JAKARTA- bekasitoday.com– Proyek kereta cepat Whoosh yang sejak awal digadang sebagai simbol modernisasi tanpa membebani keuangan negara, kini menjadi sorotan tajam publik. Perubahan skema pembiayaan yang memasukkan utang proyek ke dalam pengelolaan fiskal negara dinilai sebagai pergeseran serius dari janji awal pemerintah.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F. Silaen, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar teknis, melainkan perubahan fundamental dalam arah kebijakan.
“Sejak awal publik diyakinkan bahwa proyek ini murni business to business. Tapi sekarang faktanya sangat jauh berbeda. Negara masuk, dan itu berarti risiko tidak lagi berhenti di korporasi, “ujarnya di Jakarta, Jumat (1/5/2026).
Pernyataan tersebut merespons konfirmasi dari Rosan Roeslani yang menyebut restrukturisasi utang PT Kereta Cepat Indonesia China kini berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan RI. Samuel menilai hal ini meruntuhkan narasi lama pemerintah yang penuh kepalsuan.
“Kalau sudah dikelola oleh Kementerian Keuangan, itu artinya masuk dalam domain fiskal. Dan ketika fiskal terlibat, maka publik tidak bisa lagi dikesampingkan dari risiko, “tegasnya.
Ia juga menyoroti lonjakan biaya proyek dari 7,2 miliar dolar AS menjadi 8,4 miliar dolar AS. Menurutnya, pembengkakan tersebut mencerminkan lemahnya kontrol sejak awal.
“Cost overrun sebesar itu bukan angka kecil. Ini menunjukkan ada persoalan dalam perencanaan dan pengawasan, “katanya.
Dari sisi pendanaan, Samuel menilai dominasi pinjaman sekitar 75 persen dari China Development Bank memperbesar risiko jangka panjang. Ia juga mengkritisi masuknya negara melalui skema penyertaan modal kepada BUMN yang dinilai sebagai mekanisme tidak langsung melibatkan APBN.
“Secara formal terlihat korporasi, tapi substansinya negara yang menanggung. Ini berbahaya kalau tidak dijelaskan secara terbuka, “ungkapnya.
Perubahan struktur konsorsium yang kini didominasi PT Kereta Api Indonesia menggantikan Wijaya Karya turut dipertanyakan. Samuel menilai langkah tersebut berpotensi hanya memindahkan beban ke entitas yang lebih dekat dengan negara.
“Kalau hanya memindahkan risiko, maka secara substansi tidak ada yang berubah. Beban tetap akan kembali ke publik, “ujarnya.
Terkait proyeksi pengembalian investasi yang mencapai 30–40 tahun, Samuel menilai terdapat ketimpangan serius antara kewajiban jangka pendek dan manfaat jangka panjang.
“Utang dan bunga harus dibayar setiap tahun, sementara keuntungan masih jauh di depan, “tegasnya.
Ia juga menyoroti minimnya transparansi pemerintah dalam membuka detail restrukturisasi. Menurutnya, publik berhak mengetahui karena implikasinya menyangkut keuangan negara.
“Ini bukan proyek kecil. Dampaknya lintas generasi. Kalau tidak transparan, maka kepercayaan publik akan terus tergerus, “ujarnya.
Di akhir penjelasannya, Samuel menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proyek strategis nasional.
“Pemerintah harus belajar dari kejadian ini. Jangan sampai pola yang sama terus berulang: optimisme di awal, masalah di tengah, dan negara yang akhirnya menanggung hingga babak belur di akhir, “pungkasnya.(Nr).