JAKARTA, bekasitoday.com – Kualitas institusi negara dan tata kelola pemerintahan dinilai memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan dunia usaha dan stabilitas ekonomi. Ketika supremasi hukum melemah, pengawasan kekuasaan tidak berjalan optimal, serta kebijakan publik lebih banyak dipengaruhi kepentingan elite, sektor bisnis berpotensi menjadi pihak yang paling terdampak.
Pandangan tersebut disampaikan Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., melalui tulisannya berjudul Politik Jangan Membunuh Bisnis. Dalam tulisannya, Didik menyoroti keterkaitan antara kualitas pemerintahan, independensi institusi negara, dan keberlangsungan kegiatan ekonomi produktif.
Menurut Didik, negara seharusnya berperan sebagai penjaga aturan main yang adil serta memberikan kepastian bagi seluruh pelaku usaha, bukan justru menjadi sumber ketidakpastian.
“Jika peranan negara buruk, maka aturan main, undang-undang dan norma-norma yang dibangun akan rusak dan berpotensi merusak ekonomi. Jadi, harus dihindari praktek bernegara seperti ini agar jangan sampai politik membunuh bisnis, “tulis Didik.
Ia mengingatkan, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan fiskal, investasi, dan program pembangunan. Kepastian hukum, institusi yang independen, serta pemerintahan yang akuntabel merupakan fondasi penting bagi terciptanya iklim usaha yang sehat.
Konsentrasi Kekuasaan Berisiko Melemahkan Institusi
Dalam analisisnya, Didik merujuk pemikiran Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam buku Why Nations Fail. Keduanya menjelaskan bahwa kemajuan dan kemunduran suatu negara berkaitan erat dengan kualitas institusi politik dan ekonominya.
Konsentrasi kekuasaan pada kelompok elite, tanpa diimbangi mekanisme pengawasan yang efektif, dinilai dapat menghambat perkembangan institusi negara.
Didik juga menyoroti kepemimpinan yang terlalu otoritatif dan cenderung mengesampingkan peran teknokrat, akademisi, serta para ahli dalam merumuskan kebijakan.
Kondisi tersebut berpotensi menciptakan birokrasi yang tidak sehat. Informasi dari lapangan dapat tersaring karena aparatur lebih memilih menyampaikan laporan yang menyenangkan pimpinan daripada mengungkap kondisi sebenarnya.
Budaya Asal Bapak Senang (ABS), menurut Didik, menjadi salah satu gambaran iklim birokrasi yang dapat menghambat kritik dan keterbukaan informasi.
Akibatnya, pemerintah berisiko mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan. Dampaknya tidak hanya terhadap tata kelola pemerintahan, tetapi juga terhadap efektivitas kebijakan ekonomi.
Kolusi Politik dan Bisnis Mengancam Persaingan Usaha
Persoalan lain yang menjadi perhatian Didik adalah hubungan antara kekuasaan politik dan kepentingan bisnis.
Kedekatan antara pemegang kewenangan dengan kelompok pengusaha tertentu, menurutnya, berpotensi membuka ruang kolusi. Akses terhadap perizinan, proyek pemerintah, kebijakan, dan sumber daya ekonomi dapat lebih ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan daripada kemampuan serta kompetensi.
Praktik tersebut berisiko melahirkan oligarki, monopoli, pemburuan rente, hingga pembajakan kebijakan publik.
Didik juga menyoroti potensi konflik kepentingan ketika pejabat publik memiliki kepentingan bisnis pribadi atau hubungan ekonomi dengan pihak yang memperoleh keuntungan dari kebijakan pemerintah.
Ia menggambarkan fenomena tersebut dengan istilah “penguasaha”, yakni kondisi ketika fungsi penguasa dan pengusaha bercampur dalam satu lingkaran kepentingan.
Dalam situasi demikian, negara berpotensi kehilangan independensinya sebagai regulator dan pengawas kegiatan ekonomi. Persaingan usaha menjadi tidak sehat, kepercayaan investor melemah, dan kesempatan ekonomi tidak lagi terbuka secara setara.
Kebijakan Ekonomi Harus Berbasis Data
Didik menegaskan pentingnya mengembalikan peran teknokrat dan pertimbangan akademis dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.
Menurutnya, kebijakan publik, khususnya di bidang ekonomi, tidak seharusnya hanya didasarkan pada intuisi pemimpin atau kepentingan politik jangka pendek.
Setiap keputusan strategis perlu didukung data, kajian ilmiah, analisis risiko, serta pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pendekatan evidence-based policy dinilai penting agar kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar menghadirkan program yang terlihat ambisius.
Ia juga mengingatkan bahwa inovasi dan kreativitas membutuhkan ruang kebebasan. Dalam perekonomian modern, persaingan, perubahan teknologi, dan proses creative destruction menjadi bagian penting dalam mendorong pembaruan serta pertumbuhan ekonomi.
Melemahnya Pengawasan Kekuasaan Jadi Alarm Demokrasi
Dalam konteks Indonesia, Didik turut mengkritisi sejumlah perkembangan politik yang menurut penilaiannya menunjukkan gejala konsentrasi kekuasaan dan melemahnya fungsi pengawasan institusi negara.
Ia menyinggung periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama terkait mekanisme kontrol antarlembaga, posisi parlemen, dan efektivitas oposisi dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Didik juga mengangkat persoalan dugaan penyalahgunaan institusi dan aparat negara untuk kepentingan politik, termasuk dugaan praktik penyadapan terhadap sejumlah pihak.
Menurutnya, dugaan semacam itu perlu ditelusuri secara serius, termasuk mengungkap kemungkinan pihak yang mengendalikan, memberikan perintah, maupun memperoleh manfaat.
Meski demikian, setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan harus dibuktikan melalui proses hukum dan pemeriksaan independen dengan tetap mengedepankan prinsip praduga tak bersalah.
Persoalan tersebut dinilai penting karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Bagi dunia usaha, independensi aparat penegak hukum dan kepastian perlindungan hukum merupakan faktor penting dalam menentukan keberanian investor menanamkan modal, mengembangkan usaha, serta membuka lapangan pekerjaan.
Ketika institusi negara dipersepsikan tidak independen, risiko investasi dapat meningkat dan kepercayaan terhadap iklim usaha berpotensi melemah.
Masyarakat Harus Tetap Mengawasi Kekuasaan
Pada bagian akhir tulisannya, Didik menekankan bahwa menjaga konstitusi bukan hanya tanggung jawab lembaga negara. Masyarakat juga memiliki peran penting sebagai pemegang kedaulatan dalam sistem demokrasi.
Pengawasan terhadap pemerintah, menurutnya, harus tetap berjalan, terutama ketika fungsi kontrol parlemen dan oposisi dinilai belum optimal.
Ia turut menyinggung dinamika politik terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Dalam pandangannya, sikap politik Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu faktor penting dalam dinamika tersebut.
Peringatan itu sekaligus menegaskan pentingnya prinsip pembatasan kekuasaan agar tidak dikorbankan demi kepentingan politik jangka pendek.
Pada akhirnya, pesan utama Didik J. Rachbini menempatkan kualitas institusi negara sebagai salah satu fondasi utama perekonomian. Pemerintah dituntut menjamin kepastian hukum, menjaga persaingan usaha yang sehat, mencegah konflik kepentingan, serta memastikan kebijakan publik berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Sebab, ketika politik lebih banyak digunakan untuk melayani kepentingan kelompok tertentu, dunia usaha kehilangan kepastian dan masyarakat berpotensi menanggung dampaknya.
Politik semestinya menjadi instrumen untuk membangun kesejahteraan, bukan justru menjadi kekuatan yang melemahkan institusi negara dan mematikan kegiatan ekonomi produktif.(Nr).