JAKARTA- bekasitoday.com– Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Agus Fatoni, menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang adaptif, modern, dan berdaya saing melalui penguatan transformasi digital.
Hal tersebut disampaikan Agus Fatoni kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/5/2026). Menurutnya, transformasi digital menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik.
“Bahwa transformasi digital merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik, “ujarnya.
Ia mengatakan, melalui penguatan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pemerintah daerah didorong mampu menghadirkan layanan yang terintegrasi dan berbasis data.
“Transformasi digital bukan hanya kebutuhan, tetapi menjadi langkah strategis untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, “katanya.
Atas komitmen dan inovasi yang dilakukannya dalam mendorong digitalisasi tata kelola pemerintahan daerah, Agus Fatoni menerima penghargaan Digital Innovation Award 2026 (DIA 2026) yang diselenggarakan iNews Media Group pada Jumat (22/5/2026).
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan inovasi dalam memperkuat transformasi digital pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang modern, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi digital.
Salah satu langkah yang terus diperkuat adalah pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai bagian dari dukungan terhadap kebijakan Satu Data Indonesia dan penerapan SPBE.
Selain itu, Kemendagri juga terus mendorong digitalisasi layanan pemerintahan daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah (ETPD), penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi daerah, pengembangan layanan Badan Usaha Milik Daerah melalui e-BUMD, Badan Layanan Umum Daerah melalui e-BLUD, pengelolaan Barang Milik Daerah melalui e-BMD, hingga penerapan e-Evaluasi dalam pelaksanaan evaluasi APBD.
“Penghargaan dari iNews Media Group ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus memperkuat inovasi dan kolaborasi dalam mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan daerah di seluruh Indonesia, “tuturnya.
Fatoni menambahkan, keberadaan SIPD juga memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah karena tidak perlu lagi membangun banyak aplikasi secara terpisah. Menurutnya, SIPD telah mengakomodasi berbagai sistem yang sebelumnya digunakan daerah.
“Dengan SIPD semua data mengalir dan menjadi satu kesatuan, sehingga memudahkan dalam pemanfaatan data, melakukan analisa, kajian dan mengambil kebijakan, “imbuhnya.
Ia menegaskan, berbagai langkah digitalisasi tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memperkuat integrasi data dan sistem pemerintahan daerah secara nasional.
“Berbagai sistem layanan dari kementerian dan lembaga telah banyak terintegrasi dengan SIPD, “tutup Fatoni.(Nr).