JAKARTA- bekasitoday.com– Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik 14 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan ekosistem Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (21/9/2026).
Pelantikan yang berlangsung di Jakarta tersebut mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama serta pejabat ex-officio KSSK. Para pejabat baru ditempatkan pada sejumlah unit strategis, mulai dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Pengadilan Pajak hingga KSSK.
Pengangkatan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293 Tahun 2026 yang mengubah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271 Tahun 2026, serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218 Tahun 2026 dan Nomor 219 Tahun 2026.
Dalam arahannya, Suahasil meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing. Ia menegaskan, penguatan organisasi tidak hanya berkaitan dengan pergantian maupun pengisian jabatan, tetapi juga memastikan seluruh lini Kemenkeu mampu menjalankan fungsi penerimaan, pengawasan, belanja dan pembiayaan secara efektif.
Menurut Suahasil, pelantikan tersebut merupakan bagian dari penyempurnaan organisasi setelah proses mutasi dan promosi sebelumnya.
DJP Diminta Bangun Sistem Perpajakan Kredibel
Khusus kepada jajaran Direktorat Jenderal Pajak, Suahasil meminta agar upaya mencapai target penerimaan negara diikuti dengan kemampuan membaca perkembangan ekonomi dan memahami perilaku wajib pajak.
“Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat, “ujar Suahasil.
Ia menekankan, pencapaian target penerimaan harus berjalan seiring dengan pembangunan sistem perpajakan yang kredibel dan adil.
“Target penerimaan sangat penting dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan, “katanya.
Bea Cukai Diminta Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko
Sementara itu, jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diminta memperkuat pengawasan dengan pendekatan berbasis risiko serta kemampuan membaca pola pelanggaran.
Suahasil menilai pengawasan tidak seharusnya hanya dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Pendekatan berbasis risiko diharapkan dapat membantu DJBC mengantisipasi potensi pelanggaran sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita nantinya mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu, “ujarnya.
Selain mengamankan penerimaan negara, DJBC juga diminta menjalankan fungsi pembinaan terhadap kegiatan usaha masyarakat, khususnya sektor yang berorientasi ekspor.
“Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga adalah fungsi Kementerian Keuangan mengumpulkan penerimaan, dan juga memiliki fungsi Kementerian Keuangan untuk melakukan pembinaan terhadap usaha masyarakat, terutama yang berorientasi kepada ekspor, “kata Suahasil.
Pengelolaan Kas Negara Diminta Semakin Presisi
Untuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Suahasil meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya dipandang sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai salah satu penggerak kegiatan ekonomi.
Pengelolaan kas negara, menurut dia, perlu dilakukan secara semakin presisi agar realisasi belanja pemerintah dapat berlangsung tepat waktu dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Arahan tersebut menjadi bagian dari penekanan agar setiap unit Kemenkeu menjalankan fungsi secara optimal, baik dalam aspek penerimaan, pengawasan, belanja maupun pembiayaan.
Koordinasi KSSK Perlu Terus Diperkuat
Suahasil juga memberikan perhatian terhadap dua pejabat yang ditempatkan sebagai pejabat ex-officio dalam ekosistem KSSK.
Ia meminta koordinasi antarlembaga anggota KSSK terus diperkuat, terutama dalam memantau perkembangan sistem keuangan.
Sekretariat KSSK diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mampu menopang koordinasi serta pemantauan perkembangan sistem keuangan secara berkelanjutan. Dalam perkembangan terbaru, Danantara juga mulai dilibatkan dalam sejumlah rapat KSSK.
Daftar 14 Pejabat yang Dilantik
Berikut 14 pejabat yang dilantik Suahasil Nazara:
Sekretariat Jenderal/Pengadilan Pajak
1. Teddy Suhartadi Permadi-Sekretaris Pengadilan Pajak.
2. Bismar Fahlerie-Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak.
Direktorat Jenderal Pajak 3. Agung Krisdiyanto-Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan. 4. Sekti Widihartanto-Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta. 5. Ihsan Priyawibawa-Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara. 6. Ani Natalia-Kepala Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 7. Agus Amiwijaya-Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai. 8. Estty Purwadiani Hidayatie-Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi. 9. Adhang Noegroho Adhi-Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku. 10. Galih Elham Setiawan-Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan 11. Evy Mulyani-Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 12. Panca Putra Jaya-Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat.
Pejabat Ex-Officio KSSK 13. Herman Saheruddin-Pejabat Ex-Officio Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan. 14. Ayu Sukorini-Pejabat Ex-Officio Direktur Asesmen Pasar Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Lembaga Keuangan Lainnya.
Pelantikan tersebut sekaligus menandai pengisian sejumlah posisi strategis di lingkungan Kemenkeu. Para pejabat yang baru dilantik diharapkan segera menjalankan mandat masing-masing dengan fokus pada penguatan penerimaan negara, pengawasan, pengelolaan APBN, serta koordinasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.(Nr).