JAKARTA — Langkah strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam merombak paradigma pengelolaan sampah dari hulu ke hilir mulai menunjukkan dampak konkret. Kiriman sampah harian dari Ibu Kota menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, tercatat mengalami penurunan drastis hingga 500 ton per hari.
Capaian positif ini tidak lepas dari meluasnya partisipasi masyarakat sejak dicanangkannya Gerakan Pilah Sampah secara masif pada 10 Mei 2026. Perubahan mendasar pada pola pikir warga dinilai menjadi kunci utama keberhasilan menekan timbulan sampah di tempat pemrosesan akhir.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa Jakarta kini tengah melakukan transisi besar dari skema tradisional menuju pengelolaan berbasis keberlanjutan. Jika sebelumnya pengelolaan sampah bertumpu pada pola klasik “angkut-buang”, kini Pemprov DKI menerapkan prinsip baru yang lebih berwawasan lingkungan, yakni “pilah-angkut-olah”.
“Dulu polanya adalah angkut-buang. Sekarang menjadi pilah-angkut-olah. Perubahan prinsip ini tentunya memerlukan keseriusan dan kerja sama kita semua agar bisa berjalan dengan baik,” tegas Pramono saat berbicara dalam ajang Local Hero Indonesia Forum 2026 yang diinisiasi oleh Indonesia Water Institute, Senin (31/8/2026).
Kesadaran Rumah Tangga Melonjak, Bank Sampah Makin Produktif
Berdasarkan laporan evaluasi pergerakan sampah yang diterima Balai Kota, persentase partisipasi rumah tangga yang secara mandiri memilah sampah dari rumah melonjak signifikan. Sebelum gerakan ini diluncurkan pada Mei lalu, partisipasi warga baru menyentuh angka 5,31 persen. Namun, dalam kurun waktu kurang dari empat bulan, angka tersebut melonjak tajam hingga mencapai 23,14 persen.
Dampak langsung dari meningkatnya kesadaran warga ini terlihat pada melesatnya volume sampah organik yang berhasil diserap oleh jejaring bank sampah di wilayah Jakarta. Sebanyak 2.247 unit bank sampah yang tersebar di lima wilayah kota administrasi kini mencatatkan peningkatan kapasitas pengolahan sampah organik dari semula 1.046 ton menjadi 1.432 ton.
Pramono mengapresiasi tren positif ini sebagai sinyal kuat bahwa pendekatan berbasis komunitas mulai membuahkan hasil. “Saya mendapatkan laporan bahwa adanya penurunan secara signifikan, yaitu jumlah sampah di rumah tangga dan juga di Bantargebang. Di Bantargebang sendiri ada penurunan kurang lebih 500 ton per hari. Ini tentunya mempunyai makna yang cukup baik bagi kita, sudah on the track,” ungkapnya.
Langkah ini dipandang sangat vital mengingat Jakarta merupakan megapolitan yang menghasilkan timbulan sampah sangat masif, yaitu mencapai lebih dari 9.000 ton per hari atau setara dengan 3,17 juta ton dalam setahun. Tanpa adanya intervensi dari sumbernya, daya tampung TPST Bantargebang akan makin terancam kritis.
Evaluasi Rutin Balai Kota dan Penindakan Ketat Pelanggaran
Kendati menorehkan catatan positif, Pramono enggan berpuas diri. Ia menekankan bahwa persoalan persampahan di Jakarta tidak boleh diselesaikan setengah-setengah atau sekadar menjadi program seremonial belaka. Evaluasi menyeluruh terus dilakukan karena di lapangan masih ditemukan berbagai kendala teknis dan pelanggaran hukum.
Beberapa hambatan yang kini menjadi perhatian serius Pemprov DKI antara lain adalah praktik ilegal penimbunan sisa sampah oleh pihak swasta di lokasi yang tidak semestinya, serta optimalisasi operasional Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di tingkat kelurahan.
Guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan program, Pramono menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta untuk mengambil langkah tegas di lapangan tanpa kompromi. Ia juga menetapkan kebijakan internal Balai Kota agar isu persampahan dijadikan agenda rutin yang dibahas khusus setidaknya satu hari dalam sepekan.
“Saya minta betul Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk penanganan ini enggak boleh setengah-setengah. Penanganan ini harus kadang-kadang memang kita harus keras, penanganan ini harus secara detail untuk diketahui,” ujar Pramono. Ia menambahkan bahwa Balai Kota akan memprioritaskan pintu terbuka bagi tamu maupun pemangku kepentingan yang membawa aspirasi serta solusi terkait isu pengelolaan lingkungan.
Penguatan Fasilitas Industri Pengolahan Sampah dan Dampak Berantai
Guna menyokong pemilahan sampah dari tingkat rumah tangga, Pemprov DKI Jakarta turut memperkuat infrastruktur pengolahan sampah di hilir berbasis teknologi modern. Salah satu fasilitas andalan yang terus dipacu kapasitasnya adalah fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif atau Refuse-Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan di Jakarta Utara.
Fasilitas RDF Rorotan ini diproyeksikan dan saat ini telah mampu mengolah sekitar 800 hingga 1.000 ton sampah per hari. Keberadaan teknologi ini menjadi penyangga utama untuk mengkonversi sampah yang tidak tertampung di bank sampah menjadi produk bernilai guna yang dapat dimanfaatkan oleh industri semen sebagai pengganti batubara.
Pramono menjelaskan bahwa pembenahan ekosistem persampahan Jakarta secara komprehensif dari hulu ke hilir ini tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, melainkan juga memberikan multiplier effect (dampak ganda) bagi sektor ekonomi dan kesehatan warga kota.
“Penanganan sampah dengan strategi yang komprehensif memberikan multiplier effect, antara lain menurunkan polusi sekaligus mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik,” pungkasnya.
Dengan dorongan regulasi yang ketat, ketersediaan fasilitas teknologi, serta keterlibatan aktif elemen masyarakat, media, dan dunia usaha, Pemprov DKI Jakarta optimistis target pengurangan sampah yang berkelanjutan dapat tercapai secara konsisten dalam jangka panjang.