BALIKPAPAN, bekasitoday.com – PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) memperkuat kesiapan hukum internal perusahaan dalam menghadapi perubahan regulasi pidana nasional, khususnya terkait potensi tindak pidana lingkungan hidup di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas).
Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Legal Preventive Program di Balikpapan, 20 Oktober 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman jajaran manajemen dan pekerja mengenai ketentuan pidana lingkungan hidup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru serta risiko hukum korporasi dalam kegiatan operasional.
Program tersebut menghadirkan Kasat Reskrim Polresta Bontang AKP Putu Ari Sanjaya Putra, S.Tr.K., S.I.K., M.H., sebagai narasumber.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sr. Manager Legal Counsel PHI Ardhi Apriyanto, Manager Legal Counsel Litigation PHI M. Reza Rifandi, Sr. Manager Production & Projects Zona 9 Muhammad Fariz, serta jajaran pimpinan fungsi dan tim teknis dari Zona 8, Zona 9, dan Zona 10.
Dalam sambutannya, Ardhi Apriyanto menegaskan bahwa perubahan regulasi pidana harus menjadi perhatian seluruh unsur perusahaan, bukan hanya fungsi hukum.
Menurutnya, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sejak 2 Januari 2026 membawa implikasi terhadap pelaksanaan dan penegakan hukum pidana, termasuk di bidang lingkungan hidup.
Ia menilai pemahaman terhadap ketentuan tersebut perlu menjadi bagian dari kesadaran pekerja, terutama mereka yang terlibat langsung dalam aktivitas operasional.
“Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam menjaga keberlangsungan operasional hulu migas. Ketidakpatuhan tidak hanya berpotensi menimbulkan konsekuensi administratif, tetapi juga risiko pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan langkah preventif untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko hukum sejak dini, “ujarnya.
Pahami Unsur Pidana dan Mekanisme Pembuktian
Dalam pemaparannya, AKP Putu Ari Sanjaya Putra menjelaskan sejumlah aspek penting dalam penanganan dugaan tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan ketentuan KUHP baru.
Salah satu materi yang dibahas adalah perbedaan delik material dan delik formal. Pemahaman terhadap kedua jenis delik tersebut diperlukan untuk menilai suatu peristiwa berdasarkan unsur pidana, fakta yang ditemukan, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga menjelaskan bahwa penanganan perkara lingkungan hidup tidak hanya mengandalkan keterangan pihak-pihak yang terlibat. Penyidik perlu menelusuri berbagai alat bukti, mulai dari data operasional, dokumen perusahaan, hasil pengujian sampel, hingga rangkaian kronologi kejadian.
Dalam kesempatan tersebut, Putu menyampaikan lima prinsip penting yang perlu diperhatikan perusahaan ketika menghadapi persoalan lingkungan hidup.
Pertama, tidak setiap kejadian lingkungan secara otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Kedua, suatu perbuatan harus dinilai berdasarkan unsur hukum, fakta, standar, dan kesalahan yang dapat dibuktikan.
Ketiga, pertanggungjawaban hukum tidak selalu berhenti pada individu yang berada di lokasi kejadian. Keempat, data, dokumen, sampel, dan kronologi dapat menjadi faktor penting dalam proses pembuktian.
Kelima, pencegahan terbaik dimulai dari pengambilan keputusan operasional yang tepat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Materi tersebut menegaskan pentingnya pengawasan, ketepatan pengambilan keputusan, serta konsistensi penerapan standar operasional dalam mengelola risiko hukum di industri hulu migas.
Perkuat Kepatuhan dan Perlindungan Lingkungan
Melalui Legal Preventive Program, PHI mendorong penguatan sistem kepatuhan internal agar seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan standar perlindungan lingkungan hidup.
Langkah preventif tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pekerja dalam mengenali potensi persoalan hukum sejak dini sebelum berkembang menjadi perkara yang dapat mengganggu keberlangsungan operasional perusahaan.
Bagi industri hulu migas, kepatuhan hukum dan perlindungan lingkungan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari penerapan tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab.
PHI merupakan bagian dari Subholding Upstream Pertamina yang mengelola kegiatan operasi dan bisnis hulu migas di Regional 3 Kalimantan, meliputi Zona 8, Zona 9, dan Zona 10.
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang profesional, akuntabel, dan berwawasan lingkungan.
Berdasarkan data perusahaan, sepanjang 2025 PHI mencatatkan produksi minyak sebesar 58 ribu barel minyak per hari (MBOPD) dan produksi gas sebesar 630 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).
Capaian produksi tersebut menjadi bagian dari kontribusi PHI terhadap keberlanjutan pasokan migas nasional. Namun, keberlangsungan produksi juga membutuhkan penguatan tata kelola, kepatuhan hukum, dan pengendalian dampak lingkungan secara konsisten.
Melalui peningkatan kapasitas hukum serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, PHI berupaya memastikan kegiatan hulu migas di Kalimantan berjalan secara selamat, efisien, andal, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung ketahanan energi nasional melalui semangat #EnergiKalimantanUntukIndonesia.(Nr).