BEKASI, bekasitoday.com– Sejumlah sekolah negeri mulai dari jenjang SD, SMP, SMA hingga SMK di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meminta klarifikasi Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang terkait beredarnya surat berlogo kejaksaan yang berisi permintaan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Beredarnya surat tersebut menimbulkan keresahan di kalangan pihak sekolah. Pasalnya, isi surat yang turut mencantumkan nama pegawai kejaksaan itu dinilai belum memberikan kejelasan mengenai dasar pemeriksaan maupun hasil audit yang disebutkan.
Kuasa hukum sekaligus perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PGRI Kabupaten Bekasi, Abdul Halim Sobri, mengatakan pihaknya telah menyampaikan surat kepada Kejari Cikarang dengan melampirkan sejumlah bukti untuk meminta kepastian mengenai keaslian dokumen tersebut.
Menurut Abdul Halim, surat yang beredar memuat permintaan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS serta menyebut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, informasi di dalamnya dinilai tidak jelas karena sejumlah sekolah merasa belum pernah menjalani pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam surat tersebut.
Selain itu, surat tersebut tidak mencantumkan tanggal maupun tahun secara jelas. Kondisi itu membuat pihak sekolah mempertanyakan keabsahan dokumen dan mekanisme penyampaiannya.
“Kami tidak ingin surat ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Jika surat tersebut bukan dokumen resmi, kami berharap kejaksaan dapat mengambil langkah tegas dan mengusut pihak yang bertanggung jawab demi menjaga nama baik Kejari Cikarang serta memberikan kenyamanan kepada pihak sekolah, “ujar Abdul Halim, Jumat (13/11/2026).
Ia menambahkan, beredarnya surat berlogo kejaksaan tersebut telah memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan kepala sekolah. Mereka khawatir terhadap kebenaran informasi, mekanisme penyampaian surat, serta kemungkinan adanya pihak tertentu yang memanfaatkan dokumen tersebut untuk kepentingan pribadi.
Abdul Halim menegaskan, langkah meminta klarifikasi kepada kejaksaan bukan bertujuan menghalangi pengawasan ataupun penegakan hukum terhadap pengelolaan dana BOS.
Menurutnya, pertanggungjawaban penggunaan dana BOS merupakan kewajiban setiap satuan pendidikan. Namun, pengawasan dan pemeriksaan harus dilaksanakan secara profesional, transparan, serta mengikuti mekanisme dan prosedur resmi agar tidak menimbulkan ketakutan maupun tekanan terhadap pihak sekolah.
“Kami berharap klarifikasi dari pihak kejaksaan dapat disampaikan secara terbuka kepada publik agar persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik di dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Bekasi, “tandasnya.
Hingga berita ini disusun, klarifikasi resmi dari Kejaksaan Negeri Cikarang terkait keaslian surat tersebut belum disampaikan. (Ek/Nr).