BOGOR, bekasitoday.com – Menanggapi beredarnya video di media sosial yang menarasikan dugaan pungutan liar (pungli) di Jembatan Bailey Kedep, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Bhabinkamtibmas bersama tokoh masyarakat setempat melakukan pengecekan dan klarifikasi langsung di lokasi, Sabtu (14/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Bhabinkamtibmas Desa Tlajung Udik, Ari H, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Tlajung Udik, Nurdin Firmansyah yang akrab disapa Mono, serta Ketua Pemuda Desa Tlajung Udik, Mulyadi alias Bellu.
Bhabinkamtibmas Desa Tlajung Udik, Ari H, mengatakan bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan komunikasi dengan masyarakat di sekitar jembatan, pihaknya tidak menemukan praktik pungutan liar sebagaimana yang dinarasikan dalam video tersebut.
“Kami hadir di sini untuk meluruskan informasi yang beredar. Setelah kami cek langsung, kami pastikan tidak ada pungli di Jembatan Bailey Kedep ini. Masyarakat tidak perlu khawatir, silakan melintas dengan aman, “ujar Ari di lokasi.
Ia menjelaskan, Jembatan Bailey Kedep merupakan jembatan penyeberangan sementara yang dibangun melalui bantuan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di bawah kepemimpinan Menteri PU Dody Hanggodo.
Jembatan tersebut menggantikan jembatan swadaya masyarakat yang sebelumnya digunakan warga. Pembangunan jembatan sementara ini diperlukan untuk menunjang keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat, terutama memasuki musim penghujan.
Atas bantuan tersebut, Bhabinkamtibmas, LPM, pemuda, dan masyarakat Desa Tlajung Udik menyampaikan apresiasi kepada Menteri PU Dody Hanggodo beserta jajaran Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kami atas nama masyarakat Desa Tlajung Udik mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri PU Dody Hanggodo. Berkat bantuan Jembatan Bailey ini, warga sekarang bisa melintas dengan lebih aman dan nyaman, apalagi di musim hujan seperti sekarang, “ungkap Ari.
Sementara itu, Ketua Pemuda Desa Tlajung Udik, Mulyadi alias Bellu, menjelaskan bahwa keberadaan sejumlah warga di sekitar jembatan bertujuan membantu mengatur arus lalu lintas dan pengguna jalan yang melintas.
Menurutnya, warga membantu mengarahkan pengendara sepeda motor, pejalan kaki, hingga pengendara yang mengalami kesulitan ketika melewati tanjakan di jembatan tersebut.
“Warga di sini hanya membantu. Membantu mengatur motor yang lewat, membantu yang jalan kaki, dan membantu yang motornya tidak kuat menanjak. Jadi bukan memungut, tapi membantu kelancaran, “jelas Bellu.
Ia juga menegaskan bahwa apabila terdapat pengguna jalan yang memberikan uang kepada warga, pemberian tersebut bersifat sukarela dan tidak disertai paksaan maupun penetapan tarif.
“Tidak ada yang dipaksa, tidak ada yang diminta. Kalau ada yang memberi, itu seikhlasnya saja. Kami tidak pernah mematok harga. Kami hanya membantu agar tidak terjadi kemacetan dan kecelakaan di jembatan, “tegasnya.
Melalui klarifikasi tersebut, Bhabinkamtibmas, LPM, dan Pemuda Desa Tlajung Udik mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar jembatan agar proses pembangunan dapat berjalan lancar hingga selesai dan fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal.
Masyarakat yang menemukan dugaan pungutan liar atau gangguan keamanan di lokasi diminta segera melaporkannya kepada Bhabinkamtibmas maupun perangkat desa setempat agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Klarifikasi ini disampaikan sebagai upaya memberikan informasi kepada masyarakat sekaligus mencegah munculnya keresahan akibat beredarnya informasi yang belum terkonfirmasi.(Tiar).