JAKARTA- bekasitoday.com– Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini muncul setelah mencuatnya dugaan korupsi yang menyeret Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
Menurut Boyamin, kasus yang kini menjadi sorotan publik bukan sekadar persoalan hukum, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
“Kasus dugaan korupsi ini mencederai sekaligus mengkhianati program pemerintah yang sejatinya sangat baik untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Akibat ulah oknum, kredibilitas Program MBG menjadi tercoreng di mata masyarakat, “ujarnya, Kamis (4/6/2026).
Sorotan Publik dan Dugaan Penyimpangan
Boyamin menilai pengungkapan kasus seharusnya bisa dilakukan lebih cepat, mengingat indikasi penyimpangan telah lama menjadi perbincangan publik. Salah satu yang paling sering disorot adalah dugaan ketidaksesuaian antara anggaran dan kualitas makanan.
– Anggaran vs kualitas: masyarakat melaporkan bahwa makanan yang diterima anak-anak hanya bernilai sekitar Rp7 ribu per porsi, sementara anggaran pemerintah mencapai Rp15 ribu.
– Proyek pengadaan: Boyamin juga menyoroti dugaan mark-up dalam pengadaan kendaraan operasional, motor listrik, hingga perlengkapan pendukung. Ia mencontohkan pengadaan motor listrik senilai lebih dari Rp1 triliun dengan harga satuan sekitar Rp40 juta, padahal harga pasarnya jauh lebih rendah.
Reformasi dan Pengawasan Ketat
Boyamin menekankan lemahnya sistem pengawasan sebagai faktor utama yang membuka peluang terjadinya penyimpangan. Ia meminta pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh, dengan langkah-langkah seperti:
– Pengawasan berlapis: dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.
– Kanal pengaduan daring: sistem pelaporan online yang mudah diakses serta perlindungan bagi pelapor dugaan pelanggaran.
– Transparansi penuh: mulai dari proses pengadaan, penunjukan mitra, pembangunan dapur MBG, hingga penyusunan menu makanan.
Boyamin menambahkan bahwa banyak laporan masyarakat terkait biaya besar dalam pembangunan dapur MBG serta ketidakjelasan pihak pengelola dan standar menu. Transparansi, menurutnya, adalah kunci utama untuk mencegah korupsi.
Momentum Evaluasi
Ia berharap terungkapnya dugaan korupsi di lingkungan BGN menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap Program MBG.
“Semoga kasus ini menjadi titik balik bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola Program MBG secara menyeluruh. Program yang baik harus didukung sistem yang bersih, transparan, dan akuntabel, “pungkasnya.(Nr).