Menaker Apresiasi Penetapan UMP dan UMSP 2027, Pemda Diminta Perkuat Dialog Sosial

IMG 20261122 WA0057JAKARTA, bekasitoday.com– Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengapresiasi seluruh gubernur bersama Dewan Pengupahan Daerah yang telah menuntaskan pembahasan dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027.

Setelah tahapan di tingkat provinsi selesai, pemerintah kini mengarahkan perhatian pada pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2027.

Yassierli meminta para bupati dan wali kota bersama Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota memperkuat dialog sosial dengan melibatkan unsur pekerja, pengusaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Apresiasi tersebut disampaikan Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/11/2026). Ia menyebut proses perumusan kebijakan pengupahan membutuhkan pertimbangan matang karena harus mengakomodasi berbagai kepentingan serta kondisi sosial ekonomi yang berbeda di setiap daerah.

“Saya memahami bahwa perumusannya bukanlah hal sederhana karena harus menimbang beragam kepentingan, aspirasi, serta kondisi sosial ekonomi secara cermat. Oleh karena itu, kami sangat menghargai dialog konstruktif, kajian matang, dan tanggung jawab penuh yang telah ditunjukkan seluruh pihak, “ujar Yassierli.

Menurutnya, kebijakan pengupahan tidak hanya berkaitan dengan penentuan besaran penghasilan pekerja, tetapi juga menyangkut perlindungan kesejahteraan buruh, keberlangsungan dunia usaha, produktivitas, hingga stabilitas iklim investasi.

UMK dan UMSK 2027 Jadi Tahapan Berikutnya

Dalam pembahasan UMK dan UMSK 2027, pemerintah daerah diminta memperhatikan karakteristik ekonomi masing-masing wilayah. Kemampuan industri, struktur lapangan kerja, tingkat produktivitas, serta kondisi biaya hidup menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhitungkan.

Menaker meminta Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota menjalankan perannya secara optimal dengan mengedepankan musyawarah, keterbukaan, dan objektivitas.

Sejumlah pertimbangan yang perlu diperhatikan meliputi kondisi perekonomian nasional dan daerah, inflasi, kebutuhan hidup pekerja, produktivitas, serta kemampuan dan keberlanjutan perusahaan.

Pemerintah daerah juga diharapkan mampu menampung aspirasi pekerja sekaligus mempertimbangkan kondisi dunia usaha agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterapkan secara bertanggung jawab.

Kesejahteraan Buruh dan Keberlangsungan Usaha

Yassierli menegaskan, kebijakan pengupahan harus menjaga keseimbangan antara perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja dengan keberlangsungan bisnis serta penciptaan lapangan kerja.

Menurutnya, pekerja membutuhkan penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sementara itu, perusahaan membutuhkan kepastian regulasi untuk mempertahankan kegiatan produksi, produktivitas, dan kesempatan kerja.

“Kebijakan pengupahan harus bisa menjaga keseimbangan antara perlindungan serta peningkatan kesejahteraan pekerja dengan kelangsungan bisnis dan penciptaan lapangan kerja. Kita tidak ingin aturan ini justru menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha ataupun mengurangi daya beli pekerja untuk meraih kehidupan yang lebih layak, “jelasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan kebijakan pengupahan tidak semata-mata diukur dari besaran kenaikan upah setiap tahun. Dampaknya terhadap daya beli pekerja, kemampuan perusahaan, dan keberlanjutan lapangan kerja juga harus menjadi perhatian.

Dialog Sosial Harus Berjalan Terbuka

Menaker juga mengingatkan bahwa perbedaan pandangan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam proses perumusan kebijakan pengupahan.

Namun, perbedaan tersebut perlu dikelola melalui dialog sosial yang konstruktif agar tidak berkembang menjadi pertentangan yang menghambat tercapainya kesepakatan.

Forum Dewan Pengupahan di tingkat daerah diharapkan menjadi ruang pembahasan yang terbuka, objektif, dan berbasis kajian. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan memiliki landasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Komunikasi antara pekerja dan pengusaha juga diharapkan tidak hanya berlangsung ketika pemerintah akan menetapkan upah minimum, tetapi menjadi bagian dari hubungan industrial yang berkesinambungan.

Selain itu, sinergi pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan pengupahan berjalan sesuai peraturan sekaligus menyesuaikan dinamika perekonomian.

“Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari besaran kenaikan upah, tetapi juga kemampuannya meningkatkan kesejahteraan pekerja, menjaga keberlangsungan usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, “ujarnya.

UMK dan UMSK Menjadi Perhatian Pemerintah Daerah

Menghadapi tahapan penetapan UMK dan UMSK 2027, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan untuk memastikan proses pembahasan berlangsung transparan dan memperhatikan kondisi riil pekerja maupun kemampuan sektor usaha di wilayah masing-masing.

Perbedaan struktur ekonomi antardaerah juga membutuhkan kajian yang cermat agar penetapan upah minimum memiliki dasar pertimbangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Peran Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota menjadi penting dalam menjembatani kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah sehingga proses perumusan kebijakan dapat berjalan melalui mekanisme dialog.

Yassierli mengajak seluruh pihak menjadikan pembahasan UMK dan UMSK 2027 sebagai momentum memperkuat hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan berkelanjutan.

“Kesejahteraan buruh harus terus diperjuangkan, dunia usaha harus tetap tumbuh, dan kesempatan kerja harus semakin terbuka, “pungkasnya.

Dengan demikian, penetapan upah minimum 2027 diharapkan tidak hanya menghasilkan kebijakan mengenai besaran upah, tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan pekerja, kepastian berusaha, produktivitas, serta penciptaan lapangan kerja di daerah.(Nr).

Bagikan:
error: