JAKARTA- bekasitoday.com– Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Garda Tipikor Indonesia (GTI), Deri Hartono, menilai ujian sesungguhnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam dua tahun ke depan bukan hanya menjaga stabilitas politik nasional, tetapi memastikan program-program strategis pemerintah mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Deri dalam wawancara dengan awak media pada Minggu (28/6/2026). Ia menyoroti dua program prioritas pemerintah, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), yang dinilai memiliki visi besar namun masih menghadapi tantangan dalam implementasinya.
Menurut Deri, perdebatan mengenai besarnya anggaran bukanlah persoalan utama. Berdasarkan RAPBN 2026, anggaran MBG mencapai sekitar Rp268 triliun, sedangkan KDMP diperkirakan sebesar Rp83 triliun. Secara keseluruhan, kedua program tersebut menghabiskan sekitar Rp351 triliun atau hampir 10 persen dari total APBN.
“Yang menjadi persoalan adalah apakah anggaran sebesar itu mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang sesuai dengan tujuan awalnya, “ujar Deri.
Ia menjelaskan, sejak awal pemerintah merancang Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi desa. Melalui program tersebut, dapur penyelenggara MBG diharapkan menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM lokal sehingga belanja negara dapat menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa.
Namun berdasarkan hasil pengamatannya, implementasi di lapangan dinilai belum sepenuhnya berjalan sesuai konsep tersebut.
“Banyak dapur MBG masih memilih membeli bahan baku melalui distributor besar atau agen karena dianggap lebih praktis dan efisien. Kondisi ini membuat petani, nelayan, peternak, koperasi maupun UMKM desa belum memperoleh manfaat ekonomi yang optimal, “ungkapnya.
Deri juga menyoroti pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dinilai belum mampu bersinergi secara maksimal dengan MBG. Menurutnya, koperasi desa semestinya berfungsi sebagai pusat distribusi hasil produksi masyarakat sekaligus menjadi pemasok utama kebutuhan pangan bagi dapur MBG.
“Kalau KDMP belum mampu menjadi offtaker hasil produksi masyarakat sekaligus memasok kebutuhan MBG, maka efek berganda terhadap ekonomi desa tentu belum akan maksimal. Akibatnya, program lebih banyak menghasilkan aktivitas konsumsi dibandingkan mendorong produktivitas ekonomi, “jelasnya.
Selain persoalan distribusi, Deri turut menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola program. Ia menilai munculnya dugaan penyimpangan anggaran, lemahnya pengawasan, hingga sejumlah kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG menjadi sinyal perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan program.
Menurutnya, evaluasi tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya penyerapan anggaran, melainkan harus didasarkan pada indikator yang terukur.
“Terdapat tiga pertanyaan penting yang harus dijawab pemerintah. Apakah MBG benar-benar mampu menggerakkan ekonomi desa? Apakah kualitas makanan yang diberikan sudah memenuhi standar gizi? Dan apakah sistem pengelolaan keuangan, distribusi, produksi hingga pengawasannya telah berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel, “paparnya.
Deri mengingatkan bahwa besarnya anggaran negara tidak otomatis mencerminkan keberhasilan apabila manfaatnya belum dirasakan masyarakat secara luas. Ia menyebutkan, berdasarkan RAPBN 2026, anggaran MBG disesuaikan menjadi Rp268 triliun dari usulan awal Rp335 triliun dengan target sekitar 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri atas pelajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Sementara itu, Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diperkirakan memperoleh pembiayaan sekitar Rp83 triliun melalui kombinasi APBN, Dana Desa, dan dukungan sektor perbankan. Pemerintah juga menargetkan terbentuknya puluhan ribu koperasi desa sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat.
Menurut Deri, ruang fiskal pemerintah masih cukup untuk melanjutkan kedua program tersebut. Bahkan, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah efisiensi, seperti penghentian sementara layanan MBG selama masa libur sekolah serta penyesuaian target pembentukan koperasi desa.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah tidak berhenti pada kemampuan menyediakan anggaran.
“Pertanyaan yang paling penting bukan apakah APBN mampu membiayai MBG dan KDMP, tetapi apakah dua tahun ke depan program ini benar-benar menghasilkan perubahan nyata. Apakah ekonomi desa tumbuh, pendapatan petani meningkat, status gizi anak membaik, dan ada kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Itulah parameter yang seharusnya menjadi tolok ukur keberhasilan, “tegasnya.
Di tengah meningkatnya dinamika politik nasional dan menguatnya kritik publik terhadap sejumlah program prioritas pemerintah, Deri berpandangan bahwa pemerintah perlu membuktikan bahwa MBG maupun KDMP bukan sekadar proyek dengan anggaran besar, melainkan kebijakan strategis yang mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(Nr).