JAKARTA- bekasitoday.com– Pengamat politik Samuel F. Silaen menyoroti angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada kuartal pertama 2026. Menurutnya, capaian tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil perekonomian nasional dan berpotensi menyesatkan publik.
“Angka itu seperti disulap. Seolah-olah indah, tapi jauh dari kenyataan. Ini seperti permainan angka yang mencoba meyakinkan masyarakat, padahal realitasnya tidak sejalan, “ujar Samuel Silaen kepada awak media, Rabu (6/5/2026).
Ia menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini berada dalam situasi yang tidak normal. Menurutnya, Indonesia sedang memasuki fase peralihan risiko serius, dari sekadar penyesuaian harga pasar menuju potensi penularan krisis antar sektor ekonomi.
“Pertumbuhan 5,61 persen itu justru harus dipertanyakan. Apakah ini benar fondasi ekonomi yang kuat, atau hanya penundaan dari masalah besar yang akan meledak? “katanya.
Silaen mengibaratkan situasi ekonomi nasional seperti “pesta di lantai dua”, sementara kondisi di lantai bawah mulai rapuh. Ia menyoroti sejumlah indikator pasar yang dinilai bertolak belakang dengan klaim pertumbuhan ekonomi tersebut, seperti melemahnya nilai tukar rupiah hingga menyentuh kisaran Rp17.400 per dolar AS, serta meningkatnya credit default swap (CDS) dan yield obligasi negara.
“Ini bukan ciri ekonomi sehat. Pasar sedang melakukan penilaian ulang terhadap risiko Indonesia secara diam-diam. Ada sinyal ketidakpercayaan yang tidak bisa diabaikan, “tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai persoalan ekonomi saat ini harus dilihat dari perspektif ekonomi-politik, bukan sekadar pendekatan teknis ekonomi semata. Menurutnya, angka pertumbuhan ekonomi kerap digunakan sebagai alat legitimasi politik jangka pendek.
“Pemerintah bisa saja mengatakan ekonomi berhasil, karena konsumsi masih bergerak dan investasi belum jatuh. Tapi di sisi lain, pelemahan rupiah yang terus terjadi justru membocorkan klaim tersebut, “jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada pasar keuangan, tetapi juga berimbas langsung terhadap kenaikan biaya impor, inflasi, hingga tekanan terhadap suku bunga.
“Ini seperti virus yang menyebar. Kalau tidak ditangani dengan benar, dampaknya bisa sistemik, “tambahnya.
Dalam situasi tersebut, Silaen menilai Bank Indonesia berada pada posisi yang sulit. Menurutnya, kebijakan menaikkan suku bunga dapat menekan pertumbuhan ekonomi, sementara mempertahankan suku bunga justru berpotensi memperburuk nilai tukar rupiah.
“Tidak ada pilihan tanpa risiko. Semua keputusan adalah pertukaran antara tekanan jangka pendek dan dampak jangka panjang, “ujarnya.
Dari sisi fiskal, pemerintah disebut menghadapi dilema serupa. Di satu sisi harus menjaga kredibilitas anggaran negara, namun di sisi lain dibebani kebutuhan subsidi energi dan pangan yang terus meningkat.
“Kalau subsidi membengkak, ruang untuk sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan akan tergerus. Ini persoalan serius, bukan sekadar angka APBN, “kata Silaen.
Ia turut mengkritisi struktur pertumbuhan ekonomi yang dinilai tidak merata. Menurutnya, konsumsi domestik memang masih menjadi penopang berkat bantuan subsidi pemerintah, namun tekanan terhadap kelompok masyarakat tertentu semakin terasa.
“Sementara sektor padat karya dan masyarakat bawah mulai tertekan. Ini soal distribusi. Kalau ketimpangan melebar, potensi krisis sosial bisa muncul, “ungkapnya.
Di akhir wawancara, Silaen menegaskan bahwa indikator paling jujur dari kondisi ekonomi adalah kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Dompet rakyat tidak pernah bohong. Saat ini banyak yang mulai kesulitan, tabungan menipis, bahkan terpaksa hidup dari sisa simpanan. Fenomena ‘rombongan jarang beli’ dan ‘hanya tanya-tanya’ di pusat perbelanjaan itu nyata, “pungkasnya.(Nr).