YOGYAKARTA bekasitoday.com– Aktivis Hak Asasi Manusia sekaligus Dewan Pembina Constitutional Law Study (CLS), Abdul Haris Nepe, menyoroti fenomena hilangnya substansi perjuangan dalam gerakan mahasiswa kontemporer. Hal tersebut ia sampaikan dalam diskusi bertajuk “Dilema Gerakan Mahasiswa: Terkuburnya Substansi Tuntutan di Bawah Tumpukan Puing Kerusuhan” yang diselenggarakan oleh CLS Yogyakarta pada Jumat, 19 Desember 2025 di Banguntapan, Bantul.
Kegiatan ini dihadiri oleh puluhan aktivis dan mahasiswa dari berbagai latar belakang. Dalam forum tersebut, Abdul Haris menekankan bahwa gerakan mahasiswa sejatinya adalah kompas moral bangsa yang berperan menjaga arah demokrasi. Namun, ia menilai adanya degradasi metode perjuangan yang kini cenderung reaktif dan destruktif.
Menurutnya, anarkisme bukanlah simbol kekuatan gerakan, melainkan tanda kegagalan berkomunikasi. Ia menegaskan bahwa ketika ruang publik dipenuhi tindakan kekerasan, maka ruang dialog akan mati. Tindakan anarkis justru menciptakan jarak antara mahasiswa dan masyarakat sipil, mengakibatkan hilangnya modal sosial akibat dampak langsung seperti kerusakan fasilitas umum.
Lebih lanjut, Abdul Haris menilai kerusuhan dalam aksi massa sering kali mengaburkan pesan utama perjuangan. Media massa cenderung menyoroti aspek kekerasan ketimbang substansi tuntutan, sehingga memberi peluang bagi penguasa untuk mendelegitimasi gerakan tanpa harus menjawab kritik kebijakan yang disuarakan mahasiswa.
Ia mengingatkan bahwa sejarah Indonesia lahir dari perdebatan ide yang kuat, bukan kekacauan tanpa arah. Di era informasi saat ini, ia mendorong gerakan mahasiswa untuk bertransformasi menjadi penghasil solusi melalui jalur konstitusional, seperti penyusunan policy brief atau pengajuan judicial review.
Menutup diskusi, Abdul Haris menegaskan bahwa aktivisme memerlukan kecerdasan taktis agar demonstrasi tidak sekadar menjadi ritual tahunan yang melelahkan, melainkan mampu menghasilkan perubahan sistemik yang nyata.(Nr).