KALIMANTAN TIMUR- bekasitoday.com– Keamanan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) di Kalimantan Timur kembali diperkuat melalui sinergi antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim).
Penguatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang bantuan pengamanan dan penegakan hukum untuk kegiatan usaha hulu migas di wilayah kerja Kalimantan Timur serta Kilang LNG Badak. PKS ditandatangani Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Eka Bhayu Setta bersama Kapolda Kaltim Irjen Pol. Endar Priantoro, S.H., S.I.K., C.F.E., M.H., pada 20 Agustus 2026.
Kerja sama tersebut merupakan kelanjutan sinergi SKK Migas dan Polda Kaltim dalam menjaga keamanan objek vital nasional (Obvitnas) sektor hulu migas. PKS berlaku selama dua tahun, terhitung mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Desember 2028.
Pengawas Internal SKK Migas Irjen Pol. Ibnu Suhaendra mengapresiasi dukungan Polda Kaltim yang dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kegiatan operasional hulu migas tetap aman dan lancar.
Sementara itu, Kepala Divisi Formalitas SKK Migas George Nicolas Marsahala Simanjuntak mengatakan penguatan kerja sama diperlukan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antara SKK Migas, kepolisian dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Koordinasi tersebut meliputi pertukaran informasi, peningkatan kesiapsiagaan hingga penanganan potensi gangguan keamanan secara profesional. Dengan koordinasi yang semakin kuat, berbagai potensi persoalan di lapangan diharapkan dapat diantisipasi dan ditangani secara cepat serta tepat.
62 Personel untuk Tujuh Wilayah Operasi
Sebagai implementasi kerja sama, Polda Kaltim menyiapkan 62 personel untuk melaksanakan pengamanan rutin Obvitnas pada tujuh wilayah operasi migas.
Ketujuh wilayah operasi tersebut meliputi PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Pertamina EP Field Sangatta, PT Pertamina EP Field Sangasanga, PT Pertamina Hulu Sanga Sanga, PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur, Eni Muara Bakau B.V., dan PT Badak NGL.
Selain kekuatan pengamanan rutin, Polda Kaltim juga menyiapkan personel cadangan atau kontinjensi yang dapat dikerahkan sesuai perkembangan situasi dan kebutuhan di lapangan.
Kapolda Kaltim Irjen Pol. Endar Priantoro menegaskan kesiapan jajarannya dalam memberikan rasa aman bagi seluruh aktivitas operasional hulu migas di wilayah Kalimantan Timur.
Menurut Endar, pengamanan Obvitnas juga sejalan dengan tugas Polri sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2026. Ketentuan tersebut mempertegas tugas Polri dalam melindungi dan mengamankan Obvitnas, termasuk sumber daya alam strategis serta kegiatan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas nasional.
Atas dasar tersebut, Polda Kaltim menyatakan siap mendukung kegiatan Obvitnas hulu migas mulai dari tingkat Polda hingga Polsek. Langkah itu ditujukan untuk menjaga kelancaran operasional sekaligus mendukung pencapaian target lifting migas pemerintah.
Endar juga menekankan pentingnya penyelesaian setiap persoalan di lapangan secara profesional dan kepala dingin. Menurutnya, kearifan lokal, komunikasi serta koordinasi antara petugas pengamanan dan manajemen KKKS perlu dikedepankan agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Keamanan Menjadi Penopang Produksi
Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi Haryanto Syafri menyampaikan apresiasi atas dukungan Polda Kaltim terhadap keberlangsungan kegiatan hulu migas.
Menurutnya, lingkungan operasional yang aman dan kondusif merupakan salah satu faktor penting agar kegiatan produksi dapat berjalan optimal.
Kerja sama tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan. Kelancaran kegiatan hulu migas memiliki keterkaitan langsung dengan produksi energi, penerimaan negara serta perekonomian daerah.
Kalimantan Timur sendiri memiliki posisi strategis dalam industri energi nasional. Karena itu, gangguan terhadap kegiatan operasional migas berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap keberlanjutan produksi dan ketahanan energi.
Sinergi antara SKK Migas, Polri dan KKKS diharapkan mampu memastikan kegiatan eksplorasi dan produksi berlangsung aman, tertib dan berkelanjutan.
Penguatan keamanan tersebut juga menjadi salah satu faktor pendukung agenda pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait swasembada energi.
Dengan kondisi operasional yang semakin kondusif, kegiatan hulu migas di Kalimantan Timur diharapkan mampu mempertahankan produktivitas sekaligus memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, penerimaan negara dan ketahanan energi nasional.(Nr).