JAKARTA- bekasitoday.com- Pergantian kepemimpinan Bank Indonesia (BI) dinilai belum cukup untuk mengubah fundamental nilai tukar rupiah dalam lima tahun mendatang. Persoalan rupiah disebut jauh lebih kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan kebijakan moneter, tetapi juga menyangkut kondisi sektor riil, ekonomi domestik, hingga sektor eksternal.
Ekonom senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menilai tekanan terhadap rupiah merupakan persoalan struktural yang membutuhkan penanganan lintas sektor.
“Sampai 5 tahun mendatang rupiah tetap tidak akan menguat, akan tetap lemah dan bahkan terus melemah, “ujar Didik.
Menurutnya, Indonesia memang memiliki ukuran ekonomi yang besar, pasar domestik luas, serta jumlah penduduk yang mencapai ratusan juta jiwa. Namun, besarnya pasar dalam negeri tidak otomatis membuat nilai tukar rupiah menjadi kuat.
Aktivitas ekonomi yang terlalu bertumpu pada konsumsi domestik memang mampu mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), membuka lapangan kerja, dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Namun, sebagian besar aktivitas tersebut hanya menghasilkan perputaran rupiah di dalam negeri.
“Pasar domestik yang besar tidak menjamin ekonomi menjadi kuat setidaknya dilihat dari nilai tukar mata uangnya, “katanya.
Suku Bunga Bukan Satu-Satunya Jawaban
Didik melihat BI masih menghadapi dilema dalam menggunakan instrumen suku bunga untuk menjaga stabilitas rupiah.
Ketika rupiah mengalami tekanan, kenaikan suku bunga dapat digunakan untuk meningkatkan daya tarik aset berbasis rupiah sekaligus mendorong masuknya modal asing. Namun, kebijakan tersebut memiliki konsekuensi terhadap biaya pembiayaan dunia usaha, kredit perumahan, investasi, dan aktivitas ekonomi domestik.
Sebaliknya, penurunan suku bunga secara agresif berpotensi mengurangi daya tarik aset rupiah ketika investor menilai aset berbasis dolar Amerika Serikat memberikan keuntungan yang lebih menarik.
“Sentral bank yang konservatif yang sederhana hanya dengan instrumen suku bunga tidak akan menjadikan nilai tukar lebih kuat, “tegas Didik.
Karena itu, ia menilai persoalan rupiah tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada BI. Kebijakan moneter, menurutnya, hanya menjadi salah satu bagian dari persoalan ekonomi yang lebih besar.
Rupiah Bisa Melemah Tanpa Menunggu Krisis
Tekanan terhadap rupiah juga berkaitan dengan sejumlah persoalan struktural di luar sektor moneter. Didik menyoroti kepastian hukum, korupsi, tingginya biaya transaksi, serta daya saing sektor luar negeri yang dinilai belum cukup kuat.
Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi persepsi investor dan membuat mata uang nasional rentan terhadap tekanan.
“Jadi dengan kondisi seperti ini, nilai tukar rupiah sangat rentan dan tidak perlu krisis untuk menjadikan rupiah lemah dengan sendirinya, “ujar Didik.
Menurutnya, ketahanan rupiah sangat bergantung pada kemampuan Indonesia menghasilkan devisa secara konsisten. Artinya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya ditopang oleh aktivitas konsumsi di dalam negeri.
Dorong Ekonomi Lebih Outward Looking
Didik juga mengkritik kecenderungan perekonomian Indonesia yang terlalu inward looking. Besarnya jumlah penduduk dan pasar domestik memang memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk berkembang, tetapi dapat menjadi persoalan apabila produksi nasional masih sangat bergantung pada bahan baku dan barang modal impor.
Dalam kondisi tersebut, pertumbuhan konsumsi dan produksi domestik justru dapat meningkatkan kebutuhan terhadap dolar AS.
