BEKASI, bekasitoday.com – Perjuangan para purna bakti Perumda Tirta Bhagasasi untuk memperoleh hak pensiun memasuki babak penting. Dugaan penggelapan premi asuransi pensiun yang disebut telah berlangsung sejak 2020 kini menjadi perhatian setelah sejumlah mantan pejabat perusahaan daerah tersebut menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian.
Persoalan ini bermula dari dugaan perubahan sepihak skema pembayaran manfaat pensiun. Skema yang sebelumnya disepakati menggunakan pola “Pensiun Sampai Mati dan/atau Janda” diduga diubah menjadi “Pensiun Berjangka 10 Tahun” yang dijadwalkan berakhir pada 2030.
Perubahan tersebut dinilai merugikan para purna bakti karena berpotensi mengurangi jaminan kesejahteraan hari tua yang sebelumnya telah disepakati. Salah satu pensiunan yang memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum adalah Yayat Munadjat, S.E., M.M.
Yayat memilih menempuh proses hukum untuk meminta kejelasan sekaligus mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan premi asuransi pensiun di lingkungan Perumda Tirta Bhagasasi.
Dalam perkembangan penyidikan, sejumlah pihak telah dimintai keterangan oleh kepolisian. Berdasarkan informasi yang disampaikan Bambang Okie Triyantoro, S.H., selaku saksi terlapor dalam perkara tersebut, pemeriksaan telah dilakukan terhadap beberapa mantan pejabat Perumda Tirta Bhagasasi.
Mereka di antaranya mantan Direktur Utama berinisial URS, mantan Kepala Bagian Keuangan JP, mantan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) SA, serta mantan Kepala Bagian Umum LS.
Selain itu, sejumlah saksi dari kalangan purna bakti berinisial R, S, dan B juga telah dimintai keterangan untuk membantu mengungkap duduk perkara dugaan penggelapan premi asuransi tersebut.
Proses pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai pengelolaan premi, perubahan skema manfaat pensiun, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum.
IKP Serukan Solidaritas
Di tengah proses hukum yang berjalan, keluarga besar Ikatan Purna Bakti (IKP) Perumda Tirta Bhagasasi turut menyuarakan solidaritas terhadap perjuangan Yayat Munadjat.
IKP menyatakan komitmennya untuk mengawal proses hukum hingga persoalan tersebut memperoleh kejelasan. Dukungan moral dan doa dari sesama purna bakti diharapkan menjadi penguat bagi Yayat dalam memperjuangkan hak-hak pensiunan.
Solidaritas tersebut juga menjadi bentuk kepedulian bersama terhadap nasib para pekerja yang telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun di lingkungan Perumda Tirta Bhagasasi.
IKP berharap aparat penegak hukum, baik Polres Metro Bekasi Kota maupun kejaksaan, dapat menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, independen, dan berkeadilan.
Para purna bakti juga mengharapkan agar seluruh fakta yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan premi asuransi dapat diungkap secara menyeluruh, termasuk memastikan kejelasan hak-hak pensiunan sesuai kesepakatan yang berlaku.
Perjuangan ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan manfaat pensiun, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan perlindungan hak pekerja setelah menyelesaikan masa pengabdiannya.(Nr).