BEKASI, bekasitoday.com – Dugaan penghalangan akses kegiatan pembersihan Kali Cikarang oleh manajemen Apartemen Riverdale mendapat sorotan tiga anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Golkar, PKB, dan Demokrat. Mereka meminta persoalan tersebut segera ditindaklanjuti karena menyangkut kepentingan publik, pemeliharaan lingkungan, dan upaya pencegahan banjir.
Bahkan, Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi membuka peluang memanggil manajemen Apartemen Riverdale untuk meminta klarifikasi melalui rapat dengar pendapat (RDP).
Sorotan tersebut muncul setelah tim Rehab Kali Cikarang mengaku mengalami hambatan akses ketika hendak melakukan pembersihan sampah dan pengangkatan sedimentasi sungai di belakang kawasan Apartemen Riverdale.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kebersihan dan kelancaran aliran sungai, sekaligus mengantisipasi potensi banjir menjelang musim penghujan.
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Golkar, Ahmad bin Olim, menyayangkan apabila benar terdapat penghalangan terhadap kegiatan pembersihan sungai tersebut.
Menurutnya, kepentingan pengelolaan kawasan tidak boleh mengesampingkan kepentingan masyarakat luas, terlebih kegiatan tersebut bertujuan menjaga lingkungan.
“Kalau benar ada penghalangan terhadap kegiatan pembersihan sungai, tentu ini sangat disayangkan. Jangan sampai kepentingan pengelolaan kawasan justru mengesampingkan kepentingan masyarakat luas. Sungai merupakan bagian dari lingkungan yang harus dijaga bersama, bukan diperlakukan seolah-olah menjadi kepentingan eksklusif pihak tertentu, “tegas Ahmad.
Ia meminta pemerintah daerah dan instansi terkait segera turun tangan agar persoalan tidak berlarut-larut. Menurutnya, setiap aktivitas pembangunan maupun perubahan kondisi di sekitar aliran sungai harus memperhatikan aturan, kewenangan, dan kelestarian lingkungan.
“Jangan sampai ketika banjir terjadi, semua pihak baru saling menyalahkan. Pencegahan harus dilakukan dari sekarang. Pemerintah daerah dan BBWS harus memastikan fungsi sungai tetap terjaga. Masyarakat yang memiliki kepedulian dan berinisiatif membersihkan sungai seharusnya diapresiasi, bukan malah dipersulit, “tambahnya.
Komisi III Pertimbangkan Panggil Manajemen Riverdale
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PKB, Jaya Marjaya, turut menyoroti informasi dugaan penebangan pohon, pembuangan material pohon ke sungai, hingga pembangunan turap di sekitar aliran Kali Cikarang.
Ia menegaskan, apabila kawasan tersebut berada dalam kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), pembangunan turap harus memperhatikan ketentuan perizinan dan kewenangan instansi terkait.
“Kalau memang itu merupakan kawasan kewenangan BBWS, seharusnya ada izin terlebih dahulu apabila ingin melakukan pembangunan turap. Pohon juga tidak boleh sembarangan ditebang, apalagi sampai dibuang ke sungai, “tegas Jaya.
Jaya juga menyayangkan apabila kegiatan pembersihan sungai yang dilakukan Rehab Kali Cikarang justru tidak mendapatkan dukungan dari pengelola kawasan apartemen.
Sebagai Wakil Ketua Komisi III, ia menyampaikan rencana untuk memanggil manajemen Apartemen Riverdale guna meminta klarifikasi mengenai persoalan akses tersebut.
“Kemungkinan Komisi III akan memanggil pihak manajemen Apartemen Riverdale untuk RDP. Kalau diperlukan, kami juga akan melakukan sidak langsung ke lapangan, “ujarnya.
Menurut Jaya, pemanggilan tersebut diupayakan secepatnya. Namun, pelaksanaannya masih harus menyesuaikan agenda kerja DPRD yang saat ini tengah disibukkan dengan pembahasan Pansus 19 dan anggaran tahun 2027.
“Kalau tidak awal Desember, kemungkinan akhir November. Kami sedang mencari waktu kosong agar persoalan ini bisa segera ditindaklanjuti, “tambahnya.
Hariyanto Dorong DLH dan BBWS Citarum Turun Tangan
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Demokrat, Hariyanto, juga menyampaikan keprihatinan apabila benar kegiatan pemeliharaan Kali Cikarang mengalami hambatan akses.
Ia menilai sungai merupakan bagian dari kepentingan publik sehingga pemeliharaannya membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan seluruh pihak yang berada di sekitar aliran sungai.
“Saya sangat menyayangkan kalau memang benar kegiatan pemeliharaan dan pembersihan Kali Cikarang mengalami hambatan akses oleh pihak pengelola apartemen. Sungai itu kepentingan publik. Menjaga kebersihan, kelancaran aliran air, dan fungsi sungai bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kita semua, “kata Hariyanto.
Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi dan BBWS Citarum segera turun tangan memfasilitasi komunikasi antara Rehab Kali Cikarang dengan pihak pengelola apartemen.
Selain itu, menurutnya, perlu ada kejelasan mengenai status kewenangan sungai, akses kawasan, serta mekanisme pemeliharaan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
“Jangan sampai sungai hanya dianggap penting ketika banjir sudah terjadi. Pencegahan harus dilakukan sejak sekarang. Apa yang dilakukan rekan-rekan Rehab Kali Cikarang merupakan bagian dari upaya pencegahan yang seharusnya didukung, “tegasnya.
Terkait informasi dugaan penebangan pohon dan pembangunan turap, Hariyanto meminta agar seluruh persoalan diperiksa melalui koordinasi dengan instansi yang berwenang.
“Kita perlu melihat bagaimana perizinannya, bagaimana status lahannya, dan siapa yang memiliki kewenangan. Semua harus diselesaikan melalui koordinasi dan mekanisme yang berlaku. Saya mendorong persoalan ini ditindaklanjuti dan instansi terkait diminta bertanggung jawab sesuai kewenangannya, “ujarnya.
Manajemen Riverdale Belum Berikan Klarifikasi
Sorotan tiga anggota DPRD Kabupaten Bekasi tersebut semakin memperkuat desakan agar persoalan dugaan penghalangan akses pembersihan Kali Cikarang segera diselesaikan.
Selain menyangkut akses kegiatan, publik juga menunggu kejelasan mengenai informasi dugaan penebangan pohon dan pembangunan turap di sekitar aliran sungai.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan langsung dari manajemen Apartemen Riverdale mengenai tudingan tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak pengelola maupun instansi terkait.
Persoalan ini diharapkan tidak berhenti pada polemik akses semata, tetapi menjadi momentum untuk memperjelas kewenangan, memastikan kepatuhan terhadap aturan, serta memperkuat koordinasi pemeliharaan Kali Cikarang demi menjaga kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat luas.(Tim).
