BANDUNG, bekasitoday.com– Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) menahan tersangka berinisial B.K., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan Convention and Exhibition Center Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Jumat (13/11/2026).
Penahanan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek konstruksi Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) UPI Bandung Tahun Anggaran 2024 yang menggunakan dana pinjaman luar negeri Asian Development Bank (ADB) dan APBN.
Sebelum ditahan, B.K. menjalani pemeriksaan selama kurang lebih enam jam sebagai tersangka. Selanjutnya, penyidik menitipkan yang bersangkutan di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung untuk masa penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 13 November hingga 2 Desember 2026.
Dalam perkara ini, penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek dengan nilai kerugian keuangan negara mencapai Rp25.982.542.357,20 berdasarkan hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Proyek pembangunan CWP-03 UPI Bandung pada awalnya memiliki nilai kontrak sebesar Rp47.165.742.000. Pekerjaan tersebut dipercayakan kepada PT Arkindo setelah perusahaan itu ditetapkan sebagai pemenang lelang.
Kontrak bernomor 187/E4.5.3/10/2024 tertanggal 3 Juni 2024 ditandatangani B.K. selaku PPK dan D.W.R. selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta.
Dalam kontrak awal, pekerjaan dijadwalkan berlangsung selama 210 hari kalender atau hingga 30 Desember 2024. Namun, melalui mekanisme addendum tambah kurang, nilai kontrak mengalami peningkatan menjadi Rp52.484.000.000 dengan masa pelaksanaan diperpanjang menjadi 231 hari kalender hingga 20 Januari 2025.
Salah satu dugaan penyimpangan yang menjadi perhatian penyidik berkaitan dengan penggunaan dokumen jaminan bank yang diduga tidak sah oleh tersangka D.W.R. Dokumen tersebut diduga diterbitkan atas nama Bank BRI dan Bank Mandiri.
Jaminan yang dipersoalkan meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan untuk kontrak perubahan, jaminan pembayaran 100 persen, jaminan retensi, serta revisi jaminan pembayaran.
Dalam konstruksi perkara, B.K. selaku PPK diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi kepada pihak bank untuk memastikan keabsahan dokumen jaminan tersebut sebelum penandatanganan kontrak.
Selain persoalan jaminan bank, penyidik juga menyoroti ketidaksesuaian antara progres fisik pekerjaan dan realisasi pembayaran kepada kontraktor.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, progres fisik pekerjaan yang telah terpasang hanya mencapai 75,34 persen. Artinya, masih terdapat kekurangan pekerjaan sebesar 24,66 persen.
Meski demikian, B.K. diduga tetap merealisasikan pembayaran sebesar 100 persen kepada pihak penyedia jasa, yakni D.W.R.
Dugaan pembayaran penuh ketika progres fisik pekerjaan belum mencapai target kontrak tersebut menjadi salah satu fokus penyidikan untuk mengungkap mekanisme pencairan anggaran dan pertanggungjawaban masing-masing pihak.
Besaran kerugian negara dalam perkara ini tercantum dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 001/PKKN/Insp.Inves/V/2026 tertanggal 26 Mei 2026.
Dalam laporan tersebut, kerugian keuangan negara akibat proyek pembangunan CWP-03 UPI Bandung Tahun Anggaran 2024 dihitung sebesar Rp25.982.542.357,20.
Sebelum penahanan B.K., penyidik Kejati Jabar telah memeriksa tersangka D.W.R. pada 10–11 November 2026 di Kejaksaan Negeri Mimika, Papua Tengah.
Pemeriksaan dilakukan di lokasi tersebut karena D.W.R. sedang menjalani hukuman pidana badan dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika.
D.W.R. sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-652/M.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 29 Juli 2026.
Sementara penetapan tersangka terhadap B.K. didasarkan pada Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-660/M.2/Fd.2/07/2026, dengan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-2392/M.2/Fd.2/07/2026, keduanya tertanggal 29 Juli 2026.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sangkaan primair Pasal 603 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Sedangkan sangkaan subsidiair menggunakan Pasal 604 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penahanan B.K. menjadi bagian dari proses penyidikan yang masih berlangsung. Penyidik masih mendalami pelaksanaan kontrak, keabsahan dokumen jaminan bank, mekanisme pembayaran, serta keterlibatan dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Perkara ini menjadi perhatian terhadap pengawasan proyek pembangunan yang menggunakan dana APBN maupun pinjaman luar negeri, khususnya terkait verifikasi dokumen pengadaan, kesesuaian progres pekerjaan, dan pencairan pembayaran.
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, B.K. dan D.W.R. tetap memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(Nr).