arah reformasi yang hampir sama. Penyederhanaan regulasi, digitalisasi pelayanan, peningkatan kualitas kelembagaan, serta penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif menjadi bagian penting dari reformasi administrasi publik. Hasilnya tercermin dalam International Institute for Management Development (IMD) World Competitiveness Ranking 2026. Singapura menempati peringkat pertama dunia, Malaysia berada pada peringkat ke-15, sedangkan Indonesia berada pada peringkat ke-48. Salah satu dimensi yang dinilai adalah government efficiency, yaitu efektivitas pemerintah dalam membangun regulasi yang berkualitas, birokrasi – komunikasi publik yang responsif, dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
Perbandingan tersebut bukan untuk menempatkan Indonesia sebagai negara yang tertinggal, melainkan sebagai pengingat bahwa daya saing nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran pembangunan. Daya saing sangat dipengaruhi oleh kualitas institusi, kepastian regulasi, kecepatan pelayanan, dan kemampuan birokrasi mengambil keputusan secara efektif.
Indonesia sebenarnya telah bergerak ke arah yang benar. Berbagai layanan publik kini semakin terdigitalisasi, mulai dari sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS), administrasi kependudukan, hingga pengembangan Mal Pelayanan Publik di berbagai daerah. Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun birokrasi yang lebih modern.
Namun, digitalisasi bukanlah tujuan akhir. Teknologi hanya menjadi alat. Apabila prosedur yang panjang, tumpang tindih kewenangan, dan koordinasi yang lambat masih dipertahankan, maka pelayanan publik tidak akan banyak berubah. Birokrasi yang rumit tetap akan menjadi rumit, hanya medianya yang berganti dari kertas menjadi layar komputer.
Karena itu, reformasi birokrasi harus dimulai dari penyederhanaan proses kerja. Setiap tahapan yang tidak memberikan nilai tambah perlu dihapus, koordinasi antarlembaga harus diperkuat, dan pengambilan keputusan harus dipercepat. Ketika proses menjadi lebih sederhana, biaya transaksi yang selama ini ditanggung masyarakat dan dunia usaha akan ikut menurun. Pada titik itulah efisiensi anggaran berubah menjadi efisiensi birokrasi yang benar-benar menghasilkan manfaat.
Jika demikian, keberhasilan kebijakan efisiensi tidak lagi dapat diukur hanya dari besarnya anggaran yang berhasil dihemat. Ukuran yang lebih penting adalah apakah penghematan tersebut mampu memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan. Efisiensi anggaran seharusnya menjadi pintu masuk untuk membangun birokrasi yang lebih sederhana, lebih cepat, lebih profesional, dan lebih akuntabel.
Paradigma inilah yang seyogyanya menjadi arah reformasi birokrasi Indonesia ke depan. Setiap kebijakan efisiensi harus diikuti dengan penyederhanaan prosedur, penguatan koordinasi antar lembaga, penghapusan regulasi yang tumpang tindih, serta pemanfaatan teknologi yang benar-benar mampu memangkas waktu dan biaya pelayanan. Reformasi birokrasi tidak cukup diukur dari jumlah aplikasi yang dibangun atau banyaknya regulasi yang diterbitkan, tetapi dari berkurangnya waktu yang dibutuhkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan dan meningkatnya kepuasan terhadap layanan pemerintah.
Dalam konteks tersebut, agenda pembangunan nasional sebagaimana tercermin dalam Asta Cita membutuhkan birokrasi yang mampu bekerja melampaui rutinitas administratif. Program ketahanan pangan, hilirisasi industri, transformasi digital, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan UMKM, serta percepatan investasi hanya akan berhasil apabila didukung oleh birokrasi yang mampu mengambil keputusan secara cepat, memberikan kepastian hukum, dan bekerja secara kolaboratif lintas kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
Karena itu, hasil efisiensi anggaran harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk manfaat yang nyata. Setiap rupiah yang berhasil dihemat seyogyanya diterjemahkan menjadi pelayanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau, pendidikan yang lebih berkualitas, perizinan usaha yang lebih cepat, perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, infrastruktur yang lebih bermanfaat, dan pelayanan publik yang semakin mudah diakses, maka hemat kami, disitulah hakikat dari efisiensi yang sesungguhnya.
Ke depan, indikator keberhasilan birokrasi juga perlu disesuaikan dengan tuntutan masyarakat modern. Selain kesehatan fiskal, pemerintah perlu menempatkan kecepatan pelayanan, kepastian waktu penyelesaian, kualitas regulasi, kemudahan berusaha, efektivitas koordinasi, dan tingkat kepuasan masyarakat sebagai ukuran utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Semakin sederhana proses pelayanan, semakin rendah biaya transaksi yang ditanggung masyarakat dan dunia usaha, semakin besar pula nilai publik yang dihasilkan oleh negara.
Pada akhirnya, negara tidak dibangun oleh kemampuan mengurangi pengeluaran semata. Negara dibangun oleh institusi yang bekerja efektif, birokrasi yang profesional, regulasi yang sederhana, dan pelayanan publik yang dipercaya masyarakat. Anggaran hanyalah instrumen pembangunan, manfaat yang dirasakan masyarakat adalah tujuan akhirnya.
Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil bukanlah negara yang sekadar mampu menghemat anggaran, melainkan negara yang mampu mengubah setiap rupiah anggaran menjadi pelayanan publik yang berkualitas, iklim usaha yang kondusif, dan kesejahteraan yang semakin merata. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan efisiensi hendaknya tidak berhenti pada angka-angka dalam laporan keuangan, tetapi harus tercermin dalam perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat secara langsung.
Memang penting menghemat anggaran namun hemat kami, bukan sebagai bentuk esensi dari efisiensi, melainkan esensinya adalah pelayanan birokrasinya. Ketika birokrasi pelayanannya menjadi lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih efektif, setiap rupiah yang dibelanjakan negara akan menghasilkan manfaat yang jauh lebih besar bagi masyarakat. Di situlah hemat kami efisiensi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mencapai tujuan akhirnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.(Nr).