JAKARTA- bekasitoday.com– Gagasan penguatan ekonomi berbasis koperasi kembali mencuat seiring peluncuran program Koperasi Merah Putih oleh pemerintah. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan), Budi Mulyawan, menilai momentum ini penting untuk mendorong kebangkitan ekonomi rakyat, namun harus dikawal ketat agar tidak menyimpang dari prinsip dasar koperasi.
“Koperasi itu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Ini prinsip dasar yang tidak boleh bergeser, “ujar Budi dalam keterangan resminya, Selasa (24/3/2026).
Menurutnya, koperasi bukan sekadar badan usaha, melainkan organisasi kolektif yang dibangun atas asas kesetaraan, kebersamaan, dan gotong royong. Dalam sistem koperasi, anggota memiliki peran ganda sebagai pengguna layanan sekaligus pemilik dan pengelola, dengan setiap keputusan diambil secara demokratis dan keuntungan dibagi secara adil.
Budi menegaskan, landasan hukum di Indonesia telah menempatkan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan. Ia juga mengingatkan kembali pemikiran Bung Hatta yang memandang koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mencapai kemakmuran bersama.
“Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib bersama. Ini yang sering dilupakan, “katanya.
Ia menilai, koperasi memiliki perbedaan mendasar dibandingkan sistem usaha lain. Jika perusahaan swasta berorientasi pada keuntungan maksimal dan dikuasai pemilik modal, koperasi justru menempatkan kesejahteraan anggota sebagai tujuan utama.
Meski demikian, Budi mengakui bahwa perkembangan koperasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan klasik, mulai dari lemahnya manajemen, keterbatasan modal, hingga rendahnya pemahaman anggota terhadap prinsip koperasi.
“Banyak koperasi gagal bukan karena konsepnya salah, tetapi karena pengelolaannya tidak sesuai dengan prinsip koperasi itu sendiri, “ungkapnya.
Ia juga menyoroti masih beragamnya persepsi masyarakat terhadap koperasi. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dinilai telah menurunkan kepercayaan publik.
Dalam konteks tersebut, program Koperasi Merah Putih dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong ekonomi desa melalui akses pembiayaan yang lebih luas. Namun, Budi mengingatkan agar implementasinya tetap berpegang pada prinsip koperasi.
“Koperasi Merah Putih bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa. Tapi pertanyaannya, ini benar-benar untuk anggota atau hanya program administratif? “tegasnya.
Ia juga mengkritisi pendekatan pembentukan koperasi secara masif yang berisiko mengorbankan kualitas. Menurutnya, koperasi yang tidak siap secara kelembagaan justru dapat menjadi beban dan merusak kepercayaan masyarakat.
Selain itu, Budi mengingatkan potensi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah dalam skema permodalan. Ia menilai, kemandirian koperasi harus tetap dijaga agar tidak bergantung pada subsidi.
“Kalau terlalu bergantung pada bantuan, prinsip kemandirian koperasi bisa hilang. Ini yang harus diwaspadai, “ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa koperasi di luar program Koperasi Merah Putih juga memiliki akses terhadap berbagai sumber pendanaan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM), hingga dukungan Dana Desa dan APBN.
Pemerintah, lanjut Budi, juga telah memberikan dukungan dalam bentuk pendampingan, pelatihan, serta dorongan digitalisasi koperasi guna meningkatkan efisiensi dan daya saing.
Namun, ia mengingatkan bahwa seluruh dukungan tersebut mensyaratkan kesiapan manajemen dan kelembagaan yang baik.
“Jangan hanya mengejar bantuan, tapi tidak siap mengelola. Itu berbahaya bagi keberlanjutan koperasi, “katanya.
Budi juga menyoroti potensi moral hazard apabila pengawasan tidak berjalan efektif. Ia menilai, sistem kontrol yang kuat sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan koperasi berjalan sesuai tujuan.
Di tengah tantangan global, Budi optimistis koperasi tetap relevan sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan dominasi korporasi besar. Ia menilai koperasi dapat memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan daya saing UMKM, serta mengurangi kemiskinan, asalkan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
“Koperasi harus modern, inovatif, dan adaptif. Harus berani keluar dari pola lama dan membangun jaringan yang kuat, “tegasnya.
Ia menambahkan, Koperasi Merah Putih memiliki peluang besar untuk menjadi soko guru perekonomian nasional, namun hal itu sangat bergantung pada kualitas manajemen, partisipasi anggota, serta pengawasan yang kuat.
Menutup pernyataannya, Budi menegaskan bahwa masa depan koperasi berada pada komitmen untuk kembali pada nilai-nilai dasarnya.
“Kalau dijalankan sesuai prinsip, koperasi bisa jadi solusi besar bagi ekonomi nasional. Tapi kalau melenceng, justru akan menjadi masalah baru. Ini yang harus kita jaga bersama, “pungkasnya.(Nr).