Oleh: Agus Santoso
Mantan Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM-Pelaku & Pemerhati-Sociopreneur
Kredit Mikro 8% dan Tantangan Membangun Ekosistem Pembiayaan Inklusif
Terbitnya PerMenKo No. 7 Tahun 2026 tentang Kredit Perempuan Pra Sejahtera (KPPS) pada 5 Agustus 2026, yang akan mulai berlaku pada awal September 2026, menjadi momentum penting dalam penguatan kebijakan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro.
Penurunan tingkat bunga kredit PNM dari kisaran di atas 20% menjadi 8% merupakan langkah yang memiliki implikasi ekonomi cukup besar bagi kelompok usaha ultra mikro.
Kebijakan tersebut tidak semata-mata dapat dilihat sebagai penurunan harga kredit. Lebih jauh, kebijakan bunga 8% perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan ekosistem pembiayaan inklusif yang mampu memperkuat kapasitas usaha, meningkatkan kemampuan pembayaran debitur, sekaligus menjaga keberlanjutan lembaga pembiayaan.
Dalam perspektif ekonomi kerakyatan, tingkat bunga kredit merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kemampuan pelaku usaha mikro dalam mengalokasikan arus kasnya.
Ketika sebagian besar arus kas usaha terserap untuk membayar bunga dan pokok pinjaman, ruang bagi pelaku usaha untuk melakukan ekspansi, menambah tenaga kerja, meningkatkan kapasitas produksi, maupun membangun cadangan keuangan menjadi semakin terbatas.
Karena itu, penurunan tingkat bunga kredit mikro menjadi 8% dapat dipandang sebagai instrumen untuk memperbesar ruang finansial (financial space) bagi pelaku usaha ultra mikro agar memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan naik kelas.
Namun, persoalannya tidak berhenti pada penetapan tingkat bunga.
Pertanyaan yang lebih fundamental adalah: bagaimana memastikan tingkat bunga 8% dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa mengganggu kesehatan keuangan lembaga pembiayaan dan sekaligus meningkatkan kualitas pembiayaan bagi debitur?
Di sinilah desain ekosistem pembiayaan menjadi penting.
Dua Sisi Persoalan: Kapasitas Debitur dan Cost of Fund
Dalam skema kredit mikro, terdapat setidaknya dua persoalan utama yang perlu diperhatikan.
Pertama adalah kapasitas keuangan debitur. Pelaku usaha mikro harus memiliki kemampuan menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu.
Kedua adalah struktur biaya pembiayaan lembaga penyalur kredit. PNM harus memiliki sumber dana yang cukup murah agar dapat menyalurkan kredit dengan tingkat bunga yang lebih rendah tanpa mengorbankan keberlanjutan operasionalnya.
Dengan demikian, penurunan bunga kredit tidak dapat hanya dilakukan dari sisi lending rate. Struktur cost of fund, biaya operasional, risiko kredit, serta kebutuhan pendampingan kepada debitur juga harus diperhitungkan.
Selama ini, salah satu persoalan dalam kredit mikro adalah mahalnya cost of fund.
Dengan tingkat bunga efektif kredit mikro PNM di kisaran 20% per tahun, hal tersebut tidak serta-merta menunjukkan tingginya margin PNM, karena struktur bunga juga dipengaruhi oleh biaya sumber dana, biaya operasional pendampingan di lapangan, risiko gagal bayar, dan perolehan margin yang wajar.
PNM, yang menggunakan sumber dana mahal pada kisaran bunga 6–7% per tahun, harus memperhitungkan berbagai komponen biaya lainnya, sehingga tingkat bunga kredit efektif harus berada di kisaran 20% lebih.
Karena itu, untuk mencapai lending rate 8%, persoalannya adalah bagaimana menurunkan cost of fund secara signifikan.
Dua sisi inilah yang perlu mendapatkan perhatian dalam desain kebijakan.
Ekonomi Sirkular sebagai Instrumen Penguatan Cash Flow Debitur
Salah satu ide yang menarik untuk ditelaah adalah potensi menghubungkan pembiayaan mikro dengan ekonomi sirkular.
Konsep dasarnya sederhana. Debitur tidak semata-mata mengandalkan pendapatan dari usaha mikro yang dibiayai kredit untuk memenuhi kewajiban angsurannya, tetapi juga dapat memperoleh tambahan kemampuan ekonomi dari upaya pengumpulan dan penjualan sampah yang memiliki nilai ekonomis (valuable waste).
Sampah rumah tangga seperti botol plastik, kaleng, aluminium, kardus, kertas, minyak jelantah, besi bekas, dan berbagai material lainnya dapat dikonversi menjadi pendapatan tambahan.
Dari perspektif keuangan mikro, tambahan pendapatan tersebut dapat dipandang sebagai sumber cash flow alternatif yang berpotensi memperkuat kemampuan pembayaran debitur.