“Praktek seperti ini bisa menguntungkan tetapi tidak memberi efek positif memperkuat nilai tukar rupiah. Bahkan bisa negatif menjadikan nilai tukar melemah karena dalam proses produksinya rakus impor, “katanya.
Karena itu, ia mendorong perubahan strategi ekonomi menuju orientasi yang lebih outward looking, yakni memperkuat aktivitas ekonomi yang mampu menghasilkan devisa.
Ekspor, investasi asing, pariwisata, serta aktivitas bisnis internasional dinilai perlu diperbesar agar sumber pendapatan luar negeri Indonesia semakin kuat.
“Untuk menjadikan nilai tukar stabil dan kuat, maka orientasi kebijakan harus diubah menjadi berorientasi keluar (outward looking). Indonesia memerlukan lebih banyak transaksi bisnis yang memperoleh pendapatan signifikan dari luar negeri, bukan hanya dari konsumen domestik, “tegasnya.
Cadangan Devisa Jadi Perhatian
Didik turut menyoroti posisi cadangan devisa Indonesia. Ia menyebut cadangan devisa Indonesia berada di sekitar US$145,3 miliar pada akhir Juli 2026.
Menurutnya, angka tersebut perlu dilihat dalam konteks ukuran ekonomi Indonesia dan dibandingkan dengan sejumlah negara di kawasan.
Ia menyebut Singapura memiliki sekitar US$426,2 miliar dan Thailand sekitar US$279,2 miliar. Sementara Malaysia, yang memiliki jumlah penduduk jauh lebih kecil, berada di kisaran US$132,6 miliar.
“Bagi negara sebesar Indonesia, cadangan devisa sebesar ini tidak cukup dan bahkan terlalu kecil untuk menjadi penyangga eksternal, “ujarnya.
Indonesia sebenarnya memiliki sejumlah sumber devisa besar, terutama dari komoditas seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan nikel. Namun, ketergantungan terhadap komoditas membuat penerimaan ekspor sensitif terhadap perubahan harga di pasar global.
Ketika harga komoditas turun, penerimaan devisa dapat ikut tertekan. Pada saat bersamaan, kebutuhan dolar AS untuk membiayai impor bahan baku dan barang modal tetap berjalan.
Investor Asing Masih Menghadapi Risiko
Investasi asing juga menjadi salah satu sumber devisa penting bagi Indonesia. Namun, Didik menilai masih terdapat sejumlah tantangan dalam meningkatkan daya tarik investasi.
Korupsi, kepastian hukum, tingginya biaya transaksi, serta persepsi risiko menjadi sejumlah faktor yang dapat membuat investor membandingkan Indonesia dengan negara berkembang lainnya.
“Investor memiliki banyak pilihan pasar berkembang lainnya. Persepsi risiko berinvestasi di Indonesia tidak dijaga dengan baik sehingga investasi berpikir dua tiga kali untuk masuk ke Indonesia,” jelas Didik.
Menurutnya, memperkuat rupiah membutuhkan pendekatan lintas sektor. Stabilitas mata uang tidak cukup dijaga melalui instrumen suku bunga maupun intervensi pasar valuta asing.
Indonesia perlu memperkuat daya saing ekspor, memperbaiki iklim investasi, meningkatkan kepastian hukum, menekan biaya ekonomi tinggi, serta menciptakan lebih banyak aktivitas ekonomi yang menghasilkan devisa.
“Jadi berdasarkan analisis menyeluruh terhadap kondisi sektor moneter, sektor riil, sektor domestik dan sektor luar negeri di atas, maka BI lima tahun diperkirakan menghadapi kesulitan dan tidak akan bisa memperbaiki nilai tukar rupiah yang lebih stabil dan lebih kuat, “pungkasnya.
Dengan demikian, tantangan rupiah ke depan tidak hanya berada di meja Bank Indonesia. Diperlukan perubahan struktural yang lebih luas agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sekedar besar dari sisi aktivitas domestik, tetapi juga memiliki kemampuan kuat menghasilkan pendapatan dari dunia internasional.(Nr).