JOMBANG- bekasitoday.com– Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) tinggal menghitung hari. Menjelang forum tertinggi organisasi yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, perhatian warga nahdliyin tidak hanya tertuju pada pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), tetapi juga pada proses penentuan sembilan anggota Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA) yang akan memilih Rais Aam PBNU masa khidmah 2026–2031.
Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 dengan mengusung tema “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa”. Forum lima tahunan tersebut menjadi momentum penting bagi NU dalam menentukan arah organisasi, mulai dari persoalan keagamaan, keumatan, program organisasi, rekomendasi kebangsaan hingga regenerasi kepemimpinan.
Secara teknis, rangkaian Muktamar telah dimulai sejak 26 Agustus melalui proses registrasi peserta, sementara pembukaan resmi dijadwalkan berlangsung pada 27 Agustus. Berdasarkan agenda yang disusun panitia, puncak suksesi kepemimpinan akan berlangsung pada Sabtu, 29 Agustus 2026 melalui Sidang Pleno V yang meliputi pemilihan dan penetapan anggota AHWA, sidang AHWA untuk menetapkan Rais Aam PBNU, pemilihan Ketua Umum PBNU, hingga penetapan formatur.
Namun demikian, hingga proses pemilihan berlangsung, nama-nama ulama yang mengemuka belum dapat disebut sebagai anggota AHWA definitif. Nama-nama tersebut masih merupakan bagian dari dinamika, usulan, dan perhatian berbagai kalangan NU menjelang Muktamar.
Sejumlah ulama sepuh dari berbagai basis pesantren Nusantara menjadi perhatian. Dari Kediri, nama KH Nurul Huda Jazuli atau Gus Da, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, dikenal sebagai sosok yang konsisten menjaga tradisi pendidikan salaf, pengkajian kitab klasik, serta kesinambungan sanad keilmuan. Pada Juni 2026, kediamannya di Ploso bahkan menjadi tempat berkumpul para kiai sepuh untuk membahas masa depan mekanisme AHWA dan pentingnya menjaga karakter keulamaan dalam proses pemilihan pimpinan NU.
Dari lingkungan Pesantren Lirboyo, muncul nama KH Abdullah Kafabihi Mahrus. Berasal dari keluarga besar pesantren, Kafabihi dikenal memiliki perhatian kuat terhadap persoalan fikih dan bahtsul masail melalui pengalamannya dalam struktur Syuriyah NU.
Sementara itu, KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus, pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Rembang, hadir dengan karakter sebagai ulama, budayawan, dan sastrawan. Pengalaman pendidikan pesantren dan studi di Al-Azhar Kairo membentuk pandangan Gus Mus yang dikenal konsisten menyuarakan Islam yang ramah, moderat, humanis, dan menjunjung tinggi persaudaraan.
Nama lain yang juga mengemuka adalah KH Ubaidillah Shodaqoh, pengasuh Pondok Pesantren Al-Itqon Semarang sekaligus Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah. Pengalamannya dalam organisasi membuatnya aktif menjelaskan berbagai mekanisme dan aturan terkait AHWA menjelang Muktamar.
Tak dapat dilepaskan pula sosok KH Said Aqil Siradj, mantan Ketua Umum PBNU dua periode yang dikenal sebagai intelektual Muslim dengan gagasan Islam Nusantara, serta KH Ma’ruf Amin, ulama senior NU yang pernah menjabat Rais Aam PBNU, Ketua Umum MUI, hingga Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019–2024.
Menjelang Muktamar, Ma’ruf Amin menyerukan pentingnya menjaga marwah AHWA. Dalam pertemuan para kiai sepuh pada 20 Agustus 2026, ia mengingatkan agar Muktamar tidak dicederai mobilisasi politik dan kepentingan tertentu. Menurutnya, AHWA harus menjadi representasi ulama yang menentukan Rais Aam berdasarkan ilmu, hati nurani, dan kemaslahatan organisasi.
Dinamika AHWA juga mencerminkan luasnya representasi ulama Nusantara. Dari Sumatera Utara, terdapat Syekh KH Ali Akbar Marbun, pengasuh Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar Medan yang pernah menjadi anggota AHWA pada Muktamar ke-33 tahun 2015. Dari Aceh, hadir Tgk KH Nurruzahri atau Walid NU, pengasuh Dayah Ummul Ayman Samalanga yang merepresentasikan tradisi keilmuan dayah Aceh.
Sementara dari Kalimantan, nama KH Ali Kholil, pengasuh Pondok Pesantren Syaichona Cholil Balikpapan sekaligus Rais Syuriyah PWNU Kalimantan Timur, dikenal melalui perhatian terhadap penguatan ekonomi umat melalui gerakan kemandirian pesantren.
Menghangatnya pembahasan AHWA juga ditandai dengan usulan nama dari berbagai PWNU dan PCNU. PWNU Jawa Timur, misalnya, sebelumnya menghimpun puluhan nama masyayikh sebelum mengerucut menjadi sejumlah usulan. Di sisi lain, suara untuk menjaga proses AHWA dari intervensi dan transaksi politik semakin menguat.
PCNU Banyumas pada 25 Agustus 2026 secara tegas menyatakan penolakan terhadap segala bentuk intervensi dan transaksi dalam penentuan AHWA maupun pemilihan Ketua Umum PBNU. Penasihat Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jakarta, KH Mukti Ali Qusyairi, juga mengingatkan bahwa AHWA harus memastikan lahirnya kepemimpinan yang berbasis ilmu, integritas, kapasitas, dan kemaslahatan organisasi.
Perhatian juga tertuju pada lokasi musyawarah AHWA. Panitia menyiapkan Ndalem Kasepuhan KH Abdul Wahab Chasbullah di kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas sebagai tempat sembilan kiai terpilih bermusyawarah menentukan Rais Aam PBNU. Lokasi tersebut memiliki nilai historis karena berkaitan erat dengan perjuangan salah satu pendiri NU.
Dalam mekanisme NU, sembilan anggota AHWA akan dipilih dan ditetapkan pada Sidang Pleno V, kemudian bermusyawarah untuk menentukan Rais Aam PBNU masa khidmah 2026–2031. Setelah itu, Muktamar dilanjutkan dengan pemilihan Ketua Umum PBNU.
Karena itu, dinamika AHWA bukan semata tentang siapa yang menduduki sembilan kursi tersebut. Lebih jauh, proses ini menjadi cermin bagaimana NU menjaga tradisi musyawarah, kepemimpinan ulama, dan akar pesantren di tengah tantangan zaman.
Muktamar ke-35 NU di Tambakberas pada akhirnya menjadi ujian penting bagi jam’iyah terbesar di Indonesia ini: menjaga marwah keulamaan, memperkuat persatuan organisasi, serta memastikan kepemimpinan yang lahir tetap berpijak pada tradisi Ahlussunnah wal Jamaah dan memperluas khidmah bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan.(Nr).