JAKARTA- bekasitoday.com– Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara dinilai bukan sekadar rotasi pejabat di Kabinet Merah Putih. Pergantian tersebut dipandang menjadi ujian baru bagi pemerintah dalam menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pengamat Politik Propetik, Samuel F. Silaen, menilai pengalaman Suahasil Nazara di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi modal penting dalam menjalankan tugas sebagai bendahara negara.
Suahasil resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026), menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih 2024–2029.
Sebelum menduduki posisi Menteri Keuangan, Suahasil merupakan Wakil Menteri Keuangan. Ia juga pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal serta terlibat dalam berbagai bidang kebijakan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.
Namun, menurut Samuel, pengalaman birokrasi dan kepakaran ekonomi saja belum cukup untuk menjamin keberhasilan seorang Menteri Keuangan.
“Menteri Keuangan bukan hanya harus mampu menghitung angka, tetapi harus mampu membaca penderitaan di balik angka. APBN tidak boleh sekadar sehat di atas kertas, sementara rakyat semakin berat menjalani kehidupan di bawahnya, “tegas Samuel, Senin (14/9/2026).
Bukan Sekadar Memahami Mesin Fiskal
Samuel menilai pengalaman Suahasil sebagai mantan Wakil Menteri Keuangan memberikan pemahaman yang cukup mendalam mengenai sistem, birokrasi, risiko, serta berbagai persoalan fiskal yang dihadapi pemerintah.
Namun, perubahan posisi dari wakil menjadi menteri membawa konsekuensi tanggung jawab yang jauh lebih besar. Suahasil kini tidak hanya dituntut memahami mekanisme fiskal, tetapi juga harus mampu menentukan arah kebijakan keuangan negara.
“Ketika masih menjadi wakil, ruangnya membantu. Ketika menjadi menteri, tanggung jawabnya menentukan. Sekarang Suahasil tidak cukup hanya memahami mesin fiskal. Ia harus memastikan mesin itu bergerak ke arah yang benar, “ujarnya.
Menurut Samuel, kesehatan dan kredibilitas APBN memang penting untuk menjaga kepercayaan publik, dunia usaha, investor, serta keberlanjutan pembangunan.
Namun, ukuran keberhasilan fiskal tidak semestinya berhenti pada angka defisit, penerimaan negara, belanja, maupun rasio fiskal.
Anggaran negara, kata dia, harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
“Negara boleh menghitung dengan akal ekonomi, tetapi tidak boleh kehilangan nurani. Kebijakan fiskal yang hebat bukan hanya yang membuat laporan keuangan terlihat baik, melainkan yang membuat kehidupan rakyat menjadi lebih layak, “katanya.
Suahasil Dihadapkan pada Ujian Besar
Samuel menyebut pergantian Menteri Keuangan seharusnya menjadi momentum evaluasi, bukan sekadar rotasi jabatan.
Pemerintah, menurutnya, perlu memberikan arah yang jelas mengenai kesehatan APBN, prioritas belanja, keberlanjutan pembangunan, pengelolaan penerimaan negara, serta bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan keadilan sosial.
“Jangan sampai pergantian menteri hanya mengganti nama di pintu kantor, tetapi persoalan yang menyebabkan kegelisahan publik tetap dibiarkan, “tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan fiskal tidak terlalu jauh dari realitas kehidupan masyarakat.
Di balik istilah defisit, surplus, tax ratio, pembiayaan, dan pertumbuhan ekonomi, kata Samuel, terdapat kehidupan warga yang seharusnya menjadi tujuan akhir dari setiap kebijakan negara.
Menurut dia, keberhasilan kebijakan ekonomi semestinya dapat dirasakan melalui kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh pekerjaan yang layak, mengembangkan usaha, serta menikmati manfaat pembangunan.
Menjaga APBN dengan Keberanian
Tantangan terbesar Suahasil, lanjut Samuel, adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan, disiplin APBN, dan keadilan sosial.
Menteri Keuangan dituntut berani mengambil keputusan, termasuk mengatakan ya terhadap program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan mengatakan tidak terhadap kebijakan yang berpotensi membebani negara atau mengorbankan masa depan fiskal.
“Menteri Keuangan harus menjadi penjaga uang negara, bukan sekadar pelayan keinginan politik jangka pendek. Ia harus loyal kepada Presiden dalam kerangka konstitusi, tetapi lebih tinggi dari itu, ia harus setia kepada amanat rakyat dan kepentingan bangsa, “ujarnya.
Samuel menilai Suahasil memiliki modal pengalaman yang cukup kuat untuk menjalankan tugas tersebut. Kini, modal itu harus dibuktikan melalui kepemimpinan yang kredibel, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, rakyat tidak membutuhkan terlalu banyak jargon, melainkan bukti bahwa pajak dikelola secara benar, utang digunakan secara bertanggung jawab, pembangunan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, serta APBN benar-benar hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan.
Pada akhirnya, Samuel menilai pergantian Menteri Keuangan bukan hanya tentang siapa yang duduk di kursi bendahara negara, tetapi juga tentang untuk siapa kebijakan keuangan negara tersebut dijalankan.
“Uang negara bukan milik kekuasaan. Uang negara adalah amanah rakyat untuk masa depan Indonesia, “pungkas Samuel.(Nr).