JAKARTA- bekasitoday.com– Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) menjalin kolaborasi strategis dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi anggota legislatif. Kegiatan yang berlangsung di Jakarta pada 3–6 Februari 2026 ini mengusung tema “Profesionalisme DPRD dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan”.
Bimtek ini menjadi wujud nyata kontribusi akademisi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia di tingkat pemerintah daerah. Fokus utama pelatihan mencakup tata kelola keuangan dan penganggaran berbasis kinerja, serta optimalisasi pelayanan publik bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat.
Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, menilai kegiatan ini sebagai ruang pembelajaran strategis. Menurutnya, pemahaman mendalam terkait tata kelola keuangan daerah sangat krusial bagi pimpinan dan anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislatif, penganggaran, dan pengawasan secara lebih tajam dan akuntabel.
Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi LPPM Universitas Moestopo, Radja Erland Hamzah, menekankan pentingnya transparansi fiskal sesuai mandat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Ia berharap peningkatan kapasitas ini dapat melahirkan kebijakan yang berkualitas demi kesejahteraan masyarakat Sumbawa.
Dalam forum tersebut, peserta mendapatkan pemaparan teknis mengenai restrukturisasi belanja daerah, termasuk pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen serta kewajiban belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen dari APBD. Evaluasi terhadap kemandirian fiskal daerah juga menjadi sorotan, dengan dorongan agar DPRD meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
Melalui sinergi ini, Universitas Moestopo kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang profesional. Bimtek diharapkan menjadi langkah konkret agar APBD Kabupaten Sumbawa benar-benar menjadi instrumen efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di daerah.(Nr).
