BEKASI, bekasitoday.com– Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Teguh Andalan Rakyat (LSM BASTARA) melaporkan dugaan alih fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Desa Kedungjaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Senin (9/11/2026).
Pelaporan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap perlindungan lahan pertanian sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional dalam mewujudkan kemandirian dan swasembada pangan.
Ketua BASTARA, Fery Astoni, mengungkapkan bahwa lebih dari 15 hektare lahan yang masuk dalam zona LSD diduga terancam dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman atau real estate oleh perusahaan pengembang properti PT Mekar Agung Sejahtera.
Fery menjelaskan, berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor CKR/PTP.01/334/X/2023 tertanggal 18 Oktober 2023, dari total luas lahan 234.990 meter persegi, terdapat 153.455 meter persegi yang masuk kategori Lahan Sawah Dilindungi dan dinyatakan sepakat untuk dipertahankan.
Ketentuan tersebut, menurutnya, kembali ditegaskan melalui surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Nomor 30112310313216003 yang diterbitkan DPMPTSP Kabupaten Bekasi pada 30 November 2023.
Namun, BASTARA menyoroti adanya transaksi pembelian tanah oleh PT Mekar Agung Sejahtera yang berada di kawasan tersebut. Pada akhir 2024, perusahaan itu disebut membeli sekitar 3.000 meter persegi tanah milik Boy. Selanjutnya, pada awal 2025, dilakukan pembelian kedua seluas kurang lebih 8.000 meter persegi milik keluarga H. Abdillah.
“Pihak PT Mekar Agung Sejahtera diduga tidak mengindahkan, bahkan sangat tidak peduli terhadap program pemerintah mengenai ketahanan pangan nasional. Lahan sawah produktif yang masuk dalam zona LSD tetap dibangun demi keuntungan bisnisnya, “ujar Fery.
Ia juga meminta aparat penegak hukum menelusuri proses perizinan dan transaksi pertanahan tersebut. Menurutnya, apabila pembangunan di atas lahan berstatus LSD tetap dilanjutkan, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pemerintah maupun pihak terkait di lingkungan pertanahan.
Fery menilai, dugaan kerja sama antara pengembang dan oknum pejabat dalam mengalihfungsikan lahan yang dilindungi harus ditangani secara serius karena berpotensi berkaitan dengan pelanggaran ketentuan tata ruang, perlindungan lingkungan, hingga tindak pidana korupsi apabila ditemukan unsur suap atau gratifikasi.
“Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi harus bergerak cepat dan transparan dalam mengungkap dugaan kongkalikong alih fungsi LSD. Jika dalam prosesnya terbukti ada unsur suap, gratifikasi, atau bagi hasil, kasus ini harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan undang-undang tindak pidana korupsi, “tandasnya.
BASTARA berharap laporan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dokumen pertanahan, kesesuaian perizinan, serta aktivitas pembangunan di lokasi yang dilaporkan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan dari pihak PT Mekar Agung Sejahtera maupun instansi terkait mengenai dugaan yang disampaikan BASTARA. (Tim)