BABELAN bekasitoday.com- Kegiatan Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa kembali digelar oleh Pemerintahan Kecamatan Babelan. Namun, ironisnya kegiatan penting yang menjadi agenda strategis dalam meningkatkan transparansi dan tata kelola keuangan desa itu kembali tidak dihadiri oleh aparatur Desa Hurip Jaya, yang digelar pada Rabu (2/7/2025) kemarin.
Kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi sekaligus meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset desa demi mendukung pembangunan berkelanjutan tersebut sedianya dilaksanakan secara bergilir di setiap desa di Kecamatan Babelan. Namun, pada pelaksanaan di Desa Hurip Jaya, ketidakhadiran para aparatur desa kembali menjadi preseden buruk yang menuai sorotan. Yang sebelumnya kejadian serupa terjadi di desa Pantai Hurip, Kecamatan Babelan.
Beberapa pihak aparatur Desa Hurip Jaya membenarkan bahwa undangan dari pihak kecamatan telah diterima sejak satu bulan sebelumnya. Mereka berdalih bahwa kemungkinan besar banyak aparatur yang lupa akan jadwal kegiatan tersebut, karena sudah terlalu lama undangan tersebut diterima.
Kejadian ini mendapat tanggapan kritis dari berbagai pihak. Beberapa tokoh masyarakat dan pemerhati pemerintahan desa mengaku heran, karena kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari kerja, yang seharusnya menjadi waktu aktif pelayanan publik di kantor desa.
“Kalau kejadian itu benar, ini menunjukkan rendahnya komitmen terhadap transparansi dan tata kelola pemerintahan desa yang baik, “ujar Handi salah satu Pemerhati Pemerintahan, Jumat (4/7/2025).
Pemerintah Kecamatan Babelan diharapkan dapat mengevaluasi dan menindaklanjuti kejadian ini agar tidak terus berulang, serta memastikan bahwa kegiatan-kegiatan penting ke depannya dapat dihadiri penuh oleh pihak desa, demi mewujudkan tata kelola desa yang lebih baik dan profesional.
“Kami berharap ada evaluasi atas kejadian ini, jangan sampai ada pembiaran yang berdampak kepada buruknya pelayanan terhadap masyarakat, “terangnya.
Yang lebih mencengangkan, dari beberapa keterangan warga sekitar, bahwa pada hari-hari kerja sekalipun, kantor Desa Hurip Jaya kerap terlihat sepi dari keberadaan aparatur desa. Hal ini memicu kekhawatiran tentang kualitas pelayanan publik dan profesionalitas aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya.
Kegiatan pembinaan ini sejatinya menjadi momen penting untuk memastikan dana desa dan aset yang dikelola benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Ketidakhadiran aparatur desa justru menunjukkan lemahnya tanggung jawab terhadap program-program pembinaan yang dirancang untuk memperkuat desa sebagai ujung tombak pembangunan.(Nr).
