JAKARTA- bekasitoday.com– Pemerintahan yang kuat tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya struktur organisasi, melainkan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM), efektivitas kerja, serta kemampuan menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Atas dasar itu, Anggota Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Ir. JP Latumahina, mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran kabinet, birokrasi, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurut JP, evaluasi berkala merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap lembaga negara mampu bekerja secara optimal, adaptif terhadap perubahan, serta menghasilkan kinerja yang sepadan dengan besarnya anggaran yang dikelola negara.
“Besar kecilnya organisasi bukan ukuran keberhasilan. Yang terpenting adalah apakah organisasi tersebut mampu menghasilkan kinerja yang efektif, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat kepada rakyat, “ujar JP Latumahina, Senin (29/6/2026).
Pandangan tersebut, kata JP, lahir dari pengalaman panjangnya selama hampir 40 tahun berkarier di lingkungan industri internasional. Ia mengaku telah beberapa kali memimpin transformasi organisasi dengan pendekatan berbasis produktivitas dan efisiensi.
Salah satu pengalaman yang ia soroti terjadi pada 2003 saat dipercaya memimpin operasional sebuah perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal Amerika Serikat di Indonesia. Saat itu, perusahaan memiliki lebih dari seribu karyawan. Setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pegawai, manajemen menjalankan program pensiun dini dan pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 150 karyawan yang dinilai tidak memenuhi standar produktivitas, dengan tetap memenuhi seluruh hak normatif mereka.
Menurut JP, kebijakan tersebut menghasilkan perubahan signifikan. Dalam kurun waktu sekitar tiga bulan, produktivitas perusahaan meningkat hampir dua kali lipat, biaya operasional turun secara signifikan, sementara kualitas produksi justru mengalami peningkatan. Keberhasilan itu kemudian membawanya dipercaya menangani operasional perusahaan yang sama di Filipina hingga China, termasuk memimpin salah satu fasilitas produksi terbesar perusahaan tersebut di Negeri Tirai Bambu.
JP menegaskan, keberhasilan transformasi organisasi bukan semata-mata karena pengurangan jumlah pegawai, melainkan peningkatan kualitas SDM melalui penerapan sistem kerja berbasis multi skill. Menurutnya, organisasi modern membutuhkan tenaga kerja yang mampu menguasai lebih dari satu bidang pekerjaan sehingga lebih fleksibel dan produktif dalam menghadapi tantangan.
“Fokusnya bukan mengurangi jumlah pegawai, tetapi meningkatkan kualitas mereka. SDM yang memiliki kemampuan lintas fungsi akan membuat organisasi jauh lebih efisien dan produktif, “jelasnya.
Ia menilai konsep tersebut juga sangat relevan diterapkan dalam sistem pemerintahan melalui evaluasi rutin terhadap kompetensi, integritas, kemampuan kepemimpinan, serta capaian kinerja para pejabat publik.
JP juga berpandangan bahwa para menteri tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi harus menjadi motor penggerak perubahan sekaligus mampu menghadirkan solusi strategis bagi Presiden dalam mempercepat pembangunan nasional.
“Anggaran negara yang dikelola pemerintah sangat besar. Karena itu masyarakat berhak melihat hasil nyata dari setiap rupiah yang dibelanjakan. Evaluasi kinerja harus menjadi budaya di seluruh institusi pemerintahan, “tegasnya.
Selain kabinet, JP menilai reformasi juga perlu menjangkau birokrasi dan BUMN yang masih menghadapi berbagai persoalan, termasuk tumpang tindih fungsi antar lembaga yang berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran. Ia mengusulkan pembentukan tim independen untuk melaksanakan value audit, yakni pemeriksaan menyeluruh terhadap efektivitas organisasi, struktur kelembagaan, sistem kerja, hingga manfaat yang dihasilkan setiap institusi pemerintah.
“Tujuan evaluasi bukan sekadar memangkas organisasi, tetapi memastikan seluruh lembaga negara bekerja lebih ramping, cepat, profesional, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, “katanya.
JP turut menyoroti implementasi digitalisasi pelayanan publik yang dinilainya belum sepenuhnya mampu meningkatkan efisiensi. Ia mencontohkan proses mutasi kendaraan yang masih harus melalui berbagai tahapan meski sebagian layanan telah berbasis digital. Menurutnya, digitalisasi seharusnya memangkas rantai birokrasi, bukan sekadar memindahkan prosedur manual ke dalam sistem elektronik.
“Kalau prosesnya tetap panjang, hanya medianya yang berubah menjadi digital, maka esensi reformasi birokrasi belum tercapai, “ujarnya.
Menutup pernyataannya, JP Latumahina menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh dimaknai sebagai tanda negara mengalami keterbatasan anggaran. Sebaliknya, efisiensi merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola uang rakyat agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
“Efisiensi bukan berarti negara kekurangan dana. Efisiensi adalah upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih sederhana, profesional, produktif, dan akuntabel sehingga setiap anggaran yang berasal dari rakyat benar-benar kembali menjadi kesejahteraan bagi rakyat, “pungkasnya.(Nr).