BEKASI, bekasitoday.com– Kebijakan pemerintah yang mewajibkan Tenaga Kerja Asing (TKA) bekerja di Indonesia paling singkat enam bulan untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan perlu mendapat perhatian serius. Pengawasan terhadap pelaksanaannya dinilai penting agar perluasan kepesertaan tidak mengurangi kualitas pelayanan, keberlanjutan pembiayaan, maupun hak masyarakat Indonesia dalam memperoleh perlindungan kesehatan.
Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Regulasi itu mewajibkan warga negara asing (WNA) yang bekerja di Indonesia paling singkat enam bulan menjadi peserta JKN dengan memenuhi persyaratan kepesertaan dan membayar iuran sesuai ketentuan perundang-undangan.
Secara hukum, aturan tersebut memberikan kesempatan kepada pekerja asing untuk memperoleh perlindungan kesehatan selama memenuhi persyaratan. Namun, implementasinya tetap membutuhkan pengawasan ketat, terutama terkait validasi identitas, kepatuhan pembayaran iuran, serta penggunaan fasilitas kesehatan sesuai hak kepesertaan.
Dalam perspektif kebijakan publik, JKN merupakan instrumen perlindungan sosial yang harus menjamin kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok miskin, masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja informal, lansia, dan warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan berkelanjutan.
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Sementara Pasal 34 ayat (3) menegaskan tanggung jawab negara dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Karena itu, pemerintah harus memastikan masyarakat Indonesia yang telah terdaftar sebagai peserta JKN tidak mengalami hambatan dalam memperoleh pelayanan akibat persoalan tata kelola, keterbatasan fasilitas, maupun lemahnya pengawasan kepesertaan.
Perlu ditegaskan, keikutsertaan TKA dalam program JKN yang memenuhi persyaratan dan membayar iuran bukan merupakan pelanggaran. Persoalan hukum muncul apabila terdapat manipulasi identitas, penggunaan kepesertaan secara tidak sah, atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
Turis Asing Tidak Otomatis Berhak Menggunakan BPJS
Persoalan lain yang perlu menjadi perhatian adalah potensi penyalahgunaan fasilitas JKN oleh wisatawan asing yang tidak memenuhi persyaratan kepesertaan.
Wisatawan asing yang datang menggunakan visa kunjungan atau visa wisata tidak otomatis memiliki hak untuk menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Mereka perlu menyiapkan asuransi perjalanan, asuransi kesehatan internasional, atau menanggung sendiri biaya pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
Apabila ditemukan penggunaan identitas peserta lain, pemalsuan dokumen, atau manipulasi data untuk mendapatkan pelayanan JKN, praktik tersebut harus ditelusuri sesuai ketentuan hukum.
BPJS Kesehatan perlu memperkuat mekanisme verifikasi identitas peserta serta meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dan instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing.
Penegakan Hukum Harus Berdasarkan Bukti
Landasan pencegahan dan penindakan terhadap kecurangan dalam program JKN telah diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) dalam Program Jaminan Kesehatan.
Ketentuan tersebut mencakup berbagai bentuk kecurangan, termasuk pemalsuan identitas peserta, peminjaman atau penjualan identitas kepesertaan, serta penggunaan hak pelayanan yang tidak sesuai ketentuan.
Dengan demikian, apabila ditemukan TKA atau pihak lain yang terbukti melakukan manipulasi identitas maupun menggunakan fasilitas JKN secara tidak sah, penanganannya harus dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Penegakan hukum juga tidak boleh hanya menyasar peserta. Perusahaan yang mempekerjakan TKA harus diawasi agar menjalankan kewajiban pendaftaran dan pembayaran iuran sesuai peraturan.
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS mengatur sanksi administratif bagi pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran dan pemberian data pekerja secara benar. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sesuai ketentuan.
BPJS Kesehatan Didorong Transparan
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan secara adil dan akuntabel, pemerintah bersama BPJS Kesehatan perlu memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai pelaksanaannya.
Sejumlah hal yang perlu dijelaskan antara lain jumlah TKA yang terdaftar sebagai peserta JKN, total iuran yang dibayarkan, tingkat kepatuhan perusahaan pengguna TKA, serta mekanisme pengawasan terhadap dugaan penggunaan identitas peserta secara ilegal.
Selain itu, masyarakat juga perlu mengetahui apakah terdapat temuan penyalahgunaan fasilitas JKN oleh warga asing yang tidak memenuhi persyaratan kepesertaan dan bagaimana tindak lanjut penanganannya.
Transparansi tersebut penting untuk memastikan bahwa perluasan kepesertaan tidak hanya berorientasi pada penambahan jumlah peserta, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan pembiayaan, kualitas pelayanan, serta perlindungan hak peserta yang sah.
Pada akhirnya, kepesertaan TKA dalam program JKN merupakan bagian dari ketentuan jaminan sosial bagi pekerja yang memenuhi persyaratan di Indonesia. Namun, kebijakan tersebut harus diikuti pengawasan yang konsisten dan penegakan hukum tanpa diskriminasi.
Negara harus memastikan kewajiban pembayaran iuran dipenuhi, hak masyarakat atas pelayanan kesehatan terlindungi, serta setiap bentuk manipulasi dan penyalahgunaan fasilitas JKN ditindak sesuai hukum.
Jangan sampai masyarakat yang selama ini menjadi peserta sah justru dirugikan akibat lemahnya pengawasan terhadap sistem jaminan kesehatan yang seharusnya memberikan perlindungan bagi seluruh peserta sesuai ketentuan.(Nr).