Dengan pendekatan tersebut, ekonomi sirkular tidak hanya ditempatkan sebagai agenda lingkungan, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang dapat mendukung inklusi keuangan.
Logikanya adalah: semakin kuat kapasitas arus kas debitur, semakin besar pula kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban kreditnya.
Artinya, pendekatan ekonomi sirkular berpotensi memberikan manfaat ganda: menciptakan nilai ekonomi dari limbah sekaligus memperkuat kapasitas keuangan rumah tangga.
Model PNM yang menghubungkan sampah, QRIS, virtual account, dan pembayaran angsuran kredit merupakan gagasan yang menarik ketika ekonomi sirkular dikombinasikan dengan sistem transaksi digital.
PNM telah mulai mencoba menerapkan konsep tersebut melalui kerja sama dengan perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi sirkular, yaitu PT Greenprosa.
Skema tersebut melibatkan PT Sirkular Madani Nusantara sebagai pembeli atau off-taker atas valuable waste yang dikumpulkan kelompok ibu-ibu nasabah PNM.
Secara sederhana, mekanismenya dibangun sebagai berikut
Pertama, kelompok ibu-ibu atau aktivis bank sampah mengumpulkan sampah yang memiliki nilai ekonomi.
Kedua, sampah tersebut diklasifikasikan berdasarkan jenis dan nilai transaksinya. Terdapat 16 jenis sampah yang dapat ditransaksikan, antara lain plastik PET, HDPE, kardus, aluminium, besi, tembaga, dan minyak jelantah.
Ketiga, transaksi dilakukan secara digital menggunakan QRIS sehingga proses pembayaran berlangsung secara cashless.
Keempat, hasil penjualan sampah masuk ke rekening individual atau virtual account masing-masing nasabah.
Kelima, saldo yang tersedia dapat digunakan untuk mendukung pembayaran angsuran kredit melalui mekanisme pendebetan otomatis pada saat jatuh tempo.
Jika sistem tersebut dapat diimplementasikan secara luas, maka akan terjadi integrasi antara aktivitas ekonomi sirkular, transaksi digital, tabungan, dan skema kredit mikro.
Dengan demikian, sampah tidak lagi semata-mata menjadi persoalan lingkungan, tetapi dapat dikonversi menjadi economic value dan selanjutnya menjadi bagian dari sistem pengelolaan arus kas rumah tangga.
Model integrasi tersebut memiliki beberapa manfaat
Pertama, meningkatkan kapasitas pendapatan tambahan nasabah melalui aktivitas ekonomi sirkular.
Kedua, memperkuat kemampuan pembayaran kredit sehingga berpotensi menurunkan risiko gagal bayar.
Ketiga, mendorong kebiasaan menabung karena hasil transaksi sampah masuk ke rekening individual.
Keempat, memperluas penggunaan transaksi digital melalui QRIS dan virtual account.
Kelima, mengintegrasikan literasi keuangan dengan literasi lingkungan dan ekonomi sirkular.
Dengan demikian, pendekatan tersebut tidak hanya berdampak pada pembiayaan mikro, tetapi juga pada pembangunan ekosistem ekonomi lokal yang menghubungkan rumah tangga, lembaga keuangan, bank sampah, pembeli (off-taker), dan sistem pembayaran digital.
Di titik inilah konsep ekonomi sirkular memperoleh dimensi baru: bukan hanya mengurangi limbah lingkungan, tetapi juga menciptakan tautan nilai ekonomi yang memperkuat inklusi keuangan mikro.
Bagaimana Mendapatkan Dana Murah?
Penguatan kapasitas angsuran debitur saja belum cukup.
Jika tingkat bunga kredit ingin diturunkan pada level 8%, maka struktur pendanaan lembaga pembiayaan juga harus lebih efisien.
Selama ini, salah satu instrumen yang digunakan Pemerintah untuk membantu menurunkan beban bunga kredit UMKM adalah dengan memberikan subsidi bunga melalui alokasi APBN.
Dalam gagasan yang ditawarkan, terdapat alternatif berupa pemanfaatan dana murah yang bersumber dari Dana Patriot Bond Danantara dengan yield 2%.
Jika dana tersebut dapat ditempatkan pada PNM untuk mendukung pembiayaan kredit mikro, maka secara teoritis penurunan cost of fund akan memberikan ruang bagi PNM untuk menurunkan tingkat bunga kredit kepada nasabahnya.
Pendekatan tersebut memiliki perbedaan mendasar dengan subsidi bunga.
Pada subsidi bunga, Pemerintah menggunakan alokasi APBN untuk menutup sebagian biaya bunga. Sementara dalam gagasan pemanfaatan dana murah, instrumen pembiayaan murah ditempatkan sebagai sumber pendanaan dengan biaya yang lebih rendah, sehingga lembaga pembiayaan dapat mengatur struktur biayanya menjadi lebih efisien.
Dengan demikian, dana yang semula digunakan untuk subsidi bunga dapat dialokasikan kepada program pembangunan lainnya.
Patriot Bond dan Mandat Pembiayaan Berdampak Sosial
Dana Patriot Bond Danantara adalah instrumen keuangan dengan tingkat imbal hasil yang rendah dan tenor panjang yang memiliki mandat untuk mendukung proyek strategis nasional dan berdampak sosial tinggi.
Dalam perspektif kebijakan publik, pembiayaan kepada pelaku usaha ultra mikro bisa masuk dalam kategori tersebut karena memiliki karakteristik yang berbeda dari proyek komersial murni.
Tujuan pembiayaan kredit mikro bukan semata-mata mengejar business feasibility, tetapi juga menghasilkan social return berupa peningkatan kesejahteraan, penguatan usaha pelaku ultra mikro, penciptaan kesempatan kerja, dan perluasan inklusi keuangan.
Karena itu, jika dana murah dapat diarahkan untuk pembiayaan produktif bagi pelaku usaha ultra mikro, terdapat potensi terbentuknya sinergi antara pembiayaan dan penciptaan dampak sosial.
Namun, keberhasilan skema tersebut tetap bergantung pada tata kelola, transparansi, manajemen risiko, kesesuaian mandat investasi, serta keberlanjutan struktur pembiayaannya.
Dari Subsidi Menuju Efisiensi Ekosistem
Di sinilah gagasan itu perlu dikembangkan.
Kebijakan bunga kredit rendah seharusnya bukan hanya dipahami sebagai kebijakan subsidi. Yang lebih penting adalah bagaimana membangun ekosistem pembiayaan usaha produktif yang secara struktural mampu menghasilkan bunga rendah, sehingga produk yang dihasilkan menjadi lebih kompetitif.
Ada dua sisi yang harus bergerak bersamaan.
Di sisi debitur, kapasitas pembayaran harus diperkuat melalui tambahan cash flow, salah satunya melalui ekonomi sirkular.
Di sisi lembaga pembiayaan, cost of fund ditekan melalui akses terhadap sumber dana yang murah.
Jika kedua sisi tersebut berjalan bersamaan, maka bunga kredit 8% tidak hanya menjadi target kebijakan, tetapi memiliki peluang untuk menjadi bagian dari model pembiayaan yang lebih berkelanjutan.
Dengan kata lain, kebijakan kredit murah tidak boleh berhenti pada persoalan “berapa besar bunga yang dibayar nasabah”. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana struktur pembiayaan tersebut dibangun agar sehat, efisien, dan mampu bertahan dalam jangka panjang, serta menjadikan produk UMKM bisa bersaing di pasaran.
Saatnya Masuk ke Tahap Eksekusi
Rumusannya sebenarnya sudah jelas.
Di satu sisi terdapat kebijakan untuk menurunkan tingkat bunga kredit mikro.
Di sisi lain terdapat gagasan untuk memperkuat kapasitas keuangan debitur melalui ekonomi sirkular.
Keduanya disinergikan untuk membangun model pembiayaan mikro yang inklusif.
Namun, implementasinya membutuhkan sejumlah prasyarat.
Regulasi Pemerintah dan OJK harus memberikan ruang yang jelas. Danantara perlu memastikan kesesuaian penggunaan dana dengan mandat dan prinsip tata kelola yang berlaku. PNM membutuhkan sistem manajemen risiko yang kuat. Sementara itu, integrasi transaksi ekonomi sirkular, QRIS, virtual account, dan pembayaran kredit harus dibangun dengan sistem yang efisien, aman, dan dapat diterapkan secara luas.
Artinya, tantangan terbesar bukan lagi sekadar merumuskan gagasan, tetapi memastikan seluruh komponen tersebut dapat bekerja dalam satu ekosistem.
Jika model ini berhasil dijalankan, maka kita tidak lagi sekadar berbicara tentang kredit mikro berbunga murah.
Kita sedang membangun sebuah model baru inklusi keuangan di tingkat akar rumput yang mempertemukan pembiayaan mikro, ekonomi sirkular, digitalisasi transaksi, dan sumber dana murah.
Pada akhirnya, nilai ekonomi dapat lahir dari sesuatu yang selama ini dianggap tidak bernilai.
Sampah rumah tangga dapat dikonversi menjadi pendapatan tambahan. Pendapatan tersebut dapat memperkuat arus kas keluarga. Arus kas yang lebih kuat dapat meningkatkan kemampuan membayar kredit. Sementara dana murah dapat membantu lembaga pembiayaan menurunkan biaya dana.
Jika seluruh mata rantai tersebut dapat berjalan secara konsisten, maka kredit mikro berbunga 8% bukan sekadar kebijakan penurunan bunga, melainkan bagian dari transformasi ekosistem pembiayaan ekonomi kerakyatan.
Ketika sampah dapat menjadi sumber ekonomi, dana murah dapat menjadi sumber pembiayaan, dan kredit mikro menjadi instrumen mobilitas ekonomi, di situlah ekonomi kerakyatan benar-benar tumbuh dari bawah.(*).