JAKARTA, bekasitoday.com– Pengamat Politik Propetik, Samuel F. Silaen, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar lebih cermat dalam mengambil keputusan strategis, terutama menyangkut penataan kepemimpinan, pemilihan figur pendamping, serta menjaga soliditas internal pemerintahan.
Menurut Silaen, menentukan sosok yang berada di lingkaran inti kekuasaan bukan sekadar persoalan pembagian peran politik maupun keseimbangan kekuatan. Keputusan tersebut berkaitan langsung dengan konsistensi kebijakan, stabilitas pemerintahan, dan keberlangsungan kepemimpinan nasional.
Ia menilai, kesalahan dalam menentukan figur strategis di lingkungan pemerintahan berpotensi memunculkan persoalan politik serius apabila tidak diantisipasi sejak awal.
“Dalam pandangan mata batin saya, jika Prabowo Subianto salah memilih calon wakil presidennya, tidak menutup kemungkinan dirinya akan digoyang hingga berpotensi lengser dari kursi kekuasaan. Karena itu, keputusan tersebut harus didasarkan pada hikmat, kecermatan, dan pertimbangan yang benar-benar matang, “ujar Silaen kepada awak media, Minggu (15/11/2026).
Silaen mengatakan, pengalaman politik Indonesia pada periode sebelumnya perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintahan saat ini. Berbagai dinamika pergantian dan tekanan terhadap kepemimpinan nasional, menurutnya, menunjukkan pentingnya menjaga soliditas internal pemerintahan.
Ia mengingatkan, ancaman terhadap stabilitas kekuasaan tidak selalu datang dari kelompok oposisi. Persoalan juga dapat muncul dari dalam pemerintahan akibat perbedaan kepentingan, persaingan pengaruh, loyalitas yang tidak konsisten, hingga perbedaan arah kebijakan.
Selain komposisi kepemimpinan, Silaen turut menyoroti komunikasi politik Presiden Prabowo yang dinilainya memiliki pengaruh besar terhadap persepsi masyarakat dan jalannya pemerintahan.
Ia menggunakan istilah “omon-omon Presiden” untuk mengkritisi potensi ketidaksesuaian antara pernyataan politik kepala negara dengan realisasi kebijakan di lapangan.
Menurutnya, setiap pernyataan presiden membawa konsekuensi kenegaraan karena dapat membentuk ekspektasi masyarakat sekaligus menjadi rujukan bagi jajaran pemerintahan.
“Presiden harus menyadari bahwa setiap pernyataan memiliki konsekuensi. Jangan sampai komunikasi politik justru menciptakan ekspektasi yang tidak terpenuhi dan akhirnya menjadi sumber kekecewaan maupun tekanan politik, “demikian pandangan Silaen.
Ia menegaskan, konsistensi antara pernyataan, keputusan, dan pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu fondasi untuk menjaga kepercayaan publik. Karena itu, komunikasi politik harus disertai langkah konkret yang dapat dirasakan masyarakat.
Lebih lanjut, Silaen menyarankan Prabowo melakukan pembenahan pemerintahan secara terukur dan sistematis. Ia menggunakan istilah silent operation untuk menggambarkan strategi penanganan berbagai persoalan secara senyap, terencana, tetapi tetap tegas dan berlandaskan hukum.
Menurutnya, setiap individu yang memiliki rekam jejak merugikan negara harus ditangani berdasarkan fakta dan bukti. Kedekatan personal, hubungan politik, maupun kepentingan kelompok tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
Silaen juga mengingatkan potensi munculnya dualisme kebijakan apabila pemerintah tidak konsisten dalam mengambil tindakan. Komitmen untuk melindungi kepentingan negara, kata dia, harus dibuktikan melalui langkah nyata terhadap pihak-pihak yang terbukti merugikan negara.
“Jangan sampai orang-orang yang menjadi musuh negara justru dibiarkan karena dianggap sebagai kawan. Ini bisa menjadi musuh dalam selimut yang setiap saat berpotensi menggunting bahkan menumbangkan kekuasaan dari dalam, “tegasnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa ketegasan pemerintah harus tetap berada dalam koridor hukum. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan tidak tebang pilih, bukan berdasarkan kepentingan politik pribadi maupun kelompok.
Silaen menyebut berbagai dinamika tersebut sebagai early warning signs atau tanda-tanda peringatan dini bagi Presiden Prabowo. Menurutnya, kepala negara harus mampu membaca perkembangan politik, mengidentifikasi potensi persoalan, serta memastikan seluruh unsur pemerintahan bekerja untuk kepentingan nasional.
Ia juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara loyalitas politik, integritas pejabat, profesionalisme birokrasi, dan konsistensi pelaksanaan kebijakan.
“Karena Prabowo sudah memulai perjalanan pemerintahannya, maka harus ekstra hati-hati dalam menjalankan roda kekuasaan selama tiga tahun ke depan. Jangan sampai kesalahan membaca situasi, salah memilih orang, atau membiarkan dualisme kebijakan justru menjadi pintu masuk bagi instabilitas pemerintahan, “ungkapnya.
Lebih jauh, Silaen berpandangan bahwa keberlangsungan pemerintahan tidak cukup hanya ditopang dukungan politik dan kekuatan koalisi. Dibutuhkan pula kecermatan dalam mengambil keputusan, keberanian melakukan pembenahan, serta konsistensi menjalankan agenda pemerintahan.
Ia menegaskan, loyalitas kepada negara harus menjadi prinsip utama bagi setiap pejabat dan individu yang berada di lingkaran kekuasaan. Integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah publik harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Peringatan yang disampaikan Silaen tersebut menyoroti tiga aspek penting bagi pemerintahan Prabowo, yakni ketepatan menentukan figur kepemimpinan, soliditas internal pemerintahan, dan konsistensi pelaksanaan kebijakan.
Namun, seluruh pandangan tersebut merupakan penilaian politik Silaen. Stabilitas pemerintahan pada akhirnya juga ditentukan oleh kinerja institusi negara, kepatuhan terhadap konstitusi, serta kemampuan pemerintah menjalankan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.(Nr).