JAKARTA- bekasitoday.com– Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya diukur dari tersedianya makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga dari kemampuannya menggerakkan roda perekonomian nasional secara inklusif melalui tata kelola yang baik serta penguatan rantai pasok.
Pernyataan tersebut disampaikan Luhut usai menggelar pertemuan dengan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, dan Mayjen TNI Trenggono untuk membahas evaluasi sekaligus penyempurnaan tata kelola program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Dalam pertemuan itu, Dewan Ekonomi Nasional turut menyerahkan hasil survei lapangan mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang sebelumnya telah dilaporkan kepada Presiden. Kajian tersebut diharapkan menjadi landasan dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas pelaksanaan program di seluruh Indonesia.
“Sesuai arahan Presiden, saya kembali mengingatkan bahwa program sebesar ini harus dikelola dengan berorientasi pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan agar tata kelola dan pengawasannya berjalan lebih akuntabel, “tulis Luhut melalui akun Instagram resminya, @luhut.pandjaitan, Selasa (23/6/2026).
Berdasarkan hasil kajian Dewan Ekonomi Nasional terhadap sekitar 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Program Makan Bergizi Gratis diperkirakan mampu menciptakan perputaran belanja pangan lebih dari Rp120 triliun setiap tahun serta berpotensi menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja.
Menurut Luhut, dampak berganda (multiplier effect) dari program tersebut mulai terlihat di berbagai daerah. Namun demikian, manfaat ekonomi yang dihasilkan dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku usaha di tingkat akar rumput.
Ia menilai petani, peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih menghadapi berbagai kendala untuk terhubung secara optimal dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis.
Luhut mengatakan tantangan utama pelaksanaan MBG saat ini bukan lagi terletak pada pembangunan fasilitas dapur, melainkan pada penguatan ketahanan rantai pasok, ketersediaan komoditas, peningkatan kapasitas pemasok skala kecil, serta tata kelola kemitraan yang lebih efektif.
Karena itu, menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada Badan Gizi Nasional maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Diperlukan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, sektor perbankan, koperasi, lembaga pengawasan, hingga pelaku usaha agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis nasional tersebut, Dewan Ekonomi Nasional menyatakan siap terus berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional dalam merumuskan berbagai langkah strategis untuk memperkuat ekosistem rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis.
Luhut menegaskan, hasil kajian yang diserahkan kepada BGN merupakan bagian dari komitmen Dewan Ekonomi Nasional dalam memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan semakin akuntabel, efisien, serta mampu memberikan dampak ekonomi yang inklusif.
Selain meningkatkan kualitas pemenuhan gizi masyarakat, program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional, membuka lapangan kerja, memberdayakan pelaku usaha lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(Nr).