
BEKASI, bekasitoday.com – Kekosongan jabatan Wakil Bupati Bekasi pascapelantikan dr. Asep Surya Atmaja sebagai Bupati definitif pada 23 Oktober 2026 menjadi perhatian kalangan praktisi hukum dan masyarakat. Pengisian jabatan tersebut dinilai perlu segera dituntaskan guna memperkuat koordinasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Praktisi hukum sekaligus warga Kabupaten Bekasi, Moh. Sulaiman, SH., MH., menilai secara yuridis persyaratan untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Bupati telah terpenuhi. Hal itu mengacu pada Pasal 176 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang mengatur pengisian jabatan wakil kepala daerah apabila sisa masa jabatan masih lebih dari 18 bulan.
Menurut Sulaiman, masa jabatan kepala daerah Kabupaten Bekasi periode 2025–2030 masih menyisakan lebih dari tiga tahun. Karena itu, proses pengisian jabatan Wakil Bupati perlu segera dimulai oleh para pemangku kepentingan.
“Dengan masa bakti periode 2025–2030 yang masih tersisa lebih dari tiga tahun, pengisian posisi Wakil Bupati merupakan amanat undang-undang yang perlu segera kita wujudkan bersama, “ujar Sulaiman dalam keterangan tertulisnya di Bekasi, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, Kabupaten Bekasi memiliki tantangan pemerintahan yang kompleks karena menjadi daerah penyangga ibu kota sekaligus kawasan industri strategis nasional. Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi birokrasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal.
Sulaiman merujuk Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tugas Wakil Bupati dalam membantu Bupati, di antaranya mengoordinasikan perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan, serta menindaklanjuti laporan hasil pengawasan aparat pengawas internal.
“Kehadiran Wakil Bupati sangat dibutuhkan agar Bupati tidak memikul beban koordinasi birokrasi yang sangat luas seorang diri. Dengan formasi pimpinan yang lengkap, pengawasan kinerja dinas teknis serta respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di lapangan dapat berjalan lebih maksimal, “jelasnya.
Selain mendorong percepatan pengisian jabatan, Sulaiman menyoroti belum adanya batas waktu maksimal dalam Pasal 176 UU Pilkada bagi partai politik pengusung dan DPRD untuk menuntaskan proses pemilihan Wakil Bupati.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan komitmen dan kesepahaman seluruh pemangku kepentingan agar kekosongan jabatan tidak berlangsung berkepanjangan.
Ia secara khusus mengajak empat partai politik koalisi pengusung pada Pilkada 2024, yakni PDI Perjuangan, Partai Buruh, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Bulan Bintang (PBB), segera menyepakati dua nama calon Wakil Bupati sebagaimana mekanisme dalam Pasal 176 ayat (1) UU Pilkada.
Proses penjaringan dan penentuan calon, lanjutnya, perlu dilakukan secara transparan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi.
“Kami sangat berharap dinamika komunikasi di internal partai koalisi dapat segera mengerucut pada kesepakatan yang terbaik bagi Kabupaten Bekasi, “katanya.
Sulaiman juga mendorong Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja membangun komunikasi dengan partai-partai koalisi. Sementara itu, DPRD Kabupaten Bekasi diharapkan mulai mempersiapkan kebutuhan teknis, termasuk pembentukan Panitia Pemilihan (Panlih), secara paralel agar tahapan pemilihan melalui Rapat Paripurna dapat berjalan lancar.
Terkait figur calon, ia menyebut partai pengusung memiliki keleluasaan untuk mengusulkan kader internal maupun kalangan profesional dari luar partai, sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.
Khusus calon yang berasal dari anggota DPRD aktif, ketentuan pengunduran diri harus diperhatikan sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD.
Menutup pernyataannya, Sulaiman berharap proses pengisian jabatan Wakil Bupati tidak terhambat dinamika politik antarpartai. Ia menilai masyarakat membutuhkan kepemimpinan daerah yang lengkap dan mampu bekerja secara harmonis dalam menjalankan pemerintahan serta pembangunan.
“Masyarakat Bekasi menaruh harapan besar akan hadirnya pasangan pimpinan daerah yang utuh, harmonis, dan memiliki kapasitas manajerial yang kuat untuk bersama-sama menuntaskan agenda pembangunan daerah, “pungkasnya.(Nr).
